Rapat Pleno ke 3 DPP GSBI KN 3 dan Peringatan 19 Tahun GSBI

INFO GSBI-Jakarta. Dalam rangka untuk memeriksa barisan, memperkuat dan memperluas organisasi serta menjalankan mekanisme organisasi sebagaimana di perintahkan dalam Bab XI pasal 50 AD GSBI Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Buruh Indonesia (DPP GSBI) menggelar Rapat Pleno ke 3 yang diselenggarakan  pada tanggal 17-21 Maret 2018 bertempat di Cisarua, Bogor-Jawa Barat dengan tema : “Perkuat Organisasi Serikat Buruh Militan di Indonesia, Jalankan Kembali Hasil-Hasil Kongres Nasional III Gabungan Serikat Buruh Indonesia, Gelorakan Perlawanan Terhadap Seluruh Kebijakan Rejim Jokowi-JK”.

Rapat Pleno ke 3 DPP GSBI ini di hadiri oleh 27 (dua puluh tujuh) anggota DPP dari 35 (tiga puluh lima) Anggota DPP GSBI, 1 (satu) orang CA DPP dari 2 (dua) orang CA DPP GSBI serta di hadiri oleh 4 (empat) orang jajaran organisasi yang di undang yaitu 3 (tiga) orang dari DPD GSBI Papua Barat dan 1 (satu) orang dari Jawa Timur dan beberapa tamu undangan.

“Rapat Pleno ke 3 DPP GSBI sah dan telah memenuhi Qorum sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana AD-ART GSBI”. Demikian disampaikan Ketua Panitia Emelia Yanti MD Siahaan,SH yang juga Sekretaris Jenderal GSBI dalam laporannya.

Adapun yang menjadi tujuan di laksanakannya Rapat Pleno ke 3 DPP GSBI ini sebagai mana di jelaksan oleh Rudi HB Daman dalam sambutannya adalah untuk : (1). Menyatukan pandangan diantara seluruh Anggota dan Calon Anggota (CA) Pleno DPP GSBI atas perkembangan situasi, baik internasional, dalam negeri serta situasi sektoral buruh di Indonesia. (2). Menyatukan pandangan diantara seluruh Anggota dan Calon Anggota Pleno DPP GSBI tentang tugas dan tanggung jawab pimpinan organisasi dalam rangka membangun gerakan buruh militant di Indonesia. (3). Mendiskusikan laporan penilaian pekerjaan peningkatan teori dan kesadaran, politik dan organisasi satu tahun berjalan yaitu periode Februari 2017 s.d Februari 2018. (4). Menyusun kesimpulan-kesimpulan atas laporan dan penilaian pekerjaan peningkatan teori dan kesadaran, politik dan organisasi, serta menetapkan rekomendasi-rekomendasi untuk dijalankan pada periode selanjutnya. (5). Menyusun dan menetapkan program kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja organisasi (RAPBO) untuk periode satu tahun selanjutnya. (6). Mengangkat dan menetapkan anggota pleno yang baru untuk mengisi kekosongan dan atau memberhentikan anggota Pleno DPP yang dinilai melakukan pelanggaran atas AD/ART organisasi (jika ada) dan terakhir (7). untuk Memilih dan menetapkan Pimpinan Harian (PH) untuk periode selanjutnya.

Lebih lanjut Rudi menjelaskan, Rapat Pleno DPP tahun ini (2018) akan memberikan arti penting bagi organisasi kita (GSBI), Pimpinan dan segenap anggota GSBI serta seluruh kaum buruh. Karena Pleno ke tiga ini dilaksanakan di tahun politik dan di tengah situasi politik yang terus berkembang, di tengah krisis imperialisme yang tidak kunjung usai dan malah tambah akut dan yang lainnya Rapat Pleno ke 3 DPP GSBI ini bertepatan dan berada di bulan dan tanggal lahirnya GSBI yang ke 19 tahun  (21 Maret 1999 – 21 Maret 2018).

Sebagaimana diketahui, tahun ini (2018) akan ada Pilkada serentak yang digelar di 171 daerah (provinsi, kota/kabupaten). Sumatera Utara, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, Sumatera Utara adalah provinsi yang akan menggelar pemilihan Gubernur, dan organisasi kita (GSBI) memiliki sebaran dan eksis di provinsi-provinsi tersebut. Belum termasuk pemilihan walikota atau bupati seperti di kota dan kabupaten Tangerang, kabupaten Jombang, dimana organisasi kita (GSBI) juga eksis disana.

Disisi lain, organisasi masih terus meyakini bahwa situasi krisis belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Malah menunjukan semakin buruk dan akut. Ini dibuktikan dengan semakin intensifnya negeri-negeri imperialis, khususnya Amerika Serikat (AS) untuk melakukan serangan (agresi) dan provokasi terhadap negeri-negeri lainnya agar dapat mengukuhkan dominasinya guna mengeruk seluruh sumber daya di negeri jajahan dan setengah jajahannya. 

