Menjelang May Day, Presiden Jokowi Ajak Makan Siang dan Bincang-Bincang Pimpinan SP-SB.
Menjelang May Day, Presiden Jokowi Ajak Makan Siang dan Bincang-Bincang Pimpinan SP-SB. INFO GSBI-Jakarta. Menjelang Hari Buruh Intern...
https://www.infogsbi.or.id/2017/04/menjelang-may-day-presiden-jokowi-ajak.html
Menjelang May Day, Presiden Jokowi Ajak Makan Siang dan Bincang-Bincang Pimpinan SP-SB.
INFO GSBI-Jakarta. Menjelang Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2017, Presiden Jokowi ajak makan siang dan berbincang-bincang dengan para Pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB). Acara makan siang dan bincang-bincng ini di gelar di sela-sela acara groundbreaking proyek pembangunan rusunami khusus untuk buruh di area Urban Town Loftvillass, Serpong, Tangerang Selatan (28 April 2017).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir bersama Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyo, ada 30 orang presiden konfederasi, ketua umum dan Sekjen federasi buruh hadir di antaranya Andi Gani Nena Wea (KSPSI), Mudhofir (KSBSI), Yorrys Raweyai (KSPSI), Ramidi (KSPI), Ristadi (KSPN), Mirah Sumirat (Aspek Indonesia), Sudarto (RTMM), Bibit Gunawan (FSP-NIBA), Muhamad Kusnadi (SP Jasa Marta), Syafriadi (SP KAI), dan lain-lain.
Dalam suasana santai sambil makan siang, para pemimpin buruh mengapresiasi kebijakan sosial pemerintah yang diperuntukkan bagi pekerja/buruh seperti penyediaan rusunami yang layak dan terjangkau yang baru saja diresmikan Presiden. Mereka juga menyampaikan sejumlah aspirasi terkait penguatan dialog sosial pemerintah, pengusaha, dan buruh, masalah holdingisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), otomatisasi jalan tol dan perayaan hari buruh internasional (may day) yang jatuh pada 1 Mei setiap tahun.
"Mohon perhatian Bapak Presiden terkait masalah holdingisasi BUMN. Prinsipnya kami mendukung, tetapi mohon agar ada kepastian status, kepastian karir, jangan sampai turun gaji dan jangan ada PHK. Sosialisasi soal itu mohon juga didorong agar lebih intensif, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran pekerja," kata Ketua Umum Serikat Pekerja Jasa, Marga Muhamad Kusnadi, dalam keterangan pers Kementerian Tenaga Kerja, Jumat (28/4/2017).
Kusnadi juga menyampaikan kekhawatiran pekerja terkait dengan otomatisasi jalan tol yang nantinya bisa berdampak pada PHK. "Kami juga dukung cashless transaction dan otomatisasi jalan tol pak, tapi jangan sampai ada PHK. Para pekerja perlu diberi peningkatan kompetensi karena tolnya nanti sudah otomatis yang tentunya juga menuntut kompetensi yang lain," imbuhnya.
Merespons aspirasi buruh, Jokowi menyampaikan, holdingisasi itu untuk memperkuat peran BUMN dalam persaingan global. Prosesnya tentu harus mempertimbangkan banyak hal, termasuk kepentingan pekerja agar tetap bisa bekerja dan punya karir yang baik. "Itu masukan yang baik dan penting diperhatikan oleh BUMN-BUMN kita dalam rangka holdingisasi," kata Jokowi.
Terkait masalah otomatisasi jalan tol, Jokowi menjelaskan itu sudah menjadi keharusan di era modern yang berteknologi tinggi dan semakin kompetitif. "Di China, misalnya, kartu saja sudah mulai tidak dipakai karena transaksinya pakai handphone. Bayar pakai handphone dan langsung saldo di bank berkurang. Jadi semakin canggih ke depan. Kita tidak boleh ketinggalan dari negara lain," jelas Jokowi.
"Tapi betul bahwa otomatisasi jalan tol jangan sampai menimbulkan PHK, dan karena itu perlu ada solusi dari perusahaan untuk mengalihkan pekerja yang ada, termasuk membekali dengan kompetensi yang baru," imbuhnya.
Dalam bincang-bincang itu, sejumlah pemimpin buruh berkomitmen untuk terus memperkuat dialog sosial dengan pemerintah dan dunia usaha untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis. Mereka juga mengapresiasi Menaker Hanif Dhakiri yang sangat terbuka, dan secara intensif rutin menggelar dialog dengan para pemimpin buruh di kediamannya.
Para pemimpin buruh juga mengusulkan agar Jokowi dapat menyempatkan diri untuk hadir dan memberikan pidato di International Labour Conference (ILC), sebuah forum ketenagakerjaan internasional yang diselenggarakan oleh International Labour Organization (ILO) yang dihadiri oleh para menteri tenaga kerja sedunia dan sejumlah kepala negara/kepala pemerintahan.
"Kalau soal May Day besok kita semua komit berjalan tertib dan aman Pak. Kami sudah saling berkomunikasi dengan sesama pimpinan buruh, kami akan buat beda. Orang kan takut kalau Andi Gani sudah turun ke jalan, aksi May Day, tapi kali ini akan kami buat beda. Kami akan selenggarakan parade kebudayaan. Ada marching band di jalan-jalan, sampai ke Istana. Ada juga pencak silat dan lain-lain," ujar Andi Gani Nena Wea.
Menanggapi pertemuan Presiden Jokowi dengan para pimpinan SP/SB ini, Ketua Umum GSBI Rudi HB Daman, mengatakan makan siang dan bincang-bincang ini kami menilai bagian dari upaya pemerintah melemahkan gerakan buruh, merangkul para pimpinan SP/SB agar tidak kritis terhadap kebijakan pemerintah dan mengarahkan pada Satu Mei (Mayday) nanti tidak turun kejalan atau demontrasi, kalaupun aksi/demontrasi ya,.. pawai saja, seremonial semata tidak keras mengkritik pemerintah, tidak menyampaikan tuntutan konkrit yang harus segera di penuhi dan dijalankan pemerintah. Dan ini sejalan dengan apa yang di kehendaki dalam paket kebijakan ekonomi Jokowi-JK yaitu menciptakan stabilitas nasional, menciptakan kenyamanan bagi Investasi yang sudah di sambut oleh Menaker RI Hanif Dhakiri yang mengeluarkan pernyataan yang menginginkan peringatan Mayday menjadi karnaval pariwisata. Bahkan Menaker menegaskan melalui Surat Edaran B.122/M.NAKER/PHIJSK-KKHI/IV/2017 yang ditujukan kepada seluruh Gubernur di Indonesia. Isinya meminta agar peringatan Mayday tidak digunakan sebagai aksi unjuk rasa, dan lebih mengedepankan kegiatan sosial serta dialog. GSBI memandang ini adalah upaya fasis pemerintahan Jokowi-JK dalam meredam buruh dan gerakan rakyat untuk menyampaikan aspirasi sejatinya. Usaha pemerintah untuk membatasi aksi-aksi massa semakin meningkat akhir-akhir ini.
Lebih lanjut Rudi mengatakan, Tidak semua pimpinan buruh tunduk dan dikendalikan pemerintah, masih banyak pimpinan SP/SB yang kritis dan independen, konsisten berjuang untuk hak dan kepentingan buruh. Dan bagi GSBI satu mei nanti tetap akan turun ke jalan, akan menggelar demontrasi sebagai bentuk penghormatan dan mentauladani atas jerih payah, pengorbanan, militansi dan pencapaian kemenangan perjuangannya klas buruh terdahulu yang telah melahirkan 1 Mei itu sendiri. Di sisi yang lain adalah sebagai ruang untuk mengekspresikan keprihatinan akan beragam masalah, memblejeti kedudukan rezim Jokowi yang berkuasa dan segala kebijakannya yang anti buruh dan anti rakyat, sebagai rezim boneka, kakitangan dari imperialisme terutama Imperialisme AS. Sebagai momentum untuk menyampaikan berbagai tuntutan atas masalah-masalah yang dialami kaum buruh dan rakyat tertindas dalam aspek ekonomi-sosial-politik serta kebudayaan yang harus di penuhi oleh rezim Jokowi saat ini yang berkuasa (pemerintah). Tegas Rudi. (wdl/ang)- RD.red2017).
Sumber berita: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3486775/ketika-jokowi-makan-siang-bareng-pimpinan-buruh.
INFO GSBI-Jakarta. Menjelang Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2017, Presiden Jokowi ajak makan siang dan berbincang-bincang dengan para Pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB). Acara makan siang dan bincang-bincng ini di gelar di sela-sela acara groundbreaking proyek pembangunan rusunami khusus untuk buruh di area Urban Town Loftvillass, Serpong, Tangerang Selatan (28 April 2017).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir bersama Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyo, ada 30 orang presiden konfederasi, ketua umum dan Sekjen federasi buruh hadir di antaranya Andi Gani Nena Wea (KSPSI), Mudhofir (KSBSI), Yorrys Raweyai (KSPSI), Ramidi (KSPI), Ristadi (KSPN), Mirah Sumirat (Aspek Indonesia), Sudarto (RTMM), Bibit Gunawan (FSP-NIBA), Muhamad Kusnadi (SP Jasa Marta), Syafriadi (SP KAI), dan lain-lain.
Dalam suasana santai sambil makan siang, para pemimpin buruh mengapresiasi kebijakan sosial pemerintah yang diperuntukkan bagi pekerja/buruh seperti penyediaan rusunami yang layak dan terjangkau yang baru saja diresmikan Presiden. Mereka juga menyampaikan sejumlah aspirasi terkait penguatan dialog sosial pemerintah, pengusaha, dan buruh, masalah holdingisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), otomatisasi jalan tol dan perayaan hari buruh internasional (may day) yang jatuh pada 1 Mei setiap tahun.
"Mohon perhatian Bapak Presiden terkait masalah holdingisasi BUMN. Prinsipnya kami mendukung, tetapi mohon agar ada kepastian status, kepastian karir, jangan sampai turun gaji dan jangan ada PHK. Sosialisasi soal itu mohon juga didorong agar lebih intensif, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran pekerja," kata Ketua Umum Serikat Pekerja Jasa, Marga Muhamad Kusnadi, dalam keterangan pers Kementerian Tenaga Kerja, Jumat (28/4/2017).
Kusnadi juga menyampaikan kekhawatiran pekerja terkait dengan otomatisasi jalan tol yang nantinya bisa berdampak pada PHK. "Kami juga dukung cashless transaction dan otomatisasi jalan tol pak, tapi jangan sampai ada PHK. Para pekerja perlu diberi peningkatan kompetensi karena tolnya nanti sudah otomatis yang tentunya juga menuntut kompetensi yang lain," imbuhnya.
Merespons aspirasi buruh, Jokowi menyampaikan, holdingisasi itu untuk memperkuat peran BUMN dalam persaingan global. Prosesnya tentu harus mempertimbangkan banyak hal, termasuk kepentingan pekerja agar tetap bisa bekerja dan punya karir yang baik. "Itu masukan yang baik dan penting diperhatikan oleh BUMN-BUMN kita dalam rangka holdingisasi," kata Jokowi.
Terkait masalah otomatisasi jalan tol, Jokowi menjelaskan itu sudah menjadi keharusan di era modern yang berteknologi tinggi dan semakin kompetitif. "Di China, misalnya, kartu saja sudah mulai tidak dipakai karena transaksinya pakai handphone. Bayar pakai handphone dan langsung saldo di bank berkurang. Jadi semakin canggih ke depan. Kita tidak boleh ketinggalan dari negara lain," jelas Jokowi.
"Tapi betul bahwa otomatisasi jalan tol jangan sampai menimbulkan PHK, dan karena itu perlu ada solusi dari perusahaan untuk mengalihkan pekerja yang ada, termasuk membekali dengan kompetensi yang baru," imbuhnya.
Dalam bincang-bincang itu, sejumlah pemimpin buruh berkomitmen untuk terus memperkuat dialog sosial dengan pemerintah dan dunia usaha untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis. Mereka juga mengapresiasi Menaker Hanif Dhakiri yang sangat terbuka, dan secara intensif rutin menggelar dialog dengan para pemimpin buruh di kediamannya.
