Reforma Agraria Palsu Jokowi Memperkuat Monopoli Dan Perampasan Tanah

Reforma Agraria Palsu Jokowi Memperkuat Monopoli Dan Perampasan Tanah

Jokowi tidak sanggup membebaskan kaum tani dari kemerosotan ekonomi yang semakin buruk!
Dibawah pemerintahan Jokowi-JK, pengangguran dan kemiskinan terus meningkat. Kaum tani dan rakyat secara umum, terus hidup menderita akibat pendapatan yang tidak sebanding dengan biaya hidup yang terus meningkat. Data BPS per-Maret 2016, menyebutkan angka kemiskinan di Indonesia mencapai 28,1 juta jiwa, dengan persebaran 10,4 juta jiwa diperkotaan dan 17,67 juta jiwa di pedesaan. Angka kemiskinan di Indonesia bahkan jauh lebih besar, jika mengacu pada upah harian buruh tani yang hanya sebesar Rp. 49.000 perhari.

Kemiskinan kaum tani dan masyarakat luas di pedesaan, adalah akibat monopoli dan perampasan tanah yang semakin luas dan biaya produksi pertanian yang semakin mahal. Sedangkan harga komoditas pertanian terus anjlok, ditambah dengan buruknya infrastruktur dan kekacauan iklim, menyebabkan kaum tani dan jutaan rakyat di pedesaan mengalami kemerosotan ekonomi yang semakin parah dan jeratan hutang yang kian menumpuk.

Pada waktu yang bersamaan, Pemerintahan Jokowi-JK terus mempromosikan berbagai skema liberalisasi pertanian. Melalui program CPO Fund, Pemerintah merampas upah buruh perkebunan dan semena-mena mencuri pendapatan petani sawit skala kecil, dengan memangkas harga jual sawit petani hingga USD. 50/Ton. Pemerintah juga terus menipu kaum tani dengan ilusi “kedaulatan pangan dan pertanian berkelanjutan”, melalui kerjasama pertanian berkelanjutan Indonesia (PIS-AGRO), dibawah kontrol kapitalisme monopoli (imperialis) melalui Bank Dunia (WB) dan dominasi perusahaan-perusahaan input dan ouput pertanian monopoli global.

Dibawah skema ini, kaum tani dipaksa bergantung atas bibit, obat-obatan, pestisida, alat kerja hingga pembiayaan produksi serta pasar, bahkan penyerahan tanah secara cuma-cuma. Sebab dibawah kerjasama ini, kaum tani dipaksa bekerja diatas tanahnya sendiri dengan suplay modal financial, alat kerja dan input lainnya. Sementara sebagian besar keuntungan hasil produksi, dikuasai oleh lembaga keungan dan perusahaan-perusahaan monopoli pertanian milik imperialis, yang dicuri dari kaum tani melalui tekanan harga produksi yang sangat rendah. Sehingga, kaum tani hanya akan menyisakan utang dan sedikit pendapatan yang nilainya jauh dibawah harga kebutuhan hidup yang semakin tinggi.

Jokowi-JK terus melakukan tindak kekerasan, kriminalisasi dan pemenjaraan kaum tani!
Sederet kebijakan Jokowi, terus mengintensifkan perampasan dan monopoli tanah kaum tani, nelayan dan, suku bangsa minoritas di pedesaan. Parahnya lagi, dimana investasi asing ditanamkan dan dalam setiap kasus pembebasan lahan dari tangan kaum tani, selalu disertai dengan berbagai tindak kekerasan dan kriminalisasi terhadap kaum tani dan rakyat luas. Selama pemerintahan Jokowi-JK sampai Mei 2016, telah terjadi sedikitnya 59 kasus dengan korban: Kekerasan 256 orang, penembakan 39 orang, penangkapan 581 orang, kriminalisasi 82 orang dan, meninggal dunia 10 orang. Dalam dua bulan terakhir ini, sekitar 200 petani kecil dikriminalisasi dengan tuduhan pembakar lahan. Selain itu, pada Maret hingga Juni 2016, sedikitnya ada 5,000 orang di Papua ditangkap dengan berbagai tuduhan.

