Ini Pernyataan Sikap FPR dalam Aksi Peringatan Hari Buruh Internasional 2016

INFO GSBI. Peringatan Hari Buruh Sedunia - Mayday - yang jatuh pada tanggal 1 Mei di peringati dengan aksi massa dari organisasi buruh, pemuda, petani dan organisasi rakyat lainnya yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) di berbagai wilayah. Dalam peringatan Mayday di Jakarta FPR melakukan aksi di Istana negara Jl. Merdeka Barat.

FPR dalam aksinya menuntut kepada pemerintahan Jokowi-JK untuk mengentikan politik upah murah, hentikan kriminalisasi terhadap buruh, hentikan PHK massal dan hapuskan sistem kerja kontrak/outsourching.

FPR juga menutut penghapusan paket ekonomi jilid I-XII yang menindas rakyat, hapuskan UU SJSN - BPJS kerena merampas upah buruh, berikan jaminan kesehatan dan pendidikan gratis, hentikan perampasan tanah rakyat dalam bentuk penggusuran atupun pembangunan kawasan industri, hentikan monopoli tanah dan laksanakan land reform sejati untuk mewujudkan Indonesia mandiri dan berdaulat tanpa dominasi kepentingan imperialisme AS dan feodalisme.

Berikut ini adalah Pernyataan Sikap yang di keluarkan Front Perjuangan Rakyat (FPR) Nasional dalam Aksi Peringatan Hari Buruh Internasional " MayDay" 1 Mei 2016:

Pernyataan Sikap FPR: Hari Buruh Internasional 2016

“Perhebat Persatuan klas Buruh dan Kaum Tani serta Rakyat Tertindas,Lawan Paket Kebijakan I-XII Jokowi-JK yang Mengabdi Pada Kepentingan Imperialisme Amerika Serikat”

Hari Buruh Internasional atau Mayday yang diperingati setiap 1 Mei merupakan momentum perlawanan dan perjuangan klas buruh dan rakyat tertindas di seluruh dunia. Kelahiran Mayday memiliki sejarah panjang perjuangan buruh sejak abad ke-19 yang menuntut perbaikan kehidupan buruh yakni upah dan 8 jam kerja. Di Indonesia, buruh memiliki sejarah panjang perjuangan bersama kaum tani serta seluruh rakyat tertindas  melawan kolonialisme (penjajahan) dan rejim anti rakyat yang mengokohkan penghisapan dan penindasan imperialisme, feodalisme, dan kapitalisme birokrat hingga saat ini. Tiga musuh rakyat di negeri setengah jajahan setengah feodal Indonesia telah menjadi belengu bagi kemajuan dan pembebasan rakyat  menjadi bangsa dan negara yang mandiri dan berdaulat secara ekonomi, politik, dan kebudayaan.

Pemerintahan Jokowi-JK sudah berkuasa hampir 2 tahun di Indonesia, tetapi seluruh kebijakan dan tindakannya semakin membuat rakyat menderita di tengah krisis kronis yang semakin parah akibat sistem penghisapan dan penindasan setengah jajahan dan setengah feodal yang dipertahankan negeri ini. Seluruh kebijakan dan tindakannya bertujuan mengokohkan dominasi imperialisme yang hidup dari sistem feodalisme yang terbelakang.

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I sampai XII yang dikeluarkan sejak September 2015 merupakan bukti bahwa rejim Jokowi-JK semakin memberikan kebebasan tanpa batas, bagi imperialisme AS merampok tanah air, menghisap rakyat, dan merampas kedaulatan bangsa.  Pelaksanaan Paket Kebijakan tersebut tersebut justru menjadikan rakyat semakin miskin dan tidak mampu mencukupi kebutuhan minimumnya. Buruh berkali-kali lipat dihisap melalui pencurian nilai lebih, kaum tani semakin miskin akibat penghisapan tuan tanah besar, yang diikuti merosotnya penghidupan seluruh rakyat  akibat krisis yang semakin berat bebannya oleh Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi.

Paket kebijakan ekonomi sesungguhnya suatu kebijakan yang bertujuan mengintensifkan impor kapital dari imperialisme Amerika Serikat dan sekutunya dalam bentuk investasi asing dan hutang luar negeri melalui: 

Pertama, Deregulasi atau penghapusan peraturan dan kebijakan yang menghambat masuknya investasi asing. Terdapat 89 peraturan yang diganti dari 154 peraturan yang dianggap sebagai penghambat.

Kedua, Debirokratisasi. Ini adalah upaya efesiensi dan efektifitas jalur birokrasi dan mengokohkan kontrol pemerintahan pusat kepada seluruh birokrasi agar investasi asing mudah masuk tanpa perijinan yang rumit.

