Kinerja Menaker Dipertanyakan, Pengawas K3 Dinilai Buruk

Kinerja Pengawas Ketenagakerjaan dinilai buruk karena hingga kini pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) belum sepenuhnya memberikan perlindungan nyata kepada buruh. Akibatnya, buruh rentan menghadapi risiko, bahkan mengancam keselamatan jiwa saat bekerja.
 

INFO GSBI-Jakarta, 14 Feb 2018. Meski ada peraturan yang mengatur pelaksanaan K3, seperti Undang-Undang No 1/1970 tentang Keselamatan Kerja, Sistem Manajemen K3 (SMK3), Peraturan Perusahaan K3 (P2K3) dan berbagai peraturan lainnya, namun pelaksanaan K3 masih patut dipertanyakan. Kalangan buruh mempertanyakan kinerja Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri yang dianggap sebatas retorika mengenai penerapan K3.

“Semua peraturan itu tidak memberikan azas perlindungan kepada buruh. Sebab, aparat Pengawas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan pengawas Dinas tenaga kerja lalai menjalankan fungsinya melaksanakan pengawasan. Dengan kelalaian itu, risiko kerja makin tinggi karena pengusahapun tidak ambil pusing dengan pelaksanaan K3,” kata Sekjend Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Emelia Yanti ketika melakukan aksi demo di halaman Gedung Kantor Kemnaker, Rabu (14/2/2018).

Aksi demo diikuti sekitar 400 buruh yang tergabung dalam GSBI dan Serikat Pekerja Nasional (SPN), Gartek KSBSI dari Cikarang, Karawang, Tangerang, dan Purwakarta.

Risiko dan ancaman jiwa pekerja, katanya melanjutkan, bisa saja terjadi setiap saat karena setiap laporan K3 yang disampaikan pengusaha kepada aparat pengawas tidak pernah diverifikasi.

“Aparat pengawas Kemnaker dan kabupaten/kota hanya menerima laporan dari pengusaha tanpa pernah memverifikasinya secara faktual. Kondisi seperti ini mengabaikan tugas dan fungsinya sebagai pengawas,” katanya sambil menambahkan, eksekusi aparat pengawas atas laporan yang disampaikan pengusaha itu harus dilaksanakan agar pelaksanaan K3 nyata dan kenyamanan bekerja tercipta baik.

Berdasarkan data GSBI, penyumbang terbesar kecelakaan kerja adalah sektor industri, setelah konstruksi. Mayoritas pekerja di sektor industri seperti tekstil, sepatu dan industri lainnya adalah perempuan.

“Untuk itu, kami datang ke Kementerian Ketenagakerjaan melakukan aksi demo untuk menyuarakan kepentingan keselamatan kaum perempuan saat bekerja,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Pekerja Nasional Iwan kusmawan dalam orasinya menyuarakan ketidakbecusan kinerja Hanif Dhakiri.

“Kinerja Menaker Hanif Dhakiri lamban dan tidak berpihak kepada buruh. Kemnaker tidak serius menyelesaikan kecelakaan kerja yang terjadi di berbagai perusahaan, demikian juga mengenai perbudakan pekerja anak,” ucap Iwan yang diamini seluruh peserta aksi demo.

Untuk itu, Iwan menegaskan, kalangan buruh tidak akan pernah berhenti berjuang mendapatkan keselamatan dan kesehatan kerja  hingga kapanpun.

“Kami tetap berjuang mendapatkan keadilan agar pekerja terlindungi dari ancaman kecelakaan kerja,” katanya. (sumber; reaksinasional.com/berita.red-2018).#