FPR Gelar Diskusi RCEP

INFO GSBI- Jakarta. Krisis akut di tubuh kapitalisme monopoli (Imperialisme) telah berada pada stadium yang terparah. Sejak Kkrisis finansial (financial meltdown) tahun 2008 yang dipicu oleh over produksi mengakibatkan kemiskinan serta pengangguran semakin membesar di Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa. Upaya melimpahkan krisis ke negeri-negeri berkembang dan negeri miskin melalui pembentukan G20 serta perjanjian liberalisasi, mengakibatkan meningkatnya eksploitasi terhadap rakyat dan sumber alam diberbagai negeri diseluruh benua, mulai dari Afrika, Eropa timur, Amerika Latin hingga Asia.

Ditengah krisisnya yang semakin akut, Imperialisme terus memaksakan skema neoliberalnya melalui lembaga donor (Bank Dunia, ADB, IMF, dll) ataupun melalui perjanjian Free Trade and Investment Agreements (FTA’s). Salah satu perjanjian perdagangan bebas/FTA’s yang sedang didesakkan saat ini adalah Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). RCEP adalah kerjasama ekonomi serta perdagangan bebas antara 10 negara ASEAN (Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam) dan enam Negara lain (Australia, Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan ditambah New Zealand).

Perjanjian pasar bebas dan skema neoliberal termasuk RCEP mengakibatkan rakyat terancam kehilangan hak dasarnya atas penghidupan dan jaminan social. Bentuk nyatanya adalah hilangnya akses kaum tani atas bibit, hilangnya akses terhadap obat-obatan murah, upah buruh ditekan serendah mungkin dan perlindungan terhadap korporasi yang melanggar hak rakyat.

Pemerintah Indonesia sendiri sedari awal sudah menjalankan resep neoliberal melalui 15 paket kebijakan ekonomi Jokowi, yang dalam kenyataannya hanya memberikan kemudahan berinvestasi dan bentuk perlindungan lainnya, termasuk memberikan insetif bagi investor dijalankan beriringan dengan pencabutan subsidi kebutuhan dasar rakyat. Kebijakan penjamin keamanan Investasi di galakkan melalui UU Kamnas, UU Intelejen dan yang terakhir adalah terbitnya Perppu no.2 tahun 2017 tentang Ormas.

Untuk menyikapi hal tersebut, pada Jumat, 25 Agustus 2017 bertempat di kantor Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) di Pejaten Jakarta Selatan, Front Perjuangan Rakyat Indonesia (FPR) bersama dengan POP, Pusaka, IGJ, JAPI, KPI, AGRA, APC dan INDIES menggelar diskusi membedah RCEP dan kebijakan Neoliberalisme rejim Jokowi melalui Paket Kebijakan Ekonomi. 

Diskusi dengan tema Skema Neoliberalisme, RCEP dan Dampaknya Terhadap Pemenuhan Hak Rakyat ini menghadirkan pembicara/narasumber  yaitu. Miss. Arlene Brossas, Anggota Kongres Parlement Filipina dari Gabriella Partylist/Partai Perempuan yang mengupas topik tentang Perluasan agenda Neoliberal melalui FTA-RCEP serta dampaknya di kawasan Asia Pasifik. Miss. France Castro dari People over Profit (PoP) yang membahas tentang Pandangan gerakan rakyat di regional terhadap agenda FTA-RCEP serta Rudi HB Daman, Kordinator FPR dan juga Ketua Umum GSBI yang membedah tentang Dampak skema Neoliberalisme serta paket kebijakan Jokowi terhadap pemenuhan hak rakyat.

Harry Sandy Ame selaku ketua Pelaksana Diskusi ini mengatakan, Diskusi ini bertujuan membedah skema neoliberal di Asia Pacific melalui RCEP dan kebijakan pemerintah serta dampaknya bagi pemenuhan hak rakyat. Meninjau perkembangan Negosiasi RCEP dan Kemungkinan strategi baru pemerintah Indonesia. Meluaskan pandangan serta pengetahuan atas berbagai skema neoliberal dan implementasinya disetiap sector serta untuk Sharing pengalaman dan informasi perkembangan gerakan rakyat menghadapi perjanjian RCEP dan FTA yang awalnya menghadirkan banyak pembicara seperti Direktur IGJ dan juga Ketua YLBHI namun kedua Narasumber tersebut berhalangan hadir, sehingga yang hadir hanya 3 orang narasumber. (red-2017)#