Para pemimpin buruh juga mengusulkan agar Jokowi dapat menyempatkan diri untuk hadir dan memberikan pidato di International Labour Conference (ILC), sebuah forum ketenagakerjaan internasional yang diselenggarakan oleh International Labour Organization (ILO) yang dihadiri oleh para menteri tenaga kerja sedunia dan sejumlah kepala negara/kepala pemerintahan.
"Kalau soal May Day besok kita semua komit berjalan tertib dan aman Pak. Kami sudah saling berkomunikasi dengan sesama pimpinan buruh, kami akan buat beda. Orang kan takut kalau Andi Gani sudah turun ke jalan, aksi May Day, tapi kali ini akan kami buat beda. Kami akan selenggarakan parade kebudayaan. Ada marching band di jalan-jalan, sampai ke Istana. Ada juga pencak silat dan lain-lain," ujar Andi Gani Nena Wea.
Menanggapi pertemuan Presiden Jokowi dengan para pimpinan SP/SB ini, Ketua Umum GSBI Rudi HB Daman, mengatakan makan siang dan bincang-bincang ini kami menilai bagian dari upaya pemerintah melemahkan gerakan buruh, merangkul para pimpinan SP/SB agar tidak kritis terhadap kebijakan pemerintah dan mengarahkan pada Satu Mei (Mayday) nanti tidak turun kejalan atau demontrasi, kalaupun aksi/demontrasi ya,.. pawai saja, seremonial semata tidak keras mengkritik pemerintah, tidak menyampaikan tuntutan konkrit yang harus segera di penuhi dan dijalankan pemerintah. Dan ini sejalan dengan apa yang di kehendaki dalam paket kebijakan ekonomi Jokowi-JK yaitu menciptakan stabilitas nasional, menciptakan kenyamanan bagi Investasi yang sudah di sambut oleh Menaker RI Hanif Dhakiri yang mengeluarkan pernyataan yang menginginkan peringatan Mayday menjadi karnaval pariwisata. Bahkan Menaker menegaskan melalui Surat Edaran B.122/M.NAKER/PHIJSK-KKHI/IV/2017 yang ditujukan kepada seluruh Gubernur di Indonesia. Isinya meminta agar peringatan Mayday tidak digunakan sebagai aksi unjuk rasa, dan lebih mengedepankan kegiatan sosial serta dialog. GSBI memandang ini adalah upaya fasis pemerintahan Jokowi-JK dalam meredam buruh dan gerakan rakyat untuk menyampaikan aspirasi sejatinya. Usaha pemerintah untuk membatasi aksi-aksi massa semakin meningkat akhir-akhir ini.
Lebih lanjut Rudi mengatakan, Tidak semua pimpinan buruh tunduk dan dikendalikan pemerintah, masih banyak pimpinan SP/SB yang kritis dan independen, konsisten berjuang untuk hak dan kepentingan buruh. Dan bagi GSBI satu mei nanti tetap akan turun ke jalan, akan menggelar demontrasi sebagai bentuk penghormatan dan mentauladani atas jerih payah, pengorbanan, militansi dan pencapaian kemenangan perjuangannya klas buruh terdahulu yang telah melahirkan 1 Mei itu sendiri. Di sisi yang lain adalah sebagai ruang untuk mengekspresikan keprihatinan akan beragam masalah, memblejeti kedudukan rezim Jokowi yang berkuasa dan segala kebijakannya yang anti buruh dan anti rakyat, sebagai rezim boneka, kakitangan dari imperialisme terutama Imperialisme AS. Sebagai momentum untuk menyampaikan berbagai tuntutan atas masalah-masalah yang dialami kaum buruh dan rakyat tertindas dalam aspek ekonomi-sosial-politik serta kebudayaan yang harus di penuhi oleh rezim Jokowi saat ini yang berkuasa (pemerintah). Tegas Rudi. (wdl/ang)- RD.red2017).
Sumber berita: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3486775/ketika-jokowi-makan-siang-bareng-pimpinan-buruh.
