GSBI : PP 78/2015 Terbukti Hadirkan Tindak Kekerasan, Teror dan Intimidasi Terhadap Buruh
GSBI : PP 78/2015 Terbukti Hadirkan Tindak Kekerasan, Teror dan Intimidasi Terhadap Buruh INFO GSBI. Peraturan Pemerintah No 78 tahun 20...
https://www.infogsbi.or.id/2016/11/gsbi-pp-782015-terbukti-hadirkan-tindak.html
GSBI : PP 78/2015 Terbukti Hadirkan Tindak Kekerasan, Teror dan Intimidasi Terhadap Buruh
INFO GSBI. Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan selain terbukti memiliki tindasan secara ekonomi juga memiliki tindasan secara politik yang tidak kalah dahsat terhadap klas buruh Indonesia.
Tindasan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi-JK kemudian juga diiringi dengan tindakan fasis negara melalui kekuatan aparat Keamanan (kepolisian) dan militernya (TNI).
Sejak di berlakukan dan terjadi gelombang aksi penolakan PP No.78/2015 Oktober tahun lalu (2015), telah mengakibatkan 42 orang buruh di tangkap dan 26 orang aktifis buruh di Jakarta dinyatakan bersalah, dituntut 1 bulan kurungan dengan masa percobaan 2 bulan belum lagi puluhan orang mengalami tindak kekerasan dan luka-luka akibat tindak kekerasan dan brutal dari pihak aparat keamanan. Belum lama ini intervensi militer didalam urusan perburuhan kembali menguat. Ini terlihat melalui surat undangan Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor: Und.19/XI/Perlin mengenai Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat untuk Penentuan UMK dan UMSP Jawa Barat yang akan diselenggarakan pada 21 November 2016 bertempat di Markas KODAM III/Siliwangi TNI AD-Bandung. Hal ini membuktikan karakter sesungguhnya pemerintahan Jokowi -JK yang fasis dan anti demokrasi. Sebelumnya, TNI juga memainkan peran aktifnya untuk melakukan intimidasi terhadap buruh pada 9 November 2016 di ICE Serpong, Tangerang dengan meminta perusahaan-perusahaan yang ada di Tangerang untuk mengerahkan buruhnya guna mendapatkan pengarahan langsung dari Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantio.
Penetapan upah buruh terus di intervensi dan diintimidasi bahkan di jauhkan dari buruh dan serikat buruh sendiri. Lihat saja yang terjadi di Dewan Pengupahan Propinsi Jawab Barat yang akan di laksanakan di Markas TNI, di Propinsi Banten Rapat di Dewan Pengupahan akan di laksanakan di hotel.
Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) melalui Ketua Umumnya Rudi HB Daman memandang, keterlibatan TNI dalam memfasilitasi penyelenggaraan Rapat Pleno Dewan Pengupahan di lingkungan kesatuan TNI AD, termasuk juga mengundang buruh didalam berbagai pertemuan-pertemuan luas adalah bentuk intimidasi dan intervensi serta teror dalam urusan perburuhan serta mematikan proses demokrasi didalam penetapan kenaikan upah bagi buruh. Menyelenggarakan rapat untuk membahas persoalan yang menyangkut penghidupan kaum buruh namun dilakukan di markas tentara (TNI) yang jauh dari lingkungan kerja buruh adalah tindakan yang tidak mencerminkan demokrasi, dan semakin membuktikan bahwa pemerintahan Jokowi-JK telah kehilangan cara selain menggunakan tindakan kekerasan untuk meredam aspirasi rakyat.
GSBI jelas menyayangkan dan mengecam proses semacam ini. Ini adalah kemunduran demokrasi dan kebangkitan Neo Orde Baru. Di bawah pemerintahan Jokowi-JK tindakan kekerasan, teror dan intimidasi akan terus mengalami peningkatan di berbagai sektor rakyat seperti buruh, mahasiwa, kaum miskin kota , nelayan dan suku bangsa minoritas dengan atasnama pertumbuhan ekonomi, mega proyek infrastruktur , pengembangan perkebunan skala besar di Indonesia.
Maka seluruh kaum buruh dan SP/SB harus memberikan respon dan protes keras terhadap Pemerintahan Jokowi-JK serta kembali bersama-sama datangi Istana untuk menuntut di cabutnya PP 78 tahun 2015 yang jelas-jelas sebagai biang masalah upah murah bagi kaum buruh dan tindak kekerasan yang menimpa kaum buruh. Jelas Rudi. (Red-rd2016)#
Tindasan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi-JK kemudian juga diiringi dengan tindakan fasis negara melalui kekuatan aparat Keamanan (kepolisian) dan militernya (TNI).
Sejak di berlakukan dan terjadi gelombang aksi penolakan PP No.78/2015 Oktober tahun lalu (2015), telah mengakibatkan 42 orang buruh di tangkap dan 26 orang aktifis buruh di Jakarta dinyatakan bersalah, dituntut 1 bulan kurungan dengan masa percobaan 2 bulan belum lagi puluhan orang mengalami tindak kekerasan dan luka-luka akibat tindak kekerasan dan brutal dari pihak aparat keamanan. Belum lama ini intervensi militer didalam urusan perburuhan kembali menguat. Ini terlihat melalui surat undangan Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor: Und.19/XI/Perlin mengenai Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat untuk Penentuan UMK dan UMSP Jawa Barat yang akan diselenggarakan pada 21 November 2016 bertempat di Markas KODAM III/Siliwangi TNI AD-Bandung. Hal ini membuktikan karakter sesungguhnya pemerintahan Jokowi -JK yang fasis dan anti demokrasi. Sebelumnya, TNI juga memainkan peran aktifnya untuk melakukan intimidasi terhadap buruh pada 9 November 2016 di ICE Serpong, Tangerang dengan meminta perusahaan-perusahaan yang ada di Tangerang untuk mengerahkan buruhnya guna mendapatkan pengarahan langsung dari Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantio.
Penetapan upah buruh terus di intervensi dan diintimidasi bahkan di jauhkan dari buruh dan serikat buruh sendiri. Lihat saja yang terjadi di Dewan Pengupahan Propinsi Jawab Barat yang akan di laksanakan di Markas TNI, di Propinsi Banten Rapat di Dewan Pengupahan akan di laksanakan di hotel.
Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) melalui Ketua Umumnya Rudi HB Daman memandang, keterlibatan TNI dalam memfasilitasi penyelenggaraan Rapat Pleno Dewan Pengupahan di lingkungan kesatuan TNI AD, termasuk juga mengundang buruh didalam berbagai pertemuan-pertemuan luas adalah bentuk intimidasi dan intervensi serta teror dalam urusan perburuhan serta mematikan proses demokrasi didalam penetapan kenaikan upah bagi buruh. Menyelenggarakan rapat untuk membahas persoalan yang menyangkut penghidupan kaum buruh namun dilakukan di markas tentara (TNI) yang jauh dari lingkungan kerja buruh adalah tindakan yang tidak mencerminkan demokrasi, dan semakin membuktikan bahwa pemerintahan Jokowi-JK telah kehilangan cara selain menggunakan tindakan kekerasan untuk meredam aspirasi rakyat.
GSBI jelas menyayangkan dan mengecam proses semacam ini. Ini adalah kemunduran demokrasi dan kebangkitan Neo Orde Baru. Di bawah pemerintahan Jokowi-JK tindakan kekerasan, teror dan intimidasi akan terus mengalami peningkatan di berbagai sektor rakyat seperti buruh, mahasiwa, kaum miskin kota , nelayan dan suku bangsa minoritas dengan atasnama pertumbuhan ekonomi, mega proyek infrastruktur , pengembangan perkebunan skala besar di Indonesia.
Maka seluruh kaum buruh dan SP/SB harus memberikan respon dan protes keras terhadap Pemerintahan Jokowi-JK serta kembali bersama-sama datangi Istana untuk menuntut di cabutnya PP 78 tahun 2015 yang jelas-jelas sebagai biang masalah upah murah bagi kaum buruh dan tindak kekerasan yang menimpa kaum buruh. Jelas Rudi. (Red-rd2016)#
