Kebijakan Jokowi-JK Merupakan Dikte Imperialis AS yang Semakin Menyengsarakan Rakyat

Kebijakan Jokowi-JK Merupakan Dikte Imperialis AS yang Semakin Menyengsarakan Rakyat.


Tulisan ini di ambil dari bahan Propaganda yang di terbitkan oleh Front Perjuangan Rakyat (FPR) dalam rangka Peringatan Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2016 dengan tema; “Perhebat Persatuan klas buruh dan kaum tani serta rakyat tertindas, Untuk Lawan Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi-JK yang Telah Mengabdi Pada Kepentingan Imperialisme Amerika Serikat.”

Pengantar
Hari Buruh Internasional atau Mayday yang diperingati setiap 1 Mei merupakan momentum perlawanan dan perjuangan klas buruh dan rakyat tertindas di seluruh dunia. Kelahiran Mayday  memiliki sejarah panjang perjuangan buruh sejak abad ke-19 yang menuntut perbaikan kehidupan buruh yakni upah dan 8 jam kerja. Di Indonesia, buruh memiliki sejarah panjang perjuangan bersama kaum tani serta seluruh rakyat tertindas  melawan kolonialisme (penjajahan) dan rejim anti rakyat yang mengokohkan penghisapan dan penindasan imperialisme, feodalisme, dan kapitalisme birokrat. Tiga masalah besar tersebut telah menjadi belengu bagi kemajuan dan pembebasan rakyat  menjadi bangsa yang berdaulat secara ekonomi, politik, dan kebudayaan.

Pemerintahan Jokowi-JK sudah berkuasa hampir 2 tahun, tetapi seluruh kebijakan dan tindakannya semakin membuat rakyat menderita di tengah krisis kronis yang semakin parah akibat sistem penghisapan dan penindasan setengah jajahan dan setengah feodal yang kokoh di negeri ini. Seluruh kebijakan dan tindakannya bertujuan mengokohkan dominasi imperialisme yang hidup dari sistem feodalisme yang terbelakang.

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I sampai XI yang dikeluarkan sejak September 2015 merupakan bukti bahwa rejim Jokowi-JK semakin memberikan kebebasan, hampir tanpa batas, bagi imperialis merampok tanah air, menghisap rakyat, dan merampas kedaulatan bangsa.  Pelaksanaan Paket Kebijakan tersebut justru menjadikan rakyat semakin miskin dan tidak mampu mencukupi kebutuhan minimumnya. Buruh berkali-kali lipat dihisap melalui pencurian nilai lebih, kaum tani semakin miskin akibat penghisapan tuan tanah besar, dan merosotnya penghidupan seluruh rakyat  akibat krisis yang semakin berat bebannya oleh Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi.

Apa arti Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Bagi Rakyat?

Alasan Jokowi-JK meningkatkan investasi asing untuk kesejahteraan rakyat, hanyalah omong kosong belaka. Karena kenyataannya klas buruh di Indonesia malah semakin dirampas hak-hak ekonomi dan politiknya. Jumlah buruh industri di Indonesia saat ini sebesar 12 juta jiwa. Dan setidaknya lebih dari 500.000 buruh telah ter-PHK. Ancaman PHK dari hari ke hari semakin meningkat. Tentu ini menjadi persoalan yang mengkwatirkan bagi kepastian kerja kaum buruh di Indonesia. Hal ini berdampak dengan kenaikan angka pengangguran yang saat ini telah mencapai 7,56 Juta (hampir 1 juta berasal dari lulusan perguruan tinggi). Selain itu, perampasan dan monopoli tanah pun semakin meluas, Upah dan pendapatan yang menurun, kebutuhan pokok yang naik, pencabutan subsidi sosial dan banyak lagi persoalan rakyat yang semakin membebani.

