Pernyataan Sikap GSBI Atas Kekerasan dan Penangkapan 24 Masyarakat Dalam Aksi Tolak PLTPB di Banyumas

Pernyataan Sikap 
Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Buruh Indonesia (DPP.GSBI)
Atas Kekerasan dan Penangkapan 24 Masyarakat Dalam Aksi Tolak PLTPB di Banyumas - Jawa Tengah.


Salam Demokrasi!!
Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) sebagai pusat perjuangan buruh di Indonesia yang berwatak independen, militan, patriotik dan demokratik mengutuk dan mengecam keras tindak kekerasan aparat Kepolisian Resort Banyumas dan Satpol PP atas Pembubaran aksi damai  masyarakat dan penangkapan 24 aktivis massa yang tergabung dalam Aliansi Aelamatkan Slamet di kantor Bupati Banyumas yang menuntut dicabutnya izin tambang geothermal Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) PT. Sejahtera Alam Energy (SAE) yang merusak ekosistem alam serta menyengsarakan rakyat.

Sebagaimana kronologi yang DPP GSBI terima, bahwa Aksi damai masyarakat dimulai pada jam 09.00 wib dengan berjalan kaki menuju kantor Bupati Banyumas yang dilakukan sekitar 600 orang pada Senin, 9 Oktober 2017, kemudian diputuskan untuk bertahan hingga ditemui Bupati, aksi juga dimeriahkan dengan penampilan kesenian dan panggung budaya, aksi yang tadinya berjalan dengan kondusif  tepat pukul 22.00 wib peserta aksi berhamburan utuk menyelamatkan diri dari amukan polisi dan Satuan Pamong Praja (Satpol PP) lantaran aparat kepolisian resort Bayumas membubarkan paksa dengan bringas.

Dari data yang di himpun sebanyak 24 orang di tangkap, 28  orang megalami luka-luka akibat pukulan dan tendangan aparat. Aparat kepolisian juga melakukan penggerusakan motor peserta aksi dan memecahkan kaca mobil Soundsystem. Polisi juga melakukan penganiaayaan kepada Wartawan yang sedang melakukan peliputan serta merampas dan menghilangkan dokumentasi.

PT. Sejahtera Alam Energi (SAE) sebagai pemenang proyek pembanguan PTLPB telah melakukan pelanggaran mulai dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tanpa mengedepankan lingkungan. Dampak secara Ekologi yang sudah dirasakan pencemaran sungai akibatnya, masyarakat  kesulitan mendapatkan air bersih, dan hilangnya satwa Gunung Slamet. Dampak serius dari pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi telah merusak lahan pertanian akibat keringnya mata air. Oleh sebab itu segera cabut Surat Keputusan Nomor :4577k/30/MEN/2015 tentang ijin aktifitas PT. Sejahtera Alam Energi (SAE) yang dikeluarkan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM).

Dalam catatan GSBI pada 2015-2017 Pembangunan bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Sukamulya, Bendungan Jati Gede, jalan raya Pembanguan Pabrik semen di Kendeng  serta Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Banyumas, dengan terang mendapat tentangan keras dari rakyat.

Dengan demikian mencerminkan bentuk pembangunan infrastrukur pemerintahan Jokowi JK yang erat dengan pengusiran, kekerasan dan pemenjaraan rakyat dan Sejatinya pembanguan megaproyek infrastruktur Jokowi JK untuk memfasilitasi borjuasi komperador serta capital monopoli asing (Imperialist) untuk mensuport kebutuhan energy kawasan-kawasan industri baru yang seiring dibangun di banyumas saat ini.

Adanya kawasan-kawasan industri baru yang dibangun di Indonesia pada hakekatnya justru akan mempercepat pengerukan sumber daya alam serta melakukan ekploitasi sumber tenaga kerja murah di Indonesia dan tidak pernah akan memberikan kesejahteraan bagi rakyat seutuhnya.

Berdasarkan paparan singkat diatas pertama-tama GSBI memberikan apresiasi kepada masyarakat yang tergabung dalam aliansi Selamatkan Slamet yang gigih mengobarkan perlawanan kepada PT. Sejahtera Alam Energi (SAE) yang menyengsarakan rakyat serta mendukung sepenuh-penuhnya perjuangan masyarakat Bayumas untuk mempertahankan ekosistem dan mempertahankan pertanian masyarakat di lereng  Gunung Slamet. Selain itu GSBI Juga menuntut kepada :

1. Pihak kepolisian resort Banyumas untuk membebaskan 24 masyarakat yang  ditangkap tanpa syarat.

2. Ganti rugi pengobatan dan pengerusakan kendaraan serta soundsystem yang dirusak

3. Hentikan terror dan intimidasi kepada masyarakat Bayumas

4. Cabut Surat Keputusan Nomor :4577k/30/MEN/2015 tentang ijin aktifitas PT. Sejahtera Alam Energi (SAE) yang dikeluarkan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM).

GSBI menyerukan kepada seluruh rakyat untuk untuk memberikan dukungan kepada masyarakat Banyumas yang gigih berjuang serta menggalang solidaritas diatara rakyat melakukan perlawanan terhadap pembangunan megaproyek dan infrastruktur pemerintahan Jokowi yang anti rakyat, penghamba investasi dan hutang luar negeri.

Demikian pernyataan sikap ini disampaikan agar mendapat perhatian dan dukungan bagi perjuangan Masyarakat Banyumas.

"Galang Solidaritas Lawan Penindasan"
Jayalah perjuangan rakyat!


Jakarta, 10 Oktober 2017
Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Buruh Indonesia (DPP GSBI)