Pernyataan Sikap GSBI Tentang Penetapan Upah tahun 2017 dan PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan

Pernyataan Sikap Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) :

Tentang Penetapan Upah tahun 2017 dan PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan

Poto; DOk GSBI: Aksi GSBI di Jakarta Tolak dan tuntutan Cabut PP 78/2015

Salam Demokrasi!

Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) secara tegas melawan skema politik upah murah yang diterapkan oleh pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Salah satu bentuk dari usaha perlawanan tersebut adalah secara terus menerus akan mengkampanyekan pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 (PP 78/2015) tentang Pengupahan.

PP 78/2015 sebagai sebuah formula untuk menetapkan kenaikan upah bagi buruh di Indonesia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi-JK yang telah dirilis oleh pemerintah sejak akhir tahun 2015 yang lalu. Dalam pandangan kami, paket kebijakan ekonomi ala Jokowi bukanlah solusi kongkret untuk mengatasi masalah pokok buruh dan rakyat Indonesia yang semakin dalam beban penderitaannya sebagai akibat dari krisis yang terus terjadi. Paket kebijakan ekonomi dalam kenyataannya tidak lebih sebagai dikte imperialisme terhadap pemerintah Jokowi-JK karena lebih memberikan kemudahan kepada perusahaan-perusahaan besar milik imperialisme menanamkan investasi dan menguasai seluruh sumber daya alam dan kekayaan di Indonesia.

Ditahun 2016, paska PP No.78/2015 disahkan oleh Jokowi, upah buruh secara nasional hanya mengalami kenaikan sebesar 11,5 persen. Angka ini menurun jika dibandingkan pada tahun 2015 sebelum pemberlakuan PP No.78/2015, dimana upah buruh masih mengalami kenaikan 18,5 persen. Sementara itu, untuk tahun 2017 pemerintahan Jokowi-JK semakin berambisi besar memastikan agar PP No.78/2015 digunakan sebagai satu-satunya formula bagi penetapan kenaikan upah buruh. Melalui SE Mendagri Nomor: 5003859/SJ tentang Hasil Evaluasi Penetapan Upah Minimum tahun 2016 dan Persiapan Penetapan Upah Minimum tahun 2017, seluruh Gubernur diminta untuk mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menjalankan PP No.78/2015. Bertepatan dengan keluarnya SE Mendagri, pemerintah melalui Menakertrans juga merilis SE Nomor: B.175/MEN/PHIJSK-UPAH/X/2016 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun 2016, dimana disampaikan bahwa berdasarkan Surat Kepala BPS RI Nomor B-245/BPS/1000/10/2016 data inflasi nasional sebesar 3,07% dan PDB sebesar 5,18%. Artinya untuk tahun 2017, kenaikan upah buruh hanya akan berada diangka 8,25%, semakin merosot dari kenaikan upah tahun 2016.

Efektifitas kebijakan Jokowi-JK untuk membatasi kenaikan upah buruh telah terbukti pada penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2017. Dari data penetapan UMP di 34 provinsi seluruh Indonesia, secara nasional rata-rata kenaikan upah hanya sebesar 8,71 persen. Angka kenaikan UMP 2017 menjelaskan bagaimana seluruh Gubernur di Indonesia, khususnya di pusat-pusat industri menetapkan upah minimum provinsi berdasarkan PP NO.78/2015 beserta SE dari Mendagri dan Menakertrans. Tidak menutup kemungkinan, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang sudah harus ditetapkan pada tanggal 21 November 2016 ini besarannya hanya 8,25 persen.

Penetapan upah berdasarkan PP No.78/2015 yang hanya berdasar pada angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi terang menghadirkan beban baru bagi klas buruh di Indonesia. Kenaikan upah buruh menjadi terbatas, tidak sebanding dengan kebutuhan bahan pokok yang harganya terus melambung tinggi, sehingga upah yang diterima buruh tidak lagi dapat mencukupi kebutuhan hidup minimumnya. Bagi buruh yang bekerja diwilayah Jakarta, Bekasi, Karawang, dan Tangerang, kebutuhan hidup minimum bagi buruh lajang saat ini sudah mencapai angka 4,3 s.d 4,5 juta rupiah. Dengan kenaikan upah 8,25 persen untuk tahun 2017, buruh diwilayah ini akan mengalami kekurangan atau defisit atas upah antara 30 hingga 35 persen, bagi buruh yang berkeluarga kekurangannya dipastikan jauh lebih besar.

