JBMI dan KJRI Hongkong Selenggarakan Penyuluhan Hukum bagi BMI

JBMI dan KJRI Hongkong Selenggarakan Penyuluhan Hukum bagi BMI
"Amnesti Itu Belum Final, Kenali Hukum dan Hindari Hukuman"

INFO GSBI. HK,7/8/2016. Isue tentang koreksi data paspor masih menjadi berita terhangat di kalangan BMI Hongkong sampai saat ini. Minggu, 7 Agustus 2016 bertempat di lantai 4, Meng Wah Complex, Universitas Hongkong, JBMI bersama KJRI menyelenggarakan forum terbuka tentang hukum.

Hadir sebagai nara sumber, yaitu; Konsul Kejaksaan KJRI Hongkong, Sri Kuncoro. Konsul Keimigrasian KJRI Hongkong, Andri Indrady. Mark Daily pengacara Hongkong, Koordinator JBMI, sekaligus ketua IMWU, Sringatin.

"Kenali hukum, hindari hukuman." begitu pesan Konsul Kejaksaan, Sri Kuncoro. Lebih dari 100 WNI mendapat hukuman penjara di Hongkong. Dan mayoritas adalah BMI yang terjebak sindikat narkoba.

"Jangan mudah tergiur untuk menjadi paperan dan Over Stay, sebab hal itu yang menjadi pemicu terbesar kenapa banyak sekali teman-teman terjebak dalam sindikat narkoba."

Menyinggung tentang koreksi data paspor, Sri Kuncoro menyebut ada 9 orang BMI yang sudah dipenjara.

"Sudah cukup 9 orang ini, jangan sampai ada korban lagi," pesannya.

Di sesi presentasi selanjutnya, Andri Indrady yang merupakan Konsul Keimigrasian menerangkan tentang paspor. Apa itu paspor dan siapa sebenarnya pemilik paspor.

"Paspor itu adalah dokumen milik negara yang dipinjamkan ke kita, mbak. Jadi tidak boleh dihilangkan, dipinjamkan, ataupun digadaikan."

Ketika menyinggung tentang koreksi data paspor yang telah menimbulkan banyak BMI menjadi korban, baik dipenjara ataupun dipulangkan, Andri Indrady menyatakan keprihatinannya.

"Jujur ini adalah tahun yang berat buat saya. Ini tahun kedua saya menjabat sebagai Konsul Keimigrasian, dan tahun pertama diterapkannya sistem biometrik di Hongkong. Di satu sisi saya harus patuh terhadap amanat Undang-Undang, namun di sisi lain saya harus melihat teman-teman menjadi korban karna penerapan sistem ini. Dan saya harus menghadapi tekanan dari banyak pihak." ungkapnya.

Ditanya perihal ditolaknya pengajuan Amnesti oleh pemerintah Hongkong, yang diberitakan salah satu surat kabar berbahasa Indonesia di Hongkong, Andri mengatakan bahwa sampai sekarang pembicaraan mengenai Amnesti masih belum final. Pemerintah Indonesia sendiri, khususnya Kementrian Luar Negri masih terus melakukan dialog dengan pemerintah Hongkong.

Adalah Mark Daily, seorang pengacara Hongkong dari Mark Daily Assosiation, sebuah lembaga bantuan hukum yang ada di Hongkong, yang menjadi nara sumber tamu pada kesempatan hari itu. Mark menerangkan apa yang menjadi hak seseorang ketika diintrogasi sebuah lembaga.

"Kita punya hak untuk tidak menjawab pertanyaan apapun dari investigator. Jika kita diintrogasi, kita punya hak untuk bertanya identitas investigator, meminta nomer teleponnya dan menghubungi pengacara," paparnya.

Mark menjelaskan bahwa ketika sebuah lembaga mengintrogasimu, sesungguhnya ia tidak sedang bertanya padamu, melainkan sedang mengumpulkan bukti untuk menangkapmu.

Dalam sesi berikutnya Sringatin, Koordinator JBMI dan Ketua IMWU Hongkong melengkapi pernyataan dari Mark.

"Berhati-hatilah dengan penerjemah. Penerjemah bukanlah teman kita, meskipun sama-sama berdarah Indonesia. Ia dibayar untuk menerjemahkan dan menjadi saksi atas setiap pernyataan yang kita keluarkan."

Sringatin kemudian memaparkan kepada peserta forum tentang latar belakang kenapa banyak sekali BMI yang menjadi korban pemalsuan data.

"Sebab kita, calon BMI dilarang mengurus paspor sendiri. Dan ini diatur oleh UU 39/2004. Kita diwajibkan masuk PJTKI, tidak boleh kontrak mandiri. Ketika masuk PJTKI, kita semua membawa dokumen asli, betul gak? Dan PJTKI lah yang memalsukan data-data kita ketika pasporan," ungkapnya.

Pernyataan Sringatin ini tentu saja langsung dibenarkan oleh seluruh peserta forum, yang notabene adalah korban pemalsuan data PJTKI. Dalam kesempatan tersebut, Sringatin juga mengkritisi pelayanan paspor KJRI. Dari nomer WhatsApp untuk booking yang berubah-ubah, panjangnya waktu tunggu antrian yang sampai tujuh hingga delapan bulan, sampai aplikasi booking paspor terbaru yaitu E-Layanan KJRI, yang ternyata hanya dapat digunakan oleh hand phone jenis tertentu.
Sringatin juga memaparkan hasil survey data paspor yang dilakukan oleh JBMI.

"Ada 30% atau sekitar 47.000 BMI Hongkong yang memiliki data palsu. Kenapa jumlahnya begitu tinggi? Sebab Hongkong bukanlah negara tujuan pertama kali. Rata-rata BMI Hongkong adalah jebolan Arab, Malaysia, Singapura dan Taiwan. Oleh karena itu, pemerintah harus secepatnya melakukan tindakan untuk mencegah berjatuhnya korban-korban selanjutnya karena koreksi data!" tegasnya.

Kepada peserta forum Sring berpesan, "jangan ragu-ragu untuk mengambil keputusan jika teman-teman terkoreksi datanya, mau maju atau mundur. Jika ingin maju, maka siapkan mental dan siapkan dokumen pendukung seperti KTP, KK, Akte, Ijazah, Surat Nikah atau Akte Cerai. Kirimkan salah satu dokumen pendukung tersebut ke sini untuk dijadikan rujukan keabsahan data yang sebenarnya." (sumber. FBAiyuNaraSaputro-jbmi-hkRed)#