Perbaiki Nilai Jumlah THR dan Menangkan Tuntutan THR !

Bangun Segera Posko Pengaduan Masalah THR !!
Perbaiki Nilai Jumlah THR dan Menangkan Tuntutan THR !!
Perluas dan Perbesar Organisasi GSBI !!

Kawan-kawan GSBI yang militant,
Semoga ditengah puasa Ramadhan yang tengah kita jalankan, tidak mengurangi sedikitpun semangat kita untuk berjuang membela kepentingan dan hak-hak klas buruh.

Menjelang hari raya keagamaan, satu isu bagi klas buruh yang mencuat adalah Tunjangan Hari Raya. Tahun ini, pemerintah telah merilis sebuah kebijakan baru yaitu Permenaker No. 6 tahun 2016 tentang THR bagi pekerja/buruh di Perusahaan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembayaran THR. Secara esensi, apakah kebijakan baru ini memiliki peranan dalam memperbaiki penghidupan bagi klas buruh di Indonesia?

Jawabannya adalah TIDAK.
Kenapa demikian? Pertama, sejak sebelum Ramadhan rakyat Indonesia termasuk klas buruh telah menghadapi kenaikan harga bahan pokok yang telah bergerak naik. Bahkan saat ini, harga daging sapi dipasar naik hingga Rp. 120.000/kg, harga telur ayam, beras, minyak hingga sayuran juga sulit dikendalikan. Ketidakpastian harga atau kegagalan pemerintah mengendalikan harga tentu saja membuat klas buruh dan rakyat semakin menderita karena kehilangan daya belinya. Pemerintah melalui berbagai media massa cetak maupun elektronik tidak pernah memberikan penjelasan kenapa harga-harga kebutuhan pokok ini naik. Sebaliknya, pemerintah melalui propagandanya memaksa rakyat memahami bahwa kenaikan harga menjelang hari raya adalah hal yang biasa terjadi. Ini adalah propaganda jahat pemerintah karena tidak menjelaskan dengan terbuka kepada rakyat, bahwa adanya monopoli pasar adalah sebab utama harga bahan pokok tidak dapat dikendalikan. Siapa yang melakukan monopoli atas pasar tidak lain adalah pengusaha-pengusaha besar komperador yang selama ini diberikan kemudahan oleh pemerintahan Jokowi-JK.

Rakyat dan klas buruh tidak lama lagi juga akan menghadapi kenaikan biaya transportasi untuk mudik lebaran. Tiket transportasi H-7 dan H+7 hari raya biasanya mengalami kenaikan dua hingga empat kali lipat dari harga tiket dihari biasa. Sekali lagi, pemerintahan Jokowi-JK atas kenyataan ini juga tidak sanggup memberikan solusi kongkret. Persoalan mudik lebaran bukan soal kemacetan, sehingga harus dibangun berbagai jalan tol antar provinsi dengan menggunaan dana pinjaman. Persoalan mudik lebaran adalah masalah ketidaksanggupan negara dalam menyediakan jaminan transportasi yang murah, aman dan nyaman bagi rakyatnya. Jika tiket transportasi untuk mudik lebaran naik berkali-kali lipat, THR yang diterima oleh klas buruh akan kembali terampas, hanya cukup untuk membayar biaya transportasi dan tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lainnya.

Disisi lain, kita mengetahui masih banyak perusahaan-perusahaan hanya menjalankan pembayaran THR dalam pengertian minimum. Hanya membayar satu bulan upah, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain apakah THR tersebut cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan selama bulan puasa dan pada saat libur cuti hari raya. Masih banyak pula ditemukan THR yang tidak dibayarkan atau terlambat dibayarkan oleh pengusaha, sementara tidak ada sangsi tegas bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran pembayaran THR.

Atas situasi demikian, DPP GSBI mengeluarkan seruan kepada seluruh jajaran organisasi untuk menjalankan “Kampanye Massa Perjuangan THR”. Seluruh jajaran organisasi dituntut dapat mengkombinasikan dengan baik tuntutan politik dan ekonomi berdasarkan perkembangan situasi obyektif yang tengah terjadi. Tuntutan politik dan ekonomi yang dapat diajukan oleh organisasi bisa sebagai berikut;
    Menuntut kepada pemerintah (Kota/Kabupaten/Provinsi/Pusat) untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok;
    Menuntut kepada pemerintahan Kota/Kabupaten untuk membuat kebijakan THR yang lebih tegas, misalnya: organisasi tingkat cabang menekan Bupati/Walikota membuat Surat Edaran ditujukan kepada perusahaan-perusahaan agar menjalankan pembayaran THR lebih cepat.
    Menuntut kepada pemerintah untuk menyediakan sarana transportasi yang aman, nyaman dan berkualitas bagi rakyatnya yang mudik lebaran: tidak menaikkan harga tiket menjelang mudik lebaran, memberikan sangsi tegas kepada perusahaan-perusahaan transportasi yang menaikkan harga seenaknya.
    Menuntut kepada perusahaan untuk terus memperbaiki kesepakatan dengan buruh tentang pembayaran THR. Organisasi tidak boleh merundingkan pembayaran THR hanya bersandar pada PKB atau peraturan perusahaan yang sudah ada, namun juga harus dinegosiasikan sesuai dengan situasi obyektif dan hasil investigasi yang dilakukan. Misalnya: menegosiasikan tambahan bingkisan, bahkan bisa meminta kepada perusahaan untuk menyediakan sarana transportasi mudik bagi buruhnya.

Di aspek organisasi, kita harus sanggup menggunakan momentum kampanye massa perjuangan THR ini untuk memperluas organisasi GSBI. Jangkau pabrik-pabrik sasaran ekspansi yang telah ditatapkan dengan menggunakan isu ini, misalnya melalui pembukaan Posko-Posko Pengaduan THR diberbagai tempat. Sehingga paska kampanye ini selesai diselenggarakan, kita akan memanen massa buruh dan organsisasi buruh diberbagai perusahaan-perusahaan baru yang belum terdapat GSBI.

Demikian bahan singkat yang dapat digunakan oleh organisasi untuk menopang kampanye massa perjuangan THR 2016.

Selamat Bekerja!
Hidup Buruh! Hidup Rakyat!
Jayalah Perjuangan Massa!  


Jakarta, 6 Juni 2016
Dewan Pimpinan Pusat
Gabungan Serikat Buruh Indonesia (DPP.GSBI)