Diskusi Publik FPR dalam Menyambut Hari Ketiadaan Pangan dan Hari Perempuan Desa Internasional
Diskusi Publik FPR dalam Menyambut Hari Ketiadaan Pangan dan Hari Perempuan Desa Internasional Suasana Diskusi Publik FPR, Kamis 13 Ok...
https://www.infogsbi.or.id/2016/10/diskusi-publik-fpr-dalam-menyambut-hari.html?m=0
Diskusi Publik FPR dalam Menyambut Hari Ketiadaan Pangan dan Hari Perempuan Desa Internasional
INFO GSBI. Jakarta, 13/10/2016. Menyambut peringatan hari Ketiadaan Pangan Sedunia 16 Oktober dan hari Perempuan Desa Internasional 15 Oktober 2016, Front Perjuangan Rakyat (FPR) gelar Diskusi Publik dengan tema " Perempuan Desa dan Kedaulatan Pangan di Tengah Gempuran Globalisasi Neoliberal". Diskusi publik ini di gelar pada hari ini Kamis, 13 Okober 2016 bertempat di Gedung YLBHI Lt 1 Jl. Dipenogoro 74 Jakarta Pusat.
Diskusi yang di mulai pukul 14.00 WIB ini dihadiri oleh perwakilan organisasi yang tergabung dalam FPR dan beberapa tamu undangan. Harry Sandy Ame dari PP. AGRA (mengantikan Muh. Ali /Sekjend Agra), Dewi Amelia Eka Putri Ketua Umum Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI) tampil sebagai pembicara atau narasumber. Kurniawan Sabar, Direktur INDIES pembicara selanjutnya berhalangan hadir .
Diskusi yang di pandu oleh Rachmad Panjaitan (Ketua PP FMN) sebagai moderator berjalan lancar dan hangat dimana banyak peran serta dan tanggapan dari para peserta atas pemaparan materi dari ke dua narasumber, diskusipun berjalan dengan lancar.
Harry Sandu Ame dari AGRA memaparkan, “ Hari Ketiadaan Pangann Sedunia dan hari Perempuan Desa Internasional, yakni dua momentum yang memiliki keterkaitan yang erat, dimana kedua momentum ini berbicara tentang “ketahanan dan kedaulatan pangan”, yang secara historis-pun dilatarbelakangi oleh kedaan objektif rakyat dunia yang terus mengalami kemerosotan ekonomi dan akses atas pangan.
Hari Perempuan Desa Internasional (HPDI) diperingati setiap tanggal 15 Oktober. ditetapkan oleh Konferensi Dunia Tentang Perempuan (World Conference on Women) ke-empat (4) pada tahun 1995 di Beijing, Tiongkok. Konferensi ini di organisasikan oleh komisi perempuan PBB (UN Women). Penetapan peringatan HPDI bertujuan untuk memberikan perhatian pada peran perempuan dalam produksi pertanian dan pangan, serta untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
Hari Ketiadaan Pangan Sedunia, merupakan momentum kampanye yang ditetapkan oleh gerakan rakyat secara global, khususnya gerakan kaum tani bersama berbagai lembaga dan organisasi yang memiliki focus atas isu pertanian dan pangan. Hari ketiadaan pangan merupakan artikulasi dari hari pangan sedunia yang diperingati setiap tanggal 16 Oktober, sesuai dengan hari lahirnya organisasi pertanian dan pangan dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO), yang dibentuk oleh PBB pada tanggal 16 Oktober 1945.
Sejak tahun 1981, Peringatan hari pangan sedunia kemudian mulai diselenggarakan setiap tahun oleh seluruh Negara anggota PBB, berdasarkan resolusi konferensi FAO yang ke-20, yang diselenggarakan pada bulan Nopember tahun 1976 di Roma Italia (Resolusi FAO No. 179 tahun 1976, mengenai hari pangan sedunia-World Food Day). FAO-PBB menyebutkan bahwa, Peringatan hari pangan sedunia bertujuan untuk “meningkatkan kesadaran dan perhatian penduduk dunia akan pentingnya penanganan masalah pangan, baik ditingkat Nasional, Regional maupun Global”.
Terlepas dari sejarah dan tujuan penyelenggaraan hari pangan sedunia yang ditetapkan oleh FAO dan PBB, Gerakan rakya dunia, khususnya gerakan tani di Asia dan global memiliki penilaian yang berbeda, bahwa meskipun peringatan hari pangan sedunia telah diselenggarakan dengan berbagai tema hingga 35 tahun saat ini, hanyalah seremonial semata, sehingga masalah kemiskinan dan kelaparan dunia, masih belum terpecahkan. Sebab disisi yang lain, monopoli atas tanah, monopoli produksi hingga distribusi produk pertanian dan pangan dunia terus berlansung, bahkan semakin massif dan ditopang dengan berbagai kebijakan neoliberal yang dipaksakan diseluruh negeri.
Gerakan rakyat dunia memandang bahwa, masalah kelaparan dan kerentanan pangan diseluruh dunia, tidak terlepas dari masalah kemiskinan yang terus memburuk. Penghidupan rakyat di Negara-negara Kawasan Asia dan kawasan terbelakang lainnya, terang menunjukkan bahwa masalah kemiskinan dan kelaparan, serta berbagai kekcauan saat ini adalah akibat monopoli tanah dan sumber agraria, tidak adanya keadilan sosial melalui reforma agraria sejati, serta akibat monopoli dan berbagai skema liberalisasi kapitalisme monopoli (imperialism) disektor pertanian yang terjadi secara terbuka dan besar-besaran atas nama persaingan bebas dan globalisasi.
Karenanya, Gerakan tani khususnya di Asia, bersama-sama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil diberbagai negeri, kemudian sejak tahun 2008 lalu telah menetapkan hari pangan sedunia menjadi “hari ketiadaan pangan sedunia (World Hunger’s Day)”. Seluruhnya sepakat untuk bersama-sama melakukan kampanye Hari Ketiadaan Pangan (Hunger/Foodless Day) secara global setiap tahun, bertepatan dengan momentum peringatan Hari Pangan Dunia PBB, tanggal 16 Oktober. Kampanye Hari Ketiadaan Pangan segera mendapatkan respon luas diberbagai negara di dunia.
Kampanye ini bertujuan untuk mengkampanyekan hakekat kemiskinan, kelaparan dan akar dari krisis pangan itu sendiri, dan untuk membangkitkan kesadaran rakyat dunia untuk bersatu dan ersama-sama berjuang mewujudkan kedaulatan pangan. Selain itu, kampanye ini juga bertujuan untuk mendesak PBB dan pengambil kebijakan tingkat dunia, regional, dan nasional untuk melaksanakan reforma agraria sejati dan menghentikan seluruh kebijakan neoliberal, khususnya disektor pertanian dan pangan sebagai langkah awal untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
Sementara Dewi Amelia menjelaskan, Tidak kurang dari 71 tahun sejak PBB melalui Organisasi Pertanian dan Pangan Dunia (FAO) mencetuskan kampanye pemberantasan kemiskinan dan kelaparan dunia hingga saat ini, namun kenyataan akan kemiskinan dan kelaparan belum juga dapat dipulihkan. Bahkan kenyataannya, kemiskinan diberbagai pelosok dunia kian memburuk.
Berdasrkan laporan Bank Dunia (WB) yang dirilis pada hari minggu, 02 Oktober lalu menyebutkan bahwa pada tahun 2013, angka kemiskinan dunia mencapai 1,1 Miliar jiwa, sedangkan 767 diantaranya berada pada kategori kemiskinan ekstrim. Angka kemiskinan ekstrim tersebut, dinyatakan turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 881 juta jiwa pada tahun 2012. Oleh Bank Duni, ukuran kemiskinan ekstrim ini didasarkan pada pengeluaran kurang dari 1,90 AS perhari.
Pusat kemiskinan ekstrem terbesar terdapat dikawasan Sub Sahara Afrika yang mencapai 41%, terutama mereka yang hidup diwilayah pedesaan dan pealaman. Persebaran kemiskinan lainnya terdapat di Kawasan Asia Selatan 15,1%, Asia Timur dan Pasifik 3,5%, dan Amerika Selatan dan Karibia 5,4%. Demikian juga di Kawasan Eropa yang terus mengalami kemerosotan ekonomi yang semakin memburuk. Saat ini terdapat lebih dari 30 juta manusia hidup miskin dan terpinggirkan, bahkan tanpa jaminan akses air bersih dan jaringan listrik, pendidikan dan akses kesehatan.