Secara nyata kebijakan neoliberalisasi imperialisme AS dijalankan Jokowi-JK dan dimanifestasikan dalam bentuk Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi-JK. Terakhir Jokowi-JK telah melahirkan paket ekonomi ke XI bulan Maret lalu. Paket-paket kebijakan ekonomi dari Jilid I hingga XI, tidak memberikan harapan untuk perbaikan hidup atas kondisi klas buruh dan kaum tani sebagai mayoritas rakyat Indonesia. Akan tetapi, paket kebijakan ekonomi ini secara terang dan nyata untuk merealisasikan paket-paket kebijakan neoliberalisasi khususnya efisensi dan efektifitas eksport kapital imperialisme ke Indonesia. Paket ekonomi I-XI seolah-olah menjadi obat penawar bagi krisis di dalam negeri, akan tetapi sebaliknya hanya menjadi intensifikasi  kebijakan neoliberalisasi imperialisme AS yang semakin menambah krisis di pundak klas buruh dan kaum tani. 

Secara umum isi paket ekonomi I-XI Jokowi-JK menekankan  kebijakan neoliberalisasi yang dibutuhkan imperialisme AS beserta borjuasi besar komprador, tuan tanah besar. Adapun paket ini mencakup; efiensi perijinan, penyediaan lahan, pelayanan fasilitas dan infrastuktur, pemotongan/gratis pajak (Tax Allowance dan Tax Holiday), KUR, perpanjangan HGU, Revaluasi, industri padat karya, UMKMK, bisnis property dan Dwelling time yang terakhir. Keseluruhan paket kebijakan ekonomi ini sangat mempermulus dan memberi keleluasaan kepada imperialisme AS untuk meningkatkan eksport kapitalinya di dalam negeri di seluruh sektor baik perkebunan, pertambangan, industri, pariwisata, pangan dan sebagainya. Tentu borjuasi besar komprador dan tuan tanah besar yang modalnya terhubung dengan imperialisme, mendapatkan keuntungan atas kebijakan ini.

Paket kebijakan ekonomi ini menciptakan esfiensi dan efektifitas eksport kapital imperialisme di dalam negeri. Sehingga seluruh kebijakan-kebijakan di dalam negeri yang menghambat arus investasi maupun hutang, akan dihapuskan. Perijinan ijin investasi menjadi 3 jam yang sebelumnya berbulan-bulan, tentu sangat diinginkan bagi investor asing atau imperialisme. Layanan Perijinan 3 jam dapat langsung memberikan imperialisme untuk  melakukan investasi di Indonesia. Sangat mengefektifkan usaha imperialisme meningkatkan penghisapan nilai lebih klas buruh maupun hasil kerja kaum tani. Akan tetapi, perijinan 3 jam juga tidak juga memberikan kesempatan kerja yang luas bagi rakyat. Karena data BKPM menegaskan bahwa mereka yang berinvestasi di atas 100 miliar hanya rata-rata menyerap tenaga kerja 1.000 orang saja. Tapi layanan peperijinan 3 jam ini, hanya akan mengintensifkan perampasan upah buruh dan tanah di pedesaaan. Selain itu tentu akan semakin memperburuk kondisi klas buruh karena politik upah murah yang diterapkan. Terlebih kondisi buruh tani, tani miskin yang sangat dirugikan akan semua kebijakan ini. Selain tanah-tanah semakin leluasa dimonopoli dan dirampas di pedesaan, Upah diterima buruh tani, tani miskin akan semakin dipertahankan lebih murah dibanding upah industri.

Di sisi lain, Paket kebijakan ekonomi ini juga memberikan insentif pemotongan hingga menggratiskan pajak (Tax Allowance dan Tax Holiday) bagi investor. Jelas bahwa Tax Allowance dan Tax Holday ditujukan bagi perusahaan-perusahaan besar asing dan borjuasi besar komprador serta tuan tanah besar untuk mengurangi biaya produksi ratusan uta hingga miliyaran rupiah, sehingga dapat meningkatkan superprofit dan membayar suku bunga pinjaman ke Bank. Tentu ini fasiitas sangat menguntungkan bagi investor. Kondisi ini berbanding terbalik dimana pemerintah Jokowi-JK menggenjot pendapatan negara dengan menaikkan pajak penghasilan (PPh), Pajak Tidak Kena Pajak (PTKP), Pajak atas kepemiikan-motor dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk mengenakan pajak NPWP bagi mahasiswa.