Sementara didalam negeri, pemerintahan Jokowi-JK telah memasuki tahun keempatnya. Organisasi juga telah menegaskan, tidak ada satupun kebijakan yang dikeluarkan Jokowi melalui Paket Kebijakan Ekonominya memberikan jaminan penghidupan yang lebih baik bagi rakyatnya. Investasi dipermudah masuk ke Indonesia, baik untuk perluasan lahan perkebunan dan pertambangan skala besar ataupun untuk proyek-proyek infrastruktur. Di sector perburuhan kebijakan anti buruh Jokowi telah terlihat nyata. PP 78/2015 tentang Pengupahan adalah paling nyata sebagai aturan yang menghambat kenaikan upah buruh, hilangnya jaminan kepastian kerja melalui sistem kerja kontrak, outsourcing dan pemagangan yang semakin masif, PHK hingga dihilangkannya hak-hak buruh untuk berorganisasi dan menyampaikan pendapat. Kekerasan, penangkapan dan kriminalisasi menjadi senjata efektif rejim Jokowi untuk menghancurkan seluruh aspirasi sejati rakyat Indonesia.

Kedudukan klas buruh semakin  terkebiri atas kebijakan politik pemerintah Jokowi JK, lahirnya RKUHP, UU MD3, Penerapan Kawasan Objek Vital Nasional (OVNI) UU Ormas semuanya membuat buruh dan rakyat kehilangan hak berserikatnya. selain itu Jokowi terus mencabut subsidi rakyat bahkan kenaikan harga kebutuhan pokok tidak mampu dikontrol oleh pemerintah akibat monopoli  sarana pertanian mulai dari input dan output hasil tani.

Tindasan ekonomi dan politik pemerintahan Jokowi-JK, memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap penghidupan massa, klas buruh termasuk didalamnya. Upah yang rendah memaksa banyak buruh harus bekerja lebih lama didalam pabrik agar bisa menerima upah yang lebih besar dan dapat memenuhi kebutuhan hidup minimumnya. Ancaman kriminalisasi, pelarangan aksi-aksi dan pemogokan menghadirkan teror tersendiri serta mempengaruhi buruh untuk ambil bagian dalam aktifitas organisasi. Sehingga secara umum, terdapat penurunan secara kuantitas dan kualitas gerakan buruh demokratis dalam memperjuangkan haknya.

Disinilah menjadi pentingnya Pleno ke tiga GSBI, karena organisasi harus dapat melihat dan membaca secara obyektif momentum ini, untuk terus membuka potensi keuntungan demi semakin kuat dan luasnya organisasi. Melakukan analisa atas situasi obyektif yang sedang terjadi, hal ini dilakukan untuk memberikan dasar yang tepat tentang pekerjaan-pekerjaan organisasi yang akan dilakukan dalam periode satu tahun mendatang. Tandas Rudi.

Acara Rapat Pleno ke 3 DPP GSBI resmi di buka pada hari Minggu 18 Maret 2018 mulai Pukul 08.30 Wib dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga lagu Internasionale sebagai lagu persatuan dan perjuangan klas buruh di seluruh dunia, yang di lanjutkan dengan pembacaan Doa untuk kesuksesan dan kelancaran organisasi terkhusus pelaksanaan rapat pleno ke 3 DPP GSBI yang di pimpin oleh Bung Abrori, Anggota DPP GSBI dari Kota Bekasi Jawa Barat.

Ketua Panitia, Emelia Yanti MD Siahaan, tampil memberikan sambutan dan laporan, menyampaikan ucapan selamat datang dan ucapan terimakasih kepada seluruh anggota DPP GSBI yang telah hadir, Calon Anggota/alternatif member (CA) DPP GSBI, para pimpinan jajaran organisasi GSBI, tamu undangan dan organisasi sekawan yang telah berkenan hadir memenuhi undangan di pembukaan Rapat Pleno ke 3 DPP GSBI.

Rudi HB Daman, Ketua Umum GSBI Sedang Menyampaikan Pidato

Sebelum memulai kata sambutan dan membuka secara resmi Acara Rapat Pleno ke 3 DPP GSBI KN 3 GSBI, Rudi HB Daman Ketua Umum GSBI mengajak dan memimpin langsung mengheningkan cipta dan berdoa untuk para pejuang buruh dan rakyat yang telah gugur dalam medan perjuangan, khususnya berdoa dan mengenang untuk para pendiri dan penggagas GSBI, para mantan pimpinan GSBI yang telah wafat/meninggal dunia  seperti, