KPC GSBI Kabupaten Karawang: Bupati Karawang Harus Menghargai Hak Hak Buruh dan Hentikan Rencana Pemagangan Buruh dengan Melibatkan Militer

KPC GSBI Kabupaten Karawang: Bupati Karawang Harus Menghargai Hak Hak Buruh dan Hentikan Rencana Pemagangan Buruh dengan Melibatkan Militer

Dok foto pelantikan GSBI Kab.Karawang

INFO GSBI-Karawang. Menyikapi rencana pemerintahaan Kabupaten Karawang yang tengah mempersiapkan program pemagangan bagi 5000 calon tenaga kerja (buruh) untuk tahun 2017, Komite Pengorganisasian Cabang (KPC) GSBI Kabupaten Karawang mengeluarkan pernyataan Sikap organisasi untuk meresponnya.

Program pemagangan yang di susun pemerintah Kabupaten Karawang, Dimana para pemagang nantinya akan dilatih dengan sistem semimiliter, yang lansung akan di latih oleh pihak militer dan Kepolisian bahkan informasinya akan langsung di gemleng oleh Bupati Kabupaten Karawang sendiri.

Buruh yang mengikuti program pemagangan ini setelah  mengikuti proses pemagangan nantinya akan diberikan sartifikat.

Untuk Program ini, Pemerintah Kabupaten Karawang akan membentuk Komite Pemagangan Daerah, dan program ini dibentuk dengan alasan agar tenaga asal Karawang banyak di gunakan oleh industri untuk mengurangi pengangguran di Kabupaten Karawang.

Dan berikut ini PERNYATAAN SIKAP KOMITE PENGORGANISASIAN CABANG GABUNGAN SERIKAT BURUH INDONESIA (KPC GSBI) KABUPATEN KARAWANG

Bupati Kabupaten Karawang Harus Menghargai Hak Hak Normatip Buruh. Berikan Keadilan Bagi Buruh di Kabupaten Karawang.

Perkenankan dan perkenalkan Kami Komite Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Buruh Indonesia (KPC GSBI) Kabupaten Karawang, bahwa setelah membaca dan menyimak rencana pemerintahaan Kabupaten Karawang mempersiapkan program pemagangan bagi 5000 calon tenaga kerja/buruh untuk tahun 2017 sebanyak 300 pabrik di Enam kawasan Industri di Kabupaten Karawang yang siap menampung para calon tenaga kerja Magang.

Para pemagang tersebut akan dilatih dengan sistem semimiliter,yang akan di latih satu hari satu malam oleh pihak militer dan pihak kepolisian.bahkan akan langsung di gemleng oleh Bupati Kabupaten karawang. Bahkan pemerintah karawang akan membentuk komite pemagangan daerah dengan alasan tenaga asal karawang banyak di gunakan oleh industri agar mengurangi pengangguran di kabupaten Karawang.

Setelah tenaga kerja masuk mengikuti proses pemagangan para tenaga kerja pemagang tersebut akan mendapat sartifikat, dengan mendapatkan uang saku 60%  dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) kabupaten Karawang, mendapatkan jaminan kesehatan dengan bekerja selayaknya buruh yang sudah lama yang sudah bekerja sebelum adanya rencana pemagangan tenaga kerja serta akan di prioritaskan menjadi buruh tetap.

Menanggapi hal ini kami Komite Pimpinan Cabang Gabungan serikat Buruh Indonesia Kabupaten Karawang berpandangan Bahwa Rencana program tersebut jelas jelas merampas hak hak normatip buruh dan hak asasi manusia dan telah melanggar dasar negara pancasila yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilas sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bahwa rencana ketenagakerjaan melibatkan pihak militer menunjukan bahwa jelas-jelas telah melanggar konstitusi dari amanat reformasi yang seharusnya militer kembali kebarak dan menjaga kesatuan dan kedaulatan bangsa namun dengan rencana pemerintah kabupaten Karawang tersebut secara tidak langsung pemerintah mendorong militer untuk ambil bagian dalam urusan ketenaga kerjaan yang jauh dari konstitusi itu sendiri dan kenyataan yang sangat nyata atas keterlibatan militer adalah menjaga pabrik pabrik dan kawasan industri di kabupaten Karawang, sudah sedemikian parahkan tingkat keamanan di lingkungan perusahaan-perusahaan tersebut sehingga pemerintah kabupaten Karawang mengambil tindakan dan kebijakan yang demikian, kami yakin jawabannya adalah tidak!

Seharusnya pengelolaan ketenagakerjaan di kabupaten Karawang harus di kelola oleh sistem pelatihan tenaga kerja yang menjadi domain pemda dalam hal ini Disnakertran sebagai institusi pemerintahan yang profisional.

Selajutnya terkait proses tenaga kerja pemagangan yang hanya diberikan jaminan kesehatan dan upah 60% dari UMK Karawang jelas-jelas telah melakukan perampasan upah dan tidak memberikan ruang bagi tenaga kerja pemagangan tersebut untuk sejahtera. dan tentunya hal ini jika kami mencermati dalam program pemerintah kabupaten Karawang tentunya yang di untungkan adalah hanya pengusaha karena selama enam bulan pengusaha hanya membayar upah di bawah UMK atau UMSK. Maka dengan ini Kami Komite Pimpinan Cabang Gabungan serikat Buruh Indonesia :

Menolak rencana kebijakan program pemagangan tenaga kerja pemerintah Kabupaten Karawang;

1. Menolak militer dilibatkan dan atau terlibat urusan ketenagakerjaan dilingkungan kerja dan atau wilayah Kabupaten Karawang;
2. Menolak militer dilibatkan dan atau terlibat urusan ketenagakerjaan dilingkungan kerja dan atau wilayah Kabupaten Karawang;
3. Mendesak pemerintah segera membatalkan Rencana program pemagangan tenaga kerja Pemerintah kabupaten Karawang;Mendesak pemerintah segera membatalkan Rencana program pemagangan tenaga kerja Pemerintah kabupaten Karawang;
4. Mendesak pemerintah untuk membuat sistem pelatihan kerja yang terbuka, adil dan profesional untuk menjawab dan memberikan keahlian kepada calon buruh dan atau masyarakat kabupaten Karawang.

Demikian pernyataan sikap Komite Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Buruh Indonesia (KPC.GSBI) Kabupaten Karwang kami sampaikan semoga menjadi perhatian semua pihak yang terkait.  

Hormat Kami

Komite Pengorganisasian Cabang

Gabungan Serikat Buruh Indonesia

(KP GSBI) Kabupaten Karawang

Diki Iskandar

Koordinator

Mukti Surahman

Sekretaris

----------------------------------

Komite Pengorganisasian

Gabungan Serikat Buruh Indonesia

(KP GSBI) Kabupetan Karawang

Jl. Raya Cikampek KM 87,7 Gg. Irigasi Kampung Kerajan

RT/RW 01/01 Desa Tamelang Kecamatan Purwasari,

Kabupaten Karawang Jawa Barat Indonesia