Deiyai Berduka, Ini Komentar Ketua DPD GSBI Papua Barat

INFO GSBI- Manokwari. Kasus penembakan berdarah yang terjadi di Deiyai pada Tanggal 1 Agustus 2017 lalu telah menelan korban sebanyak 17 orang, 1 Pemuda Papua meninggal dunia dan 6 orang diantaranya Anak-anak dengan usia 10,11,13,15 dan 16 tahun.

Kejadian berdarah Deiyai ini mendapat perhatian dari banyak pihak termasuk Ketua DPD GSBI Papua Barat, Anies Akwan . SH juga angkat bicara. “Kami atasnama pribadi dan organisasi GSBI menyampaikan keprihatinan dan duka cita yang mendalam untuk keluarga para korban. Kami mengutuk keras kejadian ini, dan kasus ini harus di usut tuntas. Kami melihat kasus ini selain tindakan kesewenang-wenangan, pelanggaran HAM juga pelanggaran atas hak anak, ini sudah merupakan bentuk tindak kekerasan terhadap Anak,  issue Anak di Indonesia harus menjadi konsentrasi perhatian kita semua termasuk masalah kekerasan dan penembakan di Deiyai yang telah menewaskan anak-anak jadi korban, sehingga sebagai penyelenggara Negara dalam hal ini pihak oknum keamanan yang melakukan tindakan harus diberikan sangsi tegas, dipecat dan perlu digiring ke pidana umum sehingga itu menjadi efek jera”.

“Kekerasan pada anak dan berbagai pelanggaran atas hak-hak anak harus segera di hentikan. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Kita tahu saat ini negara tengah memberikan perhatian serius dalam melindungi dan pemenuhan atas hak-hak anak. Sehingga kasus Deiyai yang berujung pada Anak yang menjadi korban kekerasan dan penembakan ini peristiwa sangat vital sekali dan pemerintah harus turun tangan secara serius baik itu kementerian PPA, Komnas Perlindungan Anak termasuk aparat negara lainnya untuk mengusut tuntas kasus ini.  Di Papua kejadian anak yang menjadi korban kekerasan sudah terlalu sering, jadi ini harus di hentikan. Ungkap Anies.

Lebihlanjut, Yohanes Akwan menyatakan secara pribadi maupun Organisasi GSBI menilai pihak perusahaan PT Dewa Putra Paniai harus turut serta bertanggung jawab dalam peristiwa ini. Perusahaan  PT. Dewa Putra Paniai  selama ini kami anggap tidak menjalankan tanggungjawab sosial kepada Masyarakat lingkungan sekitar, dapat dilihat dari peristiwa ini yaitu tidak memberikan bantuan kendaraan kepada korban yang saat itu tengelam di kali untuk di bahwa ke rumah sakit saat warga sekitar meminta pertolongan. Sehingga kami menganggap bahwa, Perusahaan  ikut membinasakan nyawa korban dan kemudian berdampak pada bantuan Militer yang mengakibatkan kematian salah satu Warga Sipil Papua.

Kami meminta kepada kementerian PU Balai Besar 10 Papua untuk memberikan daftar hitam (black list) kepada perusahaan dan ijinnya harus diberhentikan agar tidak lagi beroperasi. Dan Kepada ketua Komnas Perlindungan anak (Komnas PA) segera untuk melakukan investigasi dan para pelalu dapat di tuntut secara hukum.Tegas, Akwan

Dampak dari pada buruknya manajemen perusahaan mengakibatkan korban jiwa yang tidak sedikit dari timah panas (peluru) yang dilontarkan oknum aparat keamanan.

Kami meminta keseriusan Negara untuk selesaikan persoalan ini, mengusut tuntas sehingga tidak lagi menambah daftar panjang dari Orang Papua yang jadi korban kekerasan dan penembakan hingga berujung kematian, menambah daftar panjang orang Papua untuk membenci Negara ini jika kasus seperti ini tidak di tuntaskan dan pelakunya tidak di tindak.

Atas kejadian di Deiyai ini, Anies meminta agar pendekatan di Papua harus dilakukan dengan cinta kasih bukan dengan kekerasan dan moncong senjata karena moncong senjata itu akan terus menebar bara api diatas Tanah Papua pada umumnya. Negara harus hadir sebagai penyejuk, penengah dalam situasi emergensi bukan hadir sebagai penengah membela pengusaha dan membunuh Rakyatnya dengan senjata tajam dan peluru, itukan tidak adil. Jelas Anis. (rd-Red20017)#.