Peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2016, GSBI Tolak Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi

INFO GSBI. Peringatan Hari Buruh Sedunia  “Mayday” 1 Mei 2016 - yang jatuh pada hari Minggu di peringati oleh Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) dengan aksi massa di berbagai wilayah. Dalam peringatan Mayday di Jakarta GSBI melakukan aksi di Istana negara (kantor Presiden) dengan titik kumpul di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat.

Dalam aksi ini GSBI menuntut kepada pemerintahan Jokowi-JK untuk mengentikan politik upah murah dan perampasan upah, hentikan kriminalisasi terhadap buruh, hentikan PHK massal dan hapuskan sistem kerja kontrak/outsourching.

GSBI juga menutut penghapusan paket kebijakan ekonomi Jokowi-JK jilid I-XII yang merugikan kaum buruh dan menindas rakyat Indonesia, hapuskan UU SJSN - BPJS kerena merampas upah buruh, berikan jaminan kesehatan dan pendidikan gratis, hentikan perampasan tanah rakyat dalam bentuk penggusuran atupun pembangunan kawasan industri, hentikan monopoli tanah dan laksanakan land reform sejati untuk mewujudkan Indonesia mandiri dan berdaulat tanpa dominasi kepentingan imperialisme AS dan feodalisme.

Massa aksi GSBI sudah mulai berkumpul dan memadati jalan depan KPU sejak pukul 09.00 Wib, Pada pukul 10.00 wib di bawah komando Korlap Aksi sambil menunggu massa aksi lainnya yang masih dalam perjalanan, massa mulai menata barisan dan memperkenalkan Yel, yel aksi, untuk kemudian pada pukul 11.30 bersama-sama bergerak Longmarch menuju bundaran Hotel Indonesia (HI), JL. MH. Thamrin, JL Medan Merdeka Barat dan Istana Negara.

Massa Aksi GSBI sebelumnya tertahan di lampu merah KPU dan dilarang masuk oleh Kepolisian ke JL. Imam Bonjol depan kantor KPU, atas larangan dan penghalang-halangan ini sempat terjadi insiden kecil berisi tegang antara tim negosiator GSBI yang dipimpinan oleh Bung Ismet Inoni dengan pihak kepolisian, namun setelah bernegosiasi akhirnya blokade Polisi di buka dan massa aksi bisa masuk ke lokasi titik kumpul yaitu depan kantor KPU RI.

Barisan massa aksi GSBI berbaris rapi bergerak menuju Istana Presiden. Barisan paling depan berbaris rapi Barisan Pelopor (Bapor) dengan gagah,  di ikuti Barisan spanduk utama yang terpampang tuntun GSBI yang bertuliskan, “Tolak dan Lawan Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi-JK yang Mengabdi kepada Kepentingan Imperialisme yang telah Menyengsarakan Buruh, Kaum Tani dan Rakyat Indonesia serta Merampas Kedaulatan Bangsa Indonesia” kemudian barisan spanduk tuntutan lainnya seperti “Cabut PP 78 /2015 tentang Pengupahan”,  “Hentikan Politik Upah Murah dan Perampasan Upah” dllnya, Mobil Komando Utama, barisan Poster dan massa dimana kiri kanan barisan bendera.

Rudi HB. Daman (Ketua Umum GSBI), menyampaikan bahwa, pada momentum hari buruh sedunia saat ini GSBI tergabung dalam FPR dan menggelar aksi serentak secara nasional disetiap kota dan provinsi persebaran GSBI dan FPR berada, dengan tuntutan yang sama dan disesuaian dengan perkembangan dan keadaan objektif dimasing-masing daerah. Di beberapa daerah, rangkaian aksi ini bahkan akan dilansungkan hingga besok (2/5/2016) dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).

