Ini Pernyataan Sikap SBGTS GSBI PT PDK Benoa Empat Tahun Perjuangan Buruh Adidas&Mizuno

Pernyataan Sikap SBGTS GSBI PT PDK :
4 Tahun Perjuangan Buruh Adidas&Mizuno 115 kali Demonstrasi dan 11 Lembaga Negara; 1300 buruh Panarub Dwikarya tak Jelas Nasibnya !

Salam juang,

12 Juli 2012 adalah merupakan tonggak dimulainya perlawanan buruh perempuan PT Panarub Dwikarya Benoa (PDB), terhadap manajemennya. Upah di bawah aturan pemerintah, penghalang-halangan pendirian serikat, kekerasan verbal dan non verbal, kondisi kerja yang buruk, dan pemekerjaan buruh kontrak serta outsourcing adalah pemicu kebangkitan perlawanan tersebut. Perlawanan tersebut dibalas dengan pemecatan yang melanggar aturan alias ilegal.

Sejak dipecat, tak henti-hentinya buruh perempuan dan keluarganya PT PDB menuntut pemenuhan hak mereka. Sebanyak 115 kali demonstrasi dilakukan. Sebelas (11) lembaga pemerintah didatangi. Lembaga-lembaga pemerintah malah saling lempar tanggung jawab, bahkan diam!

Kami pernah mengajukan permohonan dengar pendapat dengan Walikota Wahidin Halim. Permohonan dengar pendapat pun kami layangkan kepada Walikota periode sekarang, Arif Wimansyah. Jawabannya tak lebih dari; kami harus menemui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Padahal, jelas sekali, pemogokan buruh PT PDB sendiri adalah fakta tak terbantahkan tidak berfungsinya kinerja Disnaker.

Jawaban yang paling mengecewakan adalah ketika kami membawa kasus ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi IX. Dalam salah satu acara televisi swasta, Fungsionaris Partai Golkar Poempida Hidayatullah menyebutkan, kasus buruh PT PDB sudah tuntas. Melalui pesan media sosial WhatsApp, Pimpinan Komisi IX Dede Yusuf mengatakan hal yang sama; persoalan buruh perempuan PT PDB sudah ditutup. Kami menduga ada upaya-upaya untuk menutup-tutupi kasus perampasan hak buruh perempuan PT PDB.

Menurut kami, Kementrian Pemberdayaan Perempuan Divisi Perburuhan adalah instansi yang paling tidak memiliki pemahaman tentang perburuhan, apalagi berkenaan dengan kasus kami. Mereka hanya menganjurkan agar Pemilik Panarub menyelesaikan kasus ini. Padahal sangat jelas, bahwa kewenangan melindungi warga negara ada di tangan mereka. Jadi mereka-lah yang harus ambil bagian.

Juli 2016 kami sangat kecewa dengan permohonan jawaban mediasi dari Komisi Hak Asasi Manusia (Komnasham). Lembaga non departemen ini malah mengarahkan kami menggugat PT Panarub melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Padahal semua orang tahu, ada persoalan-persoalan administratif hingga persoalan struktural yang tidak mungkin menyelesaikan kasus kami melalui PHI.

Kejadian-kejadian di atas hanya sebagian kecil dari kekecewaan kami. Bagi kami, kehilangan pekerjaan bukan sekadar kehilangan pendapatan. Kami juga harus menanggung malu karena tidak mampu membayar kontrakan, membayar uang sekolah anak, dan lain sebagainya. Jumlah 1300 buruh yang dipecat secara ilegal bukan sekadar angka. 1300 adalah kumpulan manusia yang menanggung keluarga; anak dan suaminya, bahkan orangtuanya. Empat tahun bersabar dan berupaya komitmen bukan waktu yang sebentar. Pemecatan terhadap buruh perempuan PT PDB bukan sekadar peristiwa biasanya, tapi persoalan kemanusiaan dan persoalan tanggung jawab negara!

Sampai saat ini, kami menyaksikan pemerintah tidak berupaya ambil bagian untuk menggunakan kewenangannya sebagai penyelenggara negara. Pemerintah tampak tidak terlalu ambil pusing dengan berbagai persoalan yang dihadapi buruh perempuan PT PDB. Melalui pernyataan sikap ini, kami buruh perempuan PT Panarub Dwikarya menuntut Pemerintah Indonesia bisa bersikap tegas kepada Panarub Grup, Adidas dan Mizuno agar segera menyelesaikan kasus PHK 1300 buruh PT Panarub Dwikarya. Karena sikap diam dan tidak tegasnya pemerintah hanya akan membuat pemilik modal melakukan penindasan secara terus menerus kepada buruh Indonesia.

Tangerang, 31 Juli 2016

SBGTS-GSBI PT Panarub Dwikarya Benua