Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) mendukung perjuangan yang dilakukan oleh Serikat Buruh Jasa Laundry (SBJL) PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia, untuk mendaptkan hak-haknya.

foto konsolidasi Serikat Buruh Jasa Laundry )SBJL) [12/2/2017]

Perusahaan yang bergerak dibidang jasa laundry melayani layanan Laundry perhotelan di Nusa dua Bali dan sekitarnya. Peruaahaan ini tidak membayarkan upah buruh sesuai ketentuan, jaminan kesehatan yang tidak transparan, serta berbagai persoalan lain yang tidak memenuhi standar ketenagakerjaan.

Paska deklarasi dan menerima pencatatan organisasi dari Disnakertrans Kabupaten Badung pada Juni 2016, SBJL yang diketuai Valens Bili Lete memulai kampanye perjuangan untuk merubah kondisi kerja yang buruk. Salah satunya dengan membuat pelaporan kepada Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Bali.

Pada 18 Januari 2017, lima orang Pengawas Ketenagakerjaan dari Provinsi Bali mendatangi perusahaan untuk yang keempat kalinya. Pada saat pengawas Disnaker mendatangi perusahaan dan melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan, tiga orang buruh juga terlibat dalam pertemuan tersebut, satu diantaranya adalah Valens Bili Lete, ketua SBJL. Dua hari setelah pertemuan tersebut, pihak perusahaan menawarkan pensiun dini kepada Valens Bili Lete dan ditolak oleh saudara Valens Bili Lete.

Pada 7 Februari 2017, Valens Bili Lete menerima surat dari perusahaan, berisi panggilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali yang meminta saudara Valens Bili Lete untuk datang dan menemui Mediator pada Disnakertrans Provinsi Bali. Sebelum mediasi dimulai, I Gede Raka, SE yang bertindak sebagai mediator mengatakan bahwa mediasi ini atas permintaan dari perusahaan sesuai surat yang dikirim oleh perusahaan kepada Disnakertrans Bali tertanggal 25 Januari 2017, dan yang mewakili perusahaan dalam mediasi tersebut adalah Managing Director.

Saat mediasi di mulai, Valens meminta agar mediasi ini dilakukan di Disnaker Kabupaten Badung, karena perusahaan tersebut berada di Nusa Dua Kabupaten Badung, sehingga proses mediasi tersebut tidak dilanjutkan karena tidak ada kesepakatan antar pihak. Dan saat menuliskan risalah mediasi, barulah diketahui bahwa pertemuan ini untuk memediasikan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Tentu hal ini membuat Valens merasa kaget karena perusahaan akan melakukan PHK atas dirinya.

Rangkaian kejadian diatas menunjukkan dengan terang bahwa PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia tidak menghargai hak buruh atas kebebasan berorganisasi dan menyampaikan pendapat yang telah diatur oleh Undang-Undang. Tidak seharusnya perusahaan melakukan ancaman PHK terhadap pimpinan buruh yang sedang berjuang untuk hak-hak normatifnya. Si/Ok/Feb17