"Peringatan hari buruh bagi GSBI bukanlah ceremonial semata, melainkan momentum perjuangan dalam memblejeti dan melawan kebijakan pemeritnah yang merugikan buruh dan rakyat, seperti paket kebijakan ekonomi Jokowi-JK jilid 1 - 12, untuk menuntut perbaikan regulasi, menunut upah buruh yang selama ini terus dirampas, perbaikan kondisi kerja dan syarat kerja, kepastian kerja dan jaminan keamanan bagi buruh yang selama ini kerap menjadi sasaran intimidasi dan menjadi korban kekerasan, kriminalisasi, skorsing dan PHK  bahkan pemenjaraan bagi buruh yang aktif melakkan aksi protes" tegas Ketua Umum GSBI.

Seluruh paket kebijakan ekonomi yang telah dirilis oleh Jokowi, tidak satupun memberikan garansi penghidupan yang lebih baik bagi kaum buruh dan rakyat Indonesia. Kebijakan disektor industry misalnya, seluruh kemudahan diberikan kepada investor baik asing maupun dalam negeri melalui berbagai skema, diantaranya; pengurusan ijin investasi hanya cukup 3 (tiga) jam, pengurusan tax allowance dan tax holiday maksimal 25 hari, insentif  listrik bagi industry, formulasi upah buruh yang berbasis inflasi dan pertumbuhan ekonomi, hingga berbagai kemudahan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus. Upah buruh terus diambil melalui berbagai skema kebijakan yang mengatasnamakan kesehatan, ketenagakerjaan dan perumahan.

Diaspek lainnya, paket kebijakan ekonomi Jokowi juga memberikan kemudahan dengan memangkas tahapan perijinan di kawasan lingkungan hidup dan kehutanan. Ini adalah upaya Jokowi membuka investasi yang besar di sector kehutanan. Kemudahan investasi ini juga ditopang oleh percepatan penerbaitan sertifikat tanah, sebagaimana slogan Jokowi dalam paket kebijakan ekonomi jilid tujuh, “usaha makin murah karena sertifikat mudah”. Hal ini dipastikan akan semakin mengintensifkan proses perampasan tanah bagi kaum tani di pedesaan dan membuka lebar monopoli atas tanah di negeri ini.

Jika tinjau lebih kritis, dalam rangkaian paket kebijakan ekonomi ini, tidak terlihat sama sekali bagaimana Jokowi-JK membangun kemandirian bangsa. Sebaliknya, semua yang terlihat tidak lebih dari sebuah usaha melayani kepentingan imperialisme, dengan membuka jalan seluas-luasnya agar investasi asing datang ke Indonesia. Jokowi melalui paket kebijakan ekonominya dengan terang menggadaikan kedaulatan bangsa Indonesia, dengan menggantungkan pembangunan negeri ini dari investasi asing dan hutang. Hal demikian tentu saja mengecilkan kekayaan sumber daya yang dimiliki negeri ini serta merendahkan kemampuan ratusan juta rakyat Indonesia yang pasti sanggup membangun negeri ini tanpa campur tangan kepentingan imperialisme.

Paket kebijakan ekonomi Jokowi menunjukkan kepada kaum buruh dan rakyat Indonesia, bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK ini adalah usaha mempertahankan sistem setengah jajahan dan setengah feudal yang nyata menghadirkan penindasan dan penghisapan bagi rakyat Indonesia, menghadirkan kemiskinan dan penderitaan yang dalam. Maka dengan demikian sangat jelas, Paket kebijakan ekonomi Jokowi tidak akan pernah menjadi jawaban bagi aspirasi dan tuntutan rakyat yang sejati. Tegas Rudi.

Masa aksi GSBI membubarkan diri dengan damai dan tertib pada pukul 17.00 Wib. Dalam penutup orasinya di depan Istana Negara, atas nama GSBI dan FPR Rudi HB Daman menyampaikan ucapan Selamat Hari Buruh Internasional 01 Mei 2016, dan menyerukan untuk terus memperluas dan memperbesar organisasi, memperkuat persatuan Klas buruh, Kaum Tani dan Rakyat Tertindas Indonesia untuk bersatu dan berjuang bersama, guna raih kebebasan dan kemenangan bersama. [red-RD2016]