DPRD Jombang “ INGKAR JANJI ” dalam Menanggapi Masalah Perburuhan di PT. Sejahtera Usaha Bersama

INFO GSBI-Jombang. Sudah hampir 2 bulan, 4 buruh PT. SUB yang juga pengurus serikat buruh SBPJ-GSBI PT. SUB diperlakukan semena-mena oleh management PT. SUB, dan sejak bulan Oktober 2016 kemarin 4 Pengurus serikat buruh SBPJ-GSBI PT. SUB ini tidak diperbolehkan masuk kerja oleh management PT. SUB Jombang karena dimutasi keluar daerah yang sebelumnya dalam perundingan di dalam pabrik tidak menemukan kesepakatan.

Empat (4) pengurus SBPJ-GSBI PT. SUB menolak di mutasi ke luar daerah (Banyuwangi) karena menghilangkan hak mereka dan tidak ada jaminan kesejahteraan yang diberikan oleh perusahaan, misalnya dalam menjalankan aktivitasnya sebagai Pengurus SBPJ-GSBI PT. SUB Jombang.

Untuk di ketahui bahwa serikat buruh SBPJ-GSBI PT SUB Jombang adalah serikat buruh yang berkedudukan di dalam pabrik PT. SUB Jombang sebagaimana yang telah terdaftar di Dinsosnakertrans Kab. Jombang dengan Nomor Bukti Pencatatan 63/OP.SP.D.20.201/DFT/18/XIII/1/09 tertanggal 27 Januari 2009 dan telah diakui keberadaanya oleh PT. SUB Jombang sebagaimana serikat buruh SBPJ-GSBI PT. SUB juga telah terdaftar didalam Peraturan Perusahaan yang berlaku di PT. SUB Jombang. 

Dengan dimutasinya 4 pengurus ke Banyuwangi tersebut maka sudah dapat dipastikan mereka tidak akan dapat beraktivitas sesuai dengan keberadaan kedudukan serikat buruh SBPJ-GSBI PT. SUB Jombang yang telah terdaftar secara resmi di Dinsosnakertrans Kab. Jombang.

b.   Perusahaan hanya memberikan uang transport (bensin) sebesar Rp. 80.000 yang berlaku satu kali jalan saja pada waktu keberangkatan buruh dari Jombang ke Banyuwangi, tempat tinggal (kost) yang berlaku hanya 3 bulan saja. Sedangkan ketika buruh menjalani mutasi keluar daerah tersebut konsekuensi atau dampak yang dirasakan oleh buruh cukup berat. Seperti bagi buruh yang sudah berkeluarga sebelum dimutasi setiap harinya buruh masih mempunyai waktu yang cukup untuk bersama dengan keluarga nantinya akan selalu berjauhan dengan keluarganya, sedangkan ketika keluarganya juga ikut dibawa oleh buruh ke tempat kerjanya yang baru sudah tentu biaya hidupnya akan bertambah karena tempat tinggal yang diberikan oleh perusahaan hanya 3 bulan saja, dll.

Hearing yang telah dilakukan oleh DPC GSBI Jombang beserta dengan pengurus SBPJ-GSBI PT. SUB Jombang pada tanggal 01 Nopember 2016 lalu dengan semua jajaran Komisi D (Bidang Ketenagakerjaan) DPRD Kab. Jombang menyepakati bahwa 4 Pengurus SBPJ-GSBI PT. SUB Jombang harus dipekerjakan kembali, dan Komisi D akan melakukan kunjungan kerja ke PT. SUB untuk memeriksa adanya indikasi tindakan pelanggaran hukum UU No. 2 tahun 2000 pasal 28 tentang serikat buruh/serikat pekerja dalam kasus ini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini disampaikan oleh ketua komisi D (Ibu. Mulyani Puspita Dewi). Saat setelah haering selesai.

Akan tetapi sampai dengan saat ini Komisi D DPRD Kab. Jombang “ Melempem “ hal ini diketahui setelah perwakilan GSBI Jombang mendatangi Komisi D pada tanggal 24 November 2016. Menurut pernyataan Pendamping Komisi D DPRD Kab. Jombang (Ibu. DINA) bahwa sejak haering dengan GSBI Jombang Pada Tanggal 01 Nopember 2016 lalu sampai dengan sekarang Komisi D belum pernah mengadakan kunjungan kerja ke PT. SUB Jombang 

Menurut Heru Zandy selaku ketua DPC GSBI Kab. Jombang menyatakan hal ini sangat disayangkan, Komisi D tidak menepati janjinya sebagai wakil rakyat dan tidak serius menanggapi masalah buruh serta sangat lambat menyikapi permasalahan ini. Karena 4 buruh tersebut selain tidak diperbolehkan bekerja, selama 2 bulan ini mereka juga tidak mendapat upah dari PT. SUB Jombang. 

Heru zandy juga menilai wakil rakyat ini terkesan membiarkan rakyatnya diperlakukan sewenang-wenang oleh perusahaan  meskipun haknya sebagai buruh di injak-injak oleh perusahaan, dikatakanya pula “ wakil rakyat ini ketika pencalonan sering mengumbar janji-janji saat kampanye untuk menyejahterakan rakyat, akan tetapi setelah menjadi anggota dewan mereka lupa bahkan turut serta melihat hak rakyatnya di injak-injak oleh pengusaha “ selain itu juga Heru Zandy mengecam keras tindakan PT. SUB yang tidak menghormati hak buruhya untuk menggunakan haknya dalam berorganisasi/berserikat yang dilindungi oleh Undang-undang, PT. SUB adalah perusahaan PMA yang menjadi bagian dari SAMPOERNA STRATEGIC corporation dengan 40% produksinya untuk pasar eksport (Jepang, Malaysia, Timur Tengah, Timor-Timur, Australia, dll) sangat disayangkan berdirinya perusahaan dan masih eksisnya perusahaan ini dengan meraup keuntungan yang berlimpah didapat dari melanggar hak-hak buruhnya.().