GSBI: Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok dan Harga Tiket Mudik Lebaran Kegagalan Negara Hadir di Tengah Rakyat

INFO GSBI. Jakarta, 16/6/2016. Setiap memasuki bulan Ramadhan rakyat Indonesia termasuk klas buruh selalu menghadapi kenaikan harga bahan pokok yang bergerak naik seperti harga daging sapi dipasar yang sudah naik hingga Rp. 120.000/kg, harga jengkol dari 35.000/kg menjadi 85.000/kg, harga telur ayam, beras, minyak hingga sayuran juga sulit dikendalikan. Rakyat dan klas buruh juga tidak lama lagi akan menghadapi kenaikan biaya transportasi untuk mudik lebaran. Tiket transportasi H-7 dan H+7 di hari raya lebaran idul fitry juga akan mengalami kenaikan dua hingga empat kali lipat dari harga tiket dihari biasa.

Atas ketidak pastian harga atau kegagalan pemerintah mengendalikan harga kebutuhan pokok rakyat serta naikknya tiket mudik lebaran menurut Rudi HB Daman, KetuaUmum GSBI ini adalah bentuk kegagalan negara dan pemerintah hadir di tengah-tengah rakyat-Negara tidak hadir dan tidak berpihak pada buruh dan rakyat.  Kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat dan harga tiket mudik lebaran tentu saja membuat klas buruh dan rakyat semakin menderita karena kehilangan daya belinya. Sementara pemerintah melalui berbagai media massa cetak maupun elektronik tidak pernah memberikan penjelasan kenapa harga-harga kebutuhan pokok ini naik. Sebaliknya, pemerintah melalui propagandanya memaksa rakyat memahami bahwa kenaikan harga menjelang hari raya adalah hal yang biasa terjadi. Ini adalah propaganda jahat pemerintah karena tidak menjelaskan dengan terbuka kepada rakyat, bahwa adanya monopoli pasar adalah sebab utama harga bahan pokok tidak dapat dikendalikan. Siapa yang melakukan monopoli atas pasar tidak lain adalah pengusaha-pengusaha besar komperador yang selama ini diberikan kemudahan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Terang Rudi.

“Sekali lagi, pemerintahan Jokowi-JK atas kenyataan ini juga tidak sanggup memberikan solusi kongkret. Persoalan mudik lebaran bukan soal kemacetan, sehingga harus dibangun berbagai jalan tol antar provinsi dengan menggunaan dana pinjaman. Persoalan mudik lebaran adalah masalah ketidaksanggupan negara dalam menyediakan jaminan transportasi yang murah, aman dan nyaman bagi rakyatnya. Jika tiket transportasi untuk mudik lebaran naik berkali-kali lipat, maka THR yang diterima oleh klas buruh akan kembali terampas, hanya cukup untuk membayar biaya transportasi dan tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lainnya. Sementara disisi lain, kita mengetahui masih banyak perusahaan-perusahaan hanya menjalankan pembayaran THR dalam pengertian minimum. Hanya membayar satu bulan upah, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain apakah THR tersebut cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan selama bulan puasa dan pada saat libur cuti hari raya. Masih banyak pula ditemukan THR yang tidak dibayarkan atau terlambat dibayarkan oleh pengusaha, bahkan maish banyak perusahaan-perusaahaan yang tidak membayar THR bagi buruhnya, sementara tidak ada sangsi tegas bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran pembayaran THR ini”.  tambah Rudi. 

Atas masalah ini GSBI menuntut pemerintah Jokowi-JK untuk segera menurunkan harga kebutuhan pokok rakyat, segera mengeluarkan kebijakan untuk tidak menaikan ongkos transportasi mudik lebaran dan segera mengubah aturan baru soal THR dengan nilai dan jumlah THR yang layak. GSBI juga menuntut pemerintah pusat dan daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) untuk segera mengeluarkan Surat Edaran agar setiap perusahaan menyediakan angkutan mudik lebaran dengan gratis.  Tegas Rudi. (redRD62016)#.