Ini Release JBMI Setelah Mengikuti Pertemuan dengan Menlu RI dan Menteri Hukum dan HAM RI soal SIMKIM.

INFO GSBI. Hongkong, 18/6/2016.  Bertempat di Kantor KJRI Hongkong Kamis ini (16/6/2016) di gelar pertemuan perwakilan organisasi buruh migran Indonesia dengan Menteri Luar Negeri RI Ibu Retno Marsudi dan Menteri Hukum & Ham Bapak Yasonna Laoly yang membahas persoalan utama terkait penerapan Paspor Biometrik Berbasis SIMKIM dan koreksi data Paspor serta masalah pelayanan booking Paspor dan upaya bilateral untuk menyelamatkan BMI Korban koreksi data.

Dalam agenda pertemuan ini perwakilan JBMI Hongkong Macau hadir dan berikut ini Press Rilis yang di keluarkan JBMI tertanggal16 Juni 2016.

SELAMATKAN KORBAN PASPOR SIMKIM:

"MENLU DAN MENKUMHAM DATANG KE HONG KONG, JBMI MENYERAHKAN SURAT TUNTUTAN”

Setelah berbagai upaya yang ditempuh JBMI demi menyelamatkan buruh migran korban koreksi data paspor yang sudah, sedang dan akan dikriminalisasi pemerintah Hong Kong, akhirnya pemerintah Indonesia mengirim dua menteri untuk datang ke Hong Kong.

Hari ini, KJRI-Hong Kong mengundang beberapa perwakilan lembaga, tokoh masyarakat dan organisasi buruh migran untuk bertemu dengan Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri, dan Bapak Bapak Yasona H. Laoly, Menteri Hukum dan HAM.

Bertempat di Ruang Ramayana, pertemuan ini khusus membahas masalah dampak koreksi data paspor yang menimpa buruh migran Indonesia sebagai salah satu dampak penerapan paspor biometrik berbasis SIMKIM.

Menyikapi korban paspor SIMKIM yang terus bertambah khususnya di kalangan buruh migran, Ibu Retno Marsudi menyampaikan beberapa poin berikut :

• Sudah menemui Acting Chief Executive Hong Kong untuk menjelaskan kebijakan paspor SIMKIM dan pentingnya bagi pemerintah Indonesia

• Sedang menggodok MoU antara Imigrasi Indonesia dengan Imigrasi Hong Kong

Sedangkan merespon antrian pengurusan paspor yang lama, Menlu mengakui bahwa ada gap antara kemampuan dan permintaan pembuatan paspor. Kemampuan KJRI melayani hanya 120 pembuatan paspor tetapi permintaan per hari mencapai 300 pembuatan paspor.

Untuk menyikapi masalah ini, Menlu menyampaikan:

• Menlu dan Menkumham sepakat mengirimkan tambahan mesin dan 6 orang tenaga dari Jakarta untuk mempercepat pembuatan paspor di KJRI-HK dengan harapan mengurangi masa pengurusan paspor dari 7-12 hari menjadi 5 hari

• Agar buruh migran tidak datang dua kali ke kantor KJRI, maka KJRI akan mengirim paspor yang sudah jadi ke alamat rumah majikan melalui pre-paid envelope

Sementara Menkumham menambahkan bahwa pemerintah juga mengirim tenaga tambahan ke Malaysia untuk mempercepat pembuatan paspor.

Koordinator JBMI, Sringatin, menyampaikan dalam pertemuan ini beberapa poin berikut:

• Persoalan utama adalah pemalsuan data BMI dilakukan oleh PJTKI dan PJTKI yang mengurus semua persyaratan keberangkatan keluar negeri termasuk paspor sesuai mandat UUPPTKILN No. 39/2004. Motif utama PJTKI memalsu data paspor calon BMI adalah untuk memperpendek birokrasi pengurusan dokumen supaya cepat terbang.

• Hasil survey JBMI menemukan 31% buruh migran di Hong Kong atau sekitar 47.000 orang datanya dikoreksi PJTKI dan mereka terancam kriminalisasi di Hong Kong

• Dari Januari - April 2016, JBMI telah menerima 1,430 pengaduan terkait paspor mulai persoalan booking paspor, data paspor yang salah, overstay karena paspor belum jadi hingga gaji dipotong karena harus berkali-kali ke KJRI. 

Berikut ini tuntutan JBMI yang disampaikan kepada Menlu dan MenkumHAM:

1. Melakukan upaya diplomatik dan menciptakan MoA dengan pemerintah Hong Kong dan negara-negara penempatan lain dimana paspor biometrik berbasis SIMKIM. MoA tersebut harus menjamin tidak ada WNI termasuk BMI yang dikriminalisasikan, dideportasi dan dilarang bekerja karena koreksi data.

2. Menyediakan pengacara kompeten untuk mendampingi buruh migran korban pemalsuan data yang dikriminalisasikan oleh pemerintah Hong Kong dan di negara-negara dimana koreksi data diberlakukan

Tuntutan JBMI yang sudah dibahas dengan KJRI-Hong Kong adalah:

1. Membuat pamflet atau selebaran yang bisa disebarkan kepada seluruh BMI baik yang di kota Hong Kong maupun di daerah New Territories dan Kowloon, yang mencakup informasi tentang :

a) Tata cara booking pembuatan Pasport

b) Syarat pembuatan paspor bagi BMI/TKI

c) Persyaratan yang harus disiapkan bagi BMI yang paspornya di Endorsement atau data paspor salah

d) Pengaduan KJRI terkait booking paspor dan masalah ketenagakerjaan lain.

2. Memfasilitasi booking paspor bagi BMI yang tidak punya/paham dengan Smartphone/ online dengan cara :

a) Membuka layanan telephone khusus booking paspor dimana BMI bisa langsung telpon dan tahu nomer antrian pembuatan paspor

b) Membuka layanan telephone bagi BMI yang ingin merubah jadwal antrian pembuatan paspor yang telah melakukan booking paspor via App ataupun Online, sehingga mereka tidak perlu datang ke KJRI/Walk in untuk mendapatkan nomer antrian baru.

c) Booking paspor melalui telephone juga dimaksudkan untuk mengurangi jumlah antrian di KJRI dan mengurangi kebingungan BMI saat mereka datang ke KJRI harus mengantri di loket nomer berapa.

3. Menambah staf pelayanan pembuatan paspor

4. Melakukan sosialisasi secara luas kepada buruh migran terkait dengan paspor dan koreksi data paspor pada BMI/WNI di Hong Kong

5. Melakukan pertemuan dengan BMI yang sudah teridentifikasi memiliki data paspor yang dipalsukan JBMI juga menuntut pemerintah untuk melakukan diplomasi untuk untuk membebaskan korban yang sudah dipenjara dan mencabut dakwaan terhadap mereka yang sedang dipersidangkan di pengadilan.

JBMI akan terus memonitor janji-janji pemerintah ini demi menyelamatkan dan mencegah jatuhnya korban akibat koreksi data paspor SIMKIM.

Pertemuan berlangsung dari pukul 01.00 hingga 02.30 siang dan difasilitasi oleh Bapak Chalif Akbar selaku Konjen KJRI Hong Kong.

Hongkong, 16 Juni 2016

Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI)Hong Kong-Macau