GSBI Jawa Barat Bentuk Komite Perjuangan Upah Menuju Kampanye Massa Hari HAM Sedunia.

INFO GSBI: Bekasi-Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Jawa Barat melakukan Rapat Konsolidasi dan diskusi terkait upah 2017, aksi penolakan PP 78/2015 dan kegiatan puncak hari HAM sedunia 2016. Rapat dan Diskusi ini di adakan pada hari selasa [29/11] bertempat di sekretariat KP GSBI Bekasi, Bantar Gebang Kota Bekasi. 

Rapat konsolidasi dan Diskusi ini di hadiri oleh perwakilan dari DPC GSBI Sukabumi, KP GSBI Bekasi Raya, KP GSBI Kabupaten Karawang dan juga para perwakilan dari masing-masing PTP GSBI di wilayah Jawa Barat.

Rapat ini dibuka oleh Abrori perwakilan KP GSBI Bekasi Raya sebagai yang menginisiasi terselenggaranya rapat konsolidasi dan diskusi GSBI Se Jawa Barat ini.

Data menunjukan bahwa kenaikan upah buruh di tahun 2017 di hitung rata-rata secara nasional hanya berada di kisaran 8,71% saja. itu berarti kenaikan upah buruh hanya berdasarkan pada PP 78/2015 dan bukan berdasar pada survey KHL, hanya propinsi Aceh saja satu wilayah yang kenaikannya mencapai hingga 18% dan tidak mengikuti PP 78/2015 sebagai dasar penetapan upahnya. Hal ini di sampaikan oleh Ismet Inoni salah satu pimpinan DPP GSBI yang juga hadir dalam diskusi tersebut.

Sementara itu Diki Iskandar salah pimpinan KP GSBI Kabupaten Karawang yang juga hadir menyampaikan bahwa kami khususnya dari GSBI Karawang sangat kecewa dengan hasil keputusan Gubernur Jawa Barat yang menetapkan UMK 2017 memakai PP 78/2015 sebagai dasar perhitungannya.

Untuk itu kita dari GSBI Jawa Barat mari sama-sama kita rapatkan barisan dan perkuat kerja organisasi kita dengan membuat plan kerja organisasi terkait penolakan PP 78/2015 agar setiap kegiatan yang kita lakukan sesuai dengan garis organisasi, karena kita semua tahu bahwa GSBI jelas-jelas menolak secara tegas di berlakukannya PP 78/2015 ini, Ajak Diki.

Selanjutnya Ismet juga mengusulkan agar Cabut PP 78/2015 menjadi  salah satu tuntutan dalam peringatan puncak peringatan hari HAM sedunia tanggal 10 Desember mendatang, karena isi dari PP 78/2015 jelas-jelas melanggar Hak Azasi Manusia khususnya kaum buruh di Indonesia.

Sementara Hasan Nur Arif perwakilan dari DPC GSBI Kabupaten Sukabumi yang juga  anggota Dewan Pengupahan di Kabupaten Sukabumi menambahkan bahwa kita juga harus memperjuangkan upah sektor padat karya jangan sampai lebih rendah dari UMK karena hal ini sangat bertentangan dengan undang-undang  yang mengatur bahwa upah sektoral tidak boleh lebih rendah dari UMK. Hal ini di sampaikan Hasan karena sudah ada beberapa daerah yang memutuskan upah sektor padat karya lebih kecil dari UMK. Terangnya.

Dalam diskusi ini juga di hasilkan poin penting seperti di bentuknya KOMITE PERJUANGAN UPAH DAN CABUT PP 78/2015 MENUJU KAMPANYE HARI HAM SEDUNIA di Jawa Barat dan di susunnya plan kerja dari komite itu sendiri di mana di dalam plan kerja itu terdapat rangkaian kegiatan yang akan di lakukan GSBI Jawa Barat.

Di akhir diskusi Ismet menambahkan, setiap plan kerja yang di jalankan tidak hanya larut soal pengawalan upah semata tapi juga harus dapat membongkar dan memblejeti politik upah murah rejim Jokowi-JK, termasuk didalamnya adalah perampasan kerja rakyat Indonesia, hingga semakin massifnya refresifitas atas rakyat Indonesia. ## (red/ggn nov2016).