Kemiskinan akut dunia saat ini, kenyataannya juga tidak dapat dihindari oleh Negara Adidaya Amerika Serikat (AS), dimana 46,7 juta jiwa penduduknya hidup dibawah garis kemiskinan, yakni angka kemiskinan yang secara statistik menunjukkan pereubahan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya . Standar kemiskinan AS diukur berdasarkan pendapatan akumulatif rumah tangga dengan empat orang anggota keluarga, dengan penghasilan kurang dari $ 24,008 pertahun atau sekitar Rp. 347 juta pertahun.
Acara diskusi di tutup pukul 16.30 Wib, dengan penampilan dari Mineral 7 band yang membawakan 2 buah lagu serta poto bersama Narasumber dan seluruh peserta. (Red-2016)#
 |
| Suasana Diskusi Publik FPR, Kamis 13 Oktober 2016 di Gedung YLBHI- Jakarta |
Diskusi yang di mulai pukul 14.00 WIB ini dihadiri oleh perwakilan organisasi yang tergabung dalam FPR dan beberapa tamu undangan. Harry Sandy Ame dari PP. AGRA (mengantikan Muh. Ali /Sekjend Agra), Dewi Amelia Eka Putri Ketua Umum Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI) tampil sebagai pembicara atau narasumber. Kurniawan Sabar, Direktur INDIES pembicara selanjutnya berhalangan hadir .
Diskusi yang di pandu oleh Rachmad Panjaitan (Ketua PP FMN) sebagai moderator berjalan lancar dan hangat dimana banyak peran serta dan tanggapan dari para peserta atas pemaparan materi dari ke dua narasumber, diskusipun berjalan dengan lancar.
Harry Sandu Ame dari AGRA memaparkan, “ Hari Ketiadaan Pangann Sedunia dan hari Perempuan Desa Internasional, yakni dua momentum yang memiliki keterkaitan yang erat, dimana kedua momentum ini berbicara tentang “ketahanan dan kedaulatan pangan”, yang secara historis-pun dilatarbelakangi oleh kedaan objektif rakyat dunia yang terus mengalami kemerosotan ekonomi dan akses atas pangan.
Hari Perempuan Desa Internasional (HPDI) diperingati setiap tanggal 15 Oktober. ditetapkan oleh Konferensi Dunia Tentang Perempuan (World Conference on Women) ke-empat (4) pada tahun 1995 di Beijing, Tiongkok. Konferensi ini di organisasikan oleh komisi perempuan PBB (UN Women). Penetapan peringatan HPDI bertujuan untuk memberikan perhatian pada peran perempuan dalam produksi pertanian dan pangan, serta untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
Hari Ketiadaan Pangan Sedunia, merupakan momentum kampanye yang ditetapkan oleh gerakan rakyat secara global, khususnya gerakan kaum tani bersama berbagai lembaga dan organisasi yang memiliki focus atas isu pertanian dan pangan. Hari ketiadaan pangan merupakan artikulasi dari hari pangan sedunia yang diperingati setiap tanggal 16 Oktober, sesuai dengan hari lahirnya organisasi pertanian dan pangan dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO), yang dibentuk oleh PBB pada tanggal 16 Oktober 1945.
Sejak tahun 1981, Peringatan hari pangan sedunia kemudian mulai diselenggarakan setiap tahun oleh seluruh Negara anggota PBB, berdasarkan resolusi konferensi FAO yang ke-20, yang diselenggarakan pada bulan Nopember tahun 1976 di Roma Italia (Resolusi FAO No. 179 tahun 1976, mengenai hari pangan sedunia-World Food Day). FAO-PBB menyebutkan bahwa, Peringatan hari pangan sedunia bertujuan untuk “meningkatkan kesadaran dan perhatian penduduk dunia akan pentingnya penanganan masalah pangan, baik ditingkat Nasional, Regional maupun Global”.
Terlepas dari sejarah dan tujuan penyelenggaraan hari pangan sedunia yang ditetapkan oleh FAO dan PBB, Gerakan rakya dunia, khususnya gerakan tani di Asia dan global memiliki penilaian yang berbeda, bahwa meskipun peringatan hari pangan sedunia telah diselenggarakan dengan berbagai tema hingga 35 tahun saat ini, hanyalah seremonial semata, sehingga masalah kemiskinan dan kelaparan dunia, masih belum terpecahkan. Sebab disisi yang lain, monopoli atas tanah, monopoli produksi hingga distribusi produk pertanian dan pangan dunia terus berlansung, bahkan semakin massif dan ditopang dengan berbagai kebijakan neoliberal yang dipaksakan diseluruh negeri.