Bahkan celakanya dalam paket ekonomi X, berisi perubahan daftar negatif investasi (DNI) yang mencakup 35 jenis usaha yang dapat dikuasai asing hingga 100%. Sejalan dengan targetan investasi Jokowi tahun ini yang diprakirakan naik 14% dari tahun lalu atau berkisar 598, 8 Triliun. Dan tentu jika merujuk tahun lalu, investasi imperialisme AS akan mendominasi masuk ke Indonesia. tahun lalu saja AS setidaknya berinvestasi ke Indonesia saat kunjukan rejim Boneka kesana sekitar US 20 Miliar.

Momentum Mayday 2016 ini, kita coba akan menilai formulasi penetapan upah minimum yang diterbitkan Jokowi-JK di dalam paket Ekonomi IV tersebut. Produknya PP No.78 Tahun 2015 Tentang pengupahan. Singkatnya dalam  Pasal 43 ayat 5 PP No 78/215 menyatakan bahwa untuk peninjauan komponen kebutuhan hidup layak (KHL) dilakukan setiap lima tahun sekali yang sebelumnya setahun sekali. Dan di sisi lain, ini menjadi “keberhasilan” Jokowi-JK untuk menekan kenaikan upah dengan menjaga waktu yang cukup lama untuk menentukan KHL yang setiap tahunnya pasti berubah dan meningkat. Selanjutnya, kenaikan upah buruh setiap tahunnya akan dihitung berdasarkan formula sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sebagai berikut; UMn= UMT + { UMT x (%inflasi+% PDBT)}. Jadi kenaikan upah tahunan bagi buruh akan berdasarkan pada upah tahun berjalan, ditambahkan dengan upah tahun berjalan dikali dengan inflasi ditambah prosentase pertumbuhan ekonomi. Jokowi-JK telah membatasi “maksimal” kenaikan upah buruh sebesar 10% (berdasarkan persentase kenaikan pertumbuhan ekonomi dan inflasi).

Untuk mengobjektifkan PP Pengupahan sebagai politik upah murah yang menekan upah buruh semurah-murahnya,  kita akan menghitung proyeksi kenaikan upah buruh tahun 2017 di DKI Jakarta;
Rumus: UMn= UMT + { UMT x (%inflasi+% PDBT)}

Keterangan:
UMn : Upah minimum
UMT : Upah berjalan
Inflasi : Kenaikan barang-barang
PDBT : Pertumbuhan ekonomi

UMn= 3,1 juta + {3,1 x (4,45 % +5,2%)}
UMn= 3,1 juta + {3,1 x (9,65%)}
UMn= 3,1 Juta +299.150
UMn= Rp.3.399.150

Dapat kita nilai bahwa kenaikan upah minimum provinsi DKI Jakarta tahun 2016 dibatasi berkisar 9,65% atau hanya sebesar nominal Rp. Rp. 399.150,-. Upah yang diperoleh buruh masih sangat jauh dari biaya kebutuhan hidup minimum keluarga di DKI Jakarta sekitar 7,5 juta (2 orang anak). Apabila membandingkan laba maksimal yang diperoleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) maka sangat tidak adil. Berdasarkan laporan publik keuangan, tahun 2015 perusahaan Antoni Salim ini meraup laba sebesar 3,8 Triliun. Maka dapat dipastikan pada tahun 2016 nanti PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) akan meraup laba maksimal yang lebih besar akibat stimulus inflasi, pertumbuhan ekonomi dan berbagai pelayanan paket ekonomi Jokowi (insentif pajak, bahan mentah, transportasi, ekport-import, dll).

Paket kebijakan ekonomi sesungguhnya suatu kebijakan yang bertujuan mengintensifkan impor kapital dari imperialis Amerika Serikat, serta sekutunya, dalam bentuk utang dan investasi asing melalui: 

Pertama, Deregulasi atau penghapusan peraturan dan kebijakan yang menghambat masuknya investasi asing. Terdapat 89 peraturan yang diganti dari 154 peraturan yang dianggap sebagai penghambat.