Ketiga, Fasilitas bagi pengusaha besar (kapitalis monopoli asing dan borjuis komprador), yang meliputi: Insentif bagi pengusaha (khususnya pengusaha asing, borjuis besar komprador) melalui pembebasan pajak pendapatan (tax holiday), bebas pajak impor bahan baku dan peralatan kerja, pengurangan biaya listrik bagi industri besar. Selain itu, pemerintah menghapus beberapa list daftar yang diharamkan bagi investasi asing (daftar negatif investasi), reformasi pelabuhan dan bongkar muat (dwelling time), kemudahan izin bagi pengadaan lahan bagi perkebunan besar (sawit, kayu, karet, dan lain-lain) serta pembangunan kawasan industri.

Keempat, Reformasi perburuhan yang semakin menekankan politik upah murah melalui PP No. 78 tahun 2015 yang membatasi kenaikan upah tidak boleh melebihi 10 persen, dengan rumusan Formula upah minimum; UMn= UMT + { UMT x (%inflasi+% PDBT)}

Sangat jelas bahwa Paket ekonomi Jokowi sama sekali tidak berguna dan menguntungkan bagi klas buruh dan rakyat. Malah rakyat semakin terhisap dan tertindas akibat paket ekonomi Jokowi. Paket ekonomi Jilid I-XII Jokowi hanya ditujukan untuk melayani kepentingan eksport kapital imperialisme AS beserta sekutunya di dalam negeri.

Semakin intensifnya kebijakan neoliberalisasi yang menghisap rakyat, juga diikuti dengan tindakan perampasan hak-hak politik demokrasi klas buruh dan rakyat baik menyangkut menyampaikan pendapat, berorganisasi maupun berserikat. PP Pengupahan secara terang membatasi keterlibatan buruh dalam dewan pengupahan dan menghambat pula ruang gerak pimpinan-pimpinan serikat buruh mengorganisasikan anggota dan massa buruh. Ironinya, Jokowi-JK semakin meluaskan status OVNI di kawasan-kawasan industri yang dijaga oleh tentara dan kepolisian. Bahkan dalam peringatan Mayday 2016, mabes polri menunjukkan sikap menghalang-halangi rakyat untuk melakukan kampanye. Di Sumut secara nyata Kapoldasu melarang FPR Sumut menggelar kampanye peringatan Mayday 2016. Kapoldasu berdalih bahwa Hari Libur Nasional tidak boleh aksi.

Oleh karena itu momentum Hari Buruh Internasional 01 Mei 2016, FPR menyerukan Ayoo Perhebat Persatuan klas buruh dan kaum tani serta rakyat tertindas melawan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I-XII Jokowi-JK yang mengabdi pada kepentingan imperialisme Amerika Serikat. Dalam kampanye Hari Buruh Internasional 01 Mei 2016, FPR Menuntut kepada Pemerintahan Jokowi-JK:

1.    Hapuskan paket ekonomi jilid I-XII Jokowi yang menindas dan menghisap seluruh Rakyat Indonesia serta merampas kedaulatan dan kemandirian bangsa
2.    Hentikan Politik Upah murah dan Cabut PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan
3.    Hapuskan UU SJSN dan BPJS sebagai bentuk perampasan upah dan menuntut jaminan kesehatan gratis ditanggung pengusaha dan pemerintah.
4.    Berikan Pendidikan gratis bagi seluruh rakyat.
5.    Hentikan Pembangunan kawasan industri strategis dan kawasan ekonomi khusus dengan modal asing, yang semakin mengeksplotasi klas buruh, kaum tani dan sumber daya alam Indonesia.
6.    Hentikan kriminalisasi, pemberangusan serikat buruh/rakyat dan pengekangan kebebasan politik
7.    Hentikan PHK massal  dan hapuskan sistem kerja kontrak/outsourching
8.    Turunkan harga-harga kebutuhan pokok rakyat dan harga barang-barang
9.    Turunkan harga-harga sarana, prasarana serta obat-obatan pertanian
10.    Hentikan penggusuran pemukiman rakyat miskin perkotaan yang mengatasnamakan pembangunan.
11.    Hentikan kriminalisasi BMI akibat penerapan SIMKIM dan Cabut UUPTKILN No 39 tahun 2004
12.    Batalkan megaproyek pembangunan infrastuktur yang bersandarkan pada investasi asing
13.    Hentikan monopoli dan perampasan tanah seta Laksanakan Land Reform sejati dan industrialisasi nasional untuk mewujudkan Indonesia mandiri dan berdaulat tanpa dominasi kepentingan imperialisme AS dan feodalisme.

Selamat Hari Buruh Internasional Rakyat Indonesia. Perjuangan Rakyat untuk Kemenangan, Kebebasan sejatinya !

Jakarta, 01 Mei 2016,
FRONT  PERJUANGAN RAKYAT (FPR)


Rudi HB Daman
Kordinator


(GSBI, AGRA, FMN, SPJ, SERUNI, KABAR BUMI, AMP, JAPI, MINERAL)