Pernyataan Sikap GSBI Atas Dibebaskannya 26 Orang Aktifis Buruh dari Jeratan Kriminalisasi

Pernyataan Sikap GSBI Atas Dibebaskannya 26 Orang Aktifis Buruh
Referensi : Rudi HB Daman (+6281213172878)

Salam Demokrasi !
Selasa, 22/11/2016, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, akhirnya menjatuhkan vonis bebas kepada 26 aktifis buruh yang didakwa melawan perintah penjabat berwenang saat melakukan demonstrasi menuntut pencabutan PP 78/2015 tentang Pengupahan, di depan Istana Presiden pada 30 Oktober 2015 lalu. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan, “Mengadili, menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan”. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai, bahwa demonstrasi yang dilakukan para terdakwa telah memenuhi syarat sesuai UU, berjalan dengan aman dan damai, serta tidak adanya fasilitas umum yang rusak ataupun pelanggaran pidana lainnya yang dilakukan oleh para terdakwa. Hakim juga menyatakan, bahwa para peserta unjuk rasa di depan Istana Presiden pada 30 Oktober 2015 lalu, sudah mentaati himbauan Kapolres untuk mundur dan membubarkan diri. Namun situasi menjadi tidak terkendali ketika personel Kepolisian mulai menembakkan gas air mata kearah peserta unjuk rasa dan aparat Kepolisian bertindak berlebihan dengan menangkap peserta unjuk rasa yang berada dekat dan di dalam mobil komando.

Selain menjatuhkan vonis bebas kepada 26 terdakwa yang diantaranya, 23 orang buruh/aktifis serikat buruh, 1 orang mahasiswa dan 2 orang Pengacara Publik dari LBH Jakarta, Majelis Hakim juga meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk memulihkan seluruh hak para terdakwa yang tercabut selama proses hukum berlangsung. Meski pada Selasa pekan lalu (15/11/2016), JPU menuntut 26 orang aktifis buruh dijatuhkan hukuman 1 bulan kurungan dengan 2 bulan masa percobaan karena para terdakwa dinilai telah melakukan pelanggaran aturan pelaksaan aksi unjuk rasa di depan Istana Presiden pada 30 Oktober 2015 lalu.

Putusan (vonis) bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim PN Jakarta Pusat kepada 26 aktifis buruh pada Selasa, 22 November 2016, merupakan satu kemenangan bagi kaum buruh dan gerakan buruh di Indonesia, di tengah duka cita besar yang dialami kaum buruh di Indonesia atas nilai rata-rata kenaikan Upah Minimum Propinsi (UMP) 2017 yang hanya sebesar 8,25 persen, sebagaimana surat edaran Menakertrans.RI nomor:  B.175/MEN/PHIJSK-UPAH/X/2016, seturut dengan PP No.78/2015. Serta tindakan fasis yang semakin massif dilakukan oleh aparat Kepolisian dan TNI dalam merespon aksi-aksi atau demonstrasi yang dilakukan kaum buruh dalam menuntut kenaikan upah dan penolakan PP No.78/2015. 

Tindakan fasis yang dilakukan, tidak hanya menerror dengan mendatangi sekretariat serikat-serikat buruh di pabrik-pabrik, secara terang-terangan TNI juga memainkan perannya sebagai alat kekuasaan negara, seperti yang terjadi pada 9 November 2016 lalu di ICE Serpong, Tangerang-Banten, dimana Jenderal TNI AD  meminta perusahaan-perusahaan yang ada di Tangerang Raya untuk mengerahkan para buruhnya guna mendapatkan pengarahan langsung dari Jenderal TNI AD. Tidak hanya itu, bahkan TNI juga turut ambil peran dalam memfasilitasi penyelenggaran Rapat Pleno Dewan Pengupahan Prop. Jawa Barat di Markas Kodam III/Siliwangi TNI AD, Bandung- Jawa Barat, pada 21 November 2016.  

Bagi GSBI, putusan atau vonis bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim PN Jakarta Pusat kepada 26 orang kawan-kawan aktifis buruh patut diberikan apresiasi atas keberpihakan Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan dan menjatuhkan vonis yang adil.  Selain itu, kemenangan gerakan buruh atas vonis bebas yang dijatuhkan kepada 26 orang kawan-kawan aktifis buruh ini harus menjadi penyemangat bagi gerakan buruh di Indonesia untuk terus melanjutkan perjuangan dan menuntut pencabutan PP No. 78/2015 tentang Pengupahan. Pasalnya, PP No. 78/2015 tidak saja menindas kaum buruh Indonesia secara ekonomi karena berdampak pada rendahnya nilai kenaikan upah buruh, tetapi juga menindas gerakan  buruh secara politik.

Tindakan penangkapan dan kriminalisasi yang dilakukan aparat Kepolisian terhadap 26 orang aktifis buruh hingga harus menjalani proses persidangan selama berbulan-bulan, tidak dapat dilepaskan dari protes dan sikap penolakan kaum buruh atas disahkannya PP No. 78/2015 tentang Pengupahan yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 25 Oktober 2015 lalu. Tidak hanya Kepolisian, bahkan TNI juga secara terang-terangan mengambil peran untuk intervensi dan melakukan terror langsung dalam aksi-aksi buruh (upah) seperti yang terjadi di Tangerang, Banten dan Bandung, Jawa Barat.

Untuk itu, Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) menyatakan: “Selamat kepada 26 kawan-kawan Aktifis Buruh yang divonis bebas oleh Majelis Hakim PN Jakarta Pusat, pada 22 November 2016 lalu”,  vonis tersebut merupakan satu kemenangan bagi seluruh kaum buruh di Indonesia melawan tindakan kriminalisasi pemerintahan Jokowi-JK. Melalui pernyataan ini juga GSBI menuntut kepada pemerintahan Jokowi-JK untuk:

1. Cabut PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
2. Berikan Jaminan Kebebasan Berserikat, Berekspresi dan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum, termasuk melakukan pemogokan.
3. Hentikan terror, intimidasi, kekerasan dan kriminalisasi terhadap kaum buruh serta aktifis rakyat lainnya.
4. Turunkan harga kebutuhan pokok rakyat.
5. Laksanakan reforma agraria sejati dan industrialisasi nasional sebagai jalan keluar atas persoalan kaum buruh di Indonesia.

Jakarta, 23 November 2016

Dewan Pimpinan Pusat

Gabungan Serikat Buruh Indonesia (DPP.GSBI)


Rudi HB Daman
Ketua Umum