Data-data tersebut, bahkan belum termasuk korban kekerasan akibat operasi militer (Operasi Tinombala) di Sulawesi Tengah dan penembakan oleh TNI AU di Medan Sumatera Utara. Pada kesimpulannya, seluruh kebijakan, berbagai skema penghisapan, tindak kekerasan dan kriminalisasi yang dialami oleh kaum tani dan rakyat luas saat ini, menunjukkan watak asli pemerintahan Jokowi-JK sebagai rezim fasis anti rakyat, kaki tangan imperialisme, tuan tanah besar dan, borjuasi besar komprador.

Jokowi tidak sanggup menghentikan monopoli dan perampasan tanah
Pemerintahan Jokowi-JK, tidak sanggup menghentikan perampasan dan monopoli tanah di Indonesia. Ketimpangan agraria dan penguasaan tanah skala luas oleh tuan tanah terus meningkat. Sektor perkebunan dan pertambangan saja, menguasai tanah mencapai 41,87 juta ha. Perkebunan sawit, izin perkebunan yang hanya dikuasai oleh 25 tuan tanah besar swasta, sudah mencapai 29 juta ha. Sedangkan untuk kawasan hutan, terdapat 531 konsesi hutan skala besar diatas lahan seluas 35,8 juta ha. Jumlah yang sangat timpang dengan kepemilikan tanah kaum tani yang terus berkurang.

Disektor Pertambangan, terdapat sekitar 8.000 izin pertambangan diatas lahan mencapai 2.519.415,82 ha (Per juni 2012). Secara nasional, total monopoli tanah oleh 16 (enam belas) group tuan tanah besar, termasuk oleh pemerintah telah mencapai 171,582,538 ha. Ancaman perampasan dan monopoli tanah bahkan akan terjadi semakin massif, bersamaan dengan program pembangunan infrastuktur Jokowi yang hanya untuk melayani kepentingan tuan tanah, borjuasi komprador dan imperialis semata.

Perampasan dan monopoli tanah di perkotaan juga terus meningkat, seperti halnya reklamasi dan penggusuran paksa yang terjadi diberbagai pinggiran ibu kota dan dipesisir-pesisir pantai daratan Indonesia. Karenanya, keputusan pemerintah untuk melanjutkan kembali kegiatan reklamasi di Teluk Jakarta, merupakan keputusan yang berwatak anti rakyat dan anti demokrasi. Keputusan pemerintah tersebut melegitimasi dan mengintensifkan perampasan tanah, mencabut hak hidup rakyat, dan merampas seluruh hak demokratis rakyat. Keputusan tersebut telah menindas aspirasi dan hak demokratis rakyat, pasti akan mengintensifkan tindasan melalui kekerasan, intimidasi, dan teror terhadap rakyat.

Reforma Agraria Palsu Jokowi Memperkuat Monopoli Dan Perampasan Tanah!
Ditengah kemerosotan ekonomi dan penghidupan rakyat yang semakin tajam, investasi asing terus mengalir semakin agresif, baik untuk pembangunan mega proyek infrastruktur, perluasan perkebunan skala besar, pertambangan besar, taman nasional, dan peruntukan lainnya. Pada saat yang sama, Jokowi-JK terus menebar ilusi untuk meredam resistensi rakyat, dengan mempromosikan “Reforma Agraria palsu-nya” semakin gencar. Program reforma agraria (RA) Jokowi hanya berbicara soal redistribusi dan sertifikasi tanah, tanpa menyinggung sedikitpun rencana untuk menghentikan monopoli dan perampasan tanah di Indonesia.

Program RA Jokowi bertentangan dengan aspirasi sejati kaum tani dan rakyat Indonesia. Terlebih, program reforma agraria Jokowi tidak melibatkan sama sekali kaum tani, maupun organisasi tani untuk bicara atau mendengar bagaimana aspirasi sejati kaum tani tentang reforma agraria. Reforma agraria sejati, merupakan jawaban satu-satunya atas setiap persoalan yang dihadapi oleh kaum tani dan seluruh rakyat. Reforma Agraria sejati adalah penghapusan setiap bentuk peghisapa dan penindasan akibat perampasan dan monopoli tanah. RA sejati sebagai dasar pembangunan industri nasional di Indonesia, sekaligus syarat kedaulatan dan kesejahteraan kaum tani dan rakyat Indonesia secara umum. (Red2017).