Kedua, Debirokratisasi. Ini adalah upaya efesiensi dan efektifitas jalur birokrasi dan mengokohkan kontrol pemerintahan pusat kepada seluruh birokrasi agar investasi asing mudah masuk tanpa perijinan yang rumit.

Ketiga, Fasilitas bagi pengusaha besar (kapitalis monopoli asing dan borjuis komprador), yang meliputi: Insentif bagi pengusaha (khususnya pengusaha asing, borjuis besar komprador) melalui pembebasan pajak pendapatan (tax holiday), bebas pajak impor bahan baku dan peralatan kerja, pengurangan biaya listrik bagi industri besar. Selain itu, pemerintah menghapus beberapa list daftar yang diharamkan bagi investasi asing (daftar negatif investasi), reformasi pelabuhan dan bongkar muat (dwelling time), kemudahan izin bagi pengadaan lahan bagi perkebunan besar (sawit, kayu, karet, dan lain-lain) serta pembangunan kawasan industri.

Keempat, Reformasi perburuhan yang menekankan politik upah murah melalui aturan PP No. 78 tahun 2015 yang membatasi kenaikan upah tidak boleh melebihi 10 persen, dengan rumusan Formula upah minimum; UMn= UMT + { UMT x (%inflasi+% PDBT)}

Sangat jelas bahwa Paket ekonomi Jokowi sama sekali tidak berguna dan menguntungkan bagi klas buruh. Malah rakyat semakin terhisap dan tertindas akibat paket ekonomi Jokowi. Maka Paket ekonomi Jokowi ditujukan hanya untuk melayani kepentingan eksport kapital imperialisme AS beserta sekutunya di dalam negeri.

Mayday 2016: Perhebat persatuan klas buruh dan rakyat tertindas melawan pemerintahan Boneka imperialisme AS, Jokowi-JK

Kondisi objektif rakyat Indonesia khususnya klas buruh dan kaum tani semakin menderita dan miskin. Hampir 2 tahun pemerintahan boneka imperialisme AS Jokowi-JK berkusa, tidak memberikan harapan atas perubahan nasib sosial terhadap rakyat. Sebaliknya, perampasan upah, kerja, tanah serta jaminan sosial semakin masif dirampas. Pemerintah hanya menjadi pelayan setia bagi imperialisme AS untuk memastikan intensifikasi eksport kapitalnya di dalam negeri. Investasi, hutang luar negeri yang semakin membesar, membuat rakyat Indonesia hidup dalam krisis yang semakin mendalam. Kebijakan-kebijakan pemerintah seluruhnya diorientasikan untuk memuluskan kepentingan neo-liberalisasi imperialisme AS. Sedangkan perjuangan atas landreform sejati dan industrialisasi nasional sebagai tuntutan pokok rakyat Indonesia, semakin dihilangkan pemerintah melalui sejumlah kebijakannya khususnya Paket ekonomi I-XI Jokowi-JK.

Maka dalam momentum Hari Buruh Internasional 2016 (Mayday), sudah saatnya memperhebat persatuan buruh dan tani serta kekuatan progresif rakyat untuk berjuang secara aktif melawan pemerintahan Jokowi-JK. Momentum Mayday 2016 kita jadikan sebagai tonggak perjuangan massa rakyat dari seluruh sektor, menentang secara aktif seluruh kebijakan ekonomi pemerintahan boneka imperialisme AS Jokowi-JK. Momentum Mayday 2016 harus mampu semakin meningkatkan kerja-kerja politik dan organisasi di seluruh sektor dan klas untuk membangkitkan, mengorganisasikan dan menggerakkan massa. Seluruh perjuangan organisasi massa sejati bertambah besar dan meluas baik kuantitas maupun kualitasnya. Perjuangan klas buruh dan tani serta kekuatan progresif rakyat Indonesia mampu memerosotkan sistem setengah jajahan setengah feodal dan menghancurkan dominasi imperialisme AS, sistem feodalisme dalam negeri dan kapitalisme birokrat menuju Rakyat Indonesia yang mandiri dan berdaulat sepenuhnya. [redRD_2016-sumber, PropFPRMayDay2016]#