Disisi lain, PP No.78/2015 justru lebih menguntungkan bagi pengusaha. Dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi, selain menjamin upah murah melalui PP No.78/2015 berbagai kemudahan terhadap pengusaha atau pelaku industri diberikan secara beruntun oleh Jokowi. Mulai dari kemudahan dalam berinvestasi, keringanan dan pemangkasan pajak (tax amnesty), memberikan subsidi listrik dan gas bagi industri, hingga membangun infrastruktur untuk mempermudah arus keluar masuk barang hasil industri. Hal-hal inilah yang membuat pengusaha mendapatkan laba maksimal dan melipatgandakan keuntungannya. Apa yang diterima oleh pengusaha berbanding terbalik dengan apa yang diperoleh buruh sebagai akibat pemberlakuan PP No.78/2015.

Selanjutnya, PP No.78/2015 terbukti juga telah menghadirkan tindasan fasis bagi klas buruh dan rakyat di Indonesia. Aksi-aksi yang mengusung isu penolakan dan pencabutan PP No.78/2015 senantiasa dihadapkan dengan alat-alat kekerasan negara. Sedikitnya, 26 orang buruh di Jakarta dikriminalisasi, divonis bersalah dengan hukuman kurungan satu bulan dengan masa percobaan dua bulan sebagai akibat dari aksi menentang pemberlakuan PP No.78/2015. Ini belum termasuk aksi-aksi tingkat pabrik yang selalu mendapatkan terror dan intimidasi dari aparan kepolisian maupun militer. Klas buruh di Indonesia semakin tidak memiliki ruang untuk menyuarakan aspirasinya, karena setiap suara yang keluar selalu dibungkam dengan tindakan kekerasan.

Pemerintahan Jokowi-JK tidak pernah peduli apakah dengan PP No.78/2015 kenaikan upah buruh dapat membayar kenaikan harga-harga bahan kebutuhan pokok yang ada dipasar. Kenyataannya, pemerintah selalu gagal didalam melakukan kontrol terhadap harga kebutuhan pokok, sehingga setiap kenaikan upah buruh hampir dipastikan kembali tergerus oleh kenaikan harga. Ditengah krisis yang terus berlangsung, seharusnya pemerintah bukan melakukan pembatasan terhadap kenaikan upah buruh, sebaliknya pemerintah harus memberikan subsidi yang besar terhadap klas buruh dan rakyat Indonesia agar dapat mewujudkan kesejahteraannya.

Atas dasar diatas, Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) dengan ini menyatakan:

1.     Cabut PP No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan

2.     Naikkan upah buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum klas buruh

3.     Hentikan terror, intimidasi serta kriminalisasi terhadap aktifis buruh dan aktifis gerakan rakyat lainnya

4.     Berikan jaminan kebebasan berserikat serta menyampaikan pendapat termasuk melakukan pemogokan kepada buruh

5.     Turunkan harga-harga kebutuhan pokok rakyat

6.     Laksanakan reforma agrarian sejati dan industrialisasi nasional sebagai jalan pembebasan bagi klas buruh dan rakyat Indonesia.

GSBI juga menyerukan kepada klas buruh untuk memperkuat persatuan bersama-sama dengan rakyat diberbagai sektor lainnya untuk memperjuangkan Upah tahun 2017, serta melawan kebijakan pemerintahan Jokowi-JK yang anti rakyat dan anti demokrasi.

Jakarta, 17 November 2016

Hormat Kami,
Dewan Pimpinan Pusat
Gabungan Serikat Buruh Indonesia (DPP.GSBI)

Rudi HB Daman

Ketua Umum