Gerakan rakyat dunia memandang bahwa, masalah kelaparan dan kerentanan pangan diseluruh dunia, tidak terlepas dari masalah kemiskinan yang terus memburuk. Penghidupan rakyat di Negara-negara Kawasan Asia dan kawasan terbelakang lainnya, terang menunjukkan bahwa masalah kemiskinan dan kelaparan, serta berbagai kekcauan saat ini adalah akibat monopoli tanah dan sumber agraria, tidak adanya keadilan sosial melalui reforma agraria sejati, serta akibat monopoli dan berbagai skema liberalisasi kapitalisme monopoli (imperialism) disektor pertanian yang terjadi secara terbuka dan besar-besaran atas nama persaingan bebas dan globalisasi.
Karenanya, Gerakan tani khususnya di Asia, bersama-sama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil diberbagai negeri, kemudian sejak tahun 2008 lalu telah menetapkan hari pangan sedunia menjadi “hari ketiadaan pangan sedunia (World Hunger’s Day)”. Seluruhnya sepakat untuk bersama-sama melakukan kampanye Hari Ketiadaan Pangan (Hunger/Foodless Day) secara global setiap tahun, bertepatan dengan momentum peringatan Hari Pangan Dunia PBB, tanggal 16 Oktober. Kampanye Hari Ketiadaan Pangan segera mendapatkan respon luas diberbagai negara di dunia.
Kampanye ini bertujuan untuk mengkampanyekan hakekat kemiskinan, kelaparan dan akar dari krisis pangan itu sendiri, dan untuk membangkitkan kesadaran rakyat dunia untuk bersatu dan ersama-sama berjuang mewujudkan kedaulatan pangan. Selain itu, kampanye ini juga bertujuan untuk mendesak PBB dan pengambil kebijakan tingkat dunia, regional, dan nasional untuk melaksanakan reforma agraria sejati dan menghentikan seluruh kebijakan neoliberal, khususnya disektor pertanian dan pangan sebagai langkah awal untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
Sementara Dewi Amelia menjelaskan, Tidak kurang dari 71 tahun sejak PBB melalui Organisasi Pertanian dan Pangan Dunia (FAO) mencetuskan kampanye pemberantasan kemiskinan dan kelaparan dunia hingga saat ini, namun kenyataan akan kemiskinan dan kelaparan belum juga dapat dipulihkan. Bahkan kenyataannya, kemiskinan diberbagai pelosok dunia kian memburuk.
Berdasrkan laporan Bank Dunia (WB) yang dirilis pada hari minggu, 02 Oktober lalu menyebutkan bahwa pada tahun 2013, angka kemiskinan dunia mencapai 1,1 Miliar jiwa, sedangkan 767 diantaranya berada pada kategori kemiskinan ekstrim. Angka kemiskinan ekstrim tersebut, dinyatakan turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 881 juta jiwa pada tahun 2012. Oleh Bank Duni, ukuran kemiskinan ekstrim ini didasarkan pada pengeluaran kurang dari 1,90 AS perhari.
Pusat kemiskinan ekstrem terbesar terdapat dikawasan Sub Sahara Afrika yang mencapai 41%, terutama mereka yang hidup diwilayah pedesaan dan pealaman. Persebaran kemiskinan lainnya terdapat di Kawasan Asia Selatan 15,1%, Asia Timur dan Pasifik 3,5%, dan Amerika Selatan dan Karibia 5,4%. Demikian juga di Kawasan Eropa yang terus mengalami kemerosotan ekonomi yang semakin memburuk. Saat ini terdapat lebih dari 30 juta manusia hidup miskin dan terpinggirkan, bahkan tanpa jaminan akses air bersih dan jaringan listrik, pendidikan dan akses kesehatan.
Kemiskinan akut dunia saat ini, kenyataannya juga tidak dapat dihindari oleh Negara Adidaya Amerika Serikat (AS), dimana 46,7 juta jiwa penduduknya hidup dibawah garis kemiskinan, yakni angka kemiskinan yang secara statistik menunjukkan pereubahan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya . Standar kemiskinan AS diukur berdasarkan pendapatan akumulatif rumah tangga dengan empat orang anggota keluarga, dengan penghasilan kurang dari $ 24,008 pertahun atau sekitar Rp. 347 juta pertahun.
Acara diskusi di tutup pukul 16.30 Wib, dengan penampilan dari Mineral 7 band yang membawakan 2 buah lagu serta poto bersama Narasumber dan seluruh peserta. (Red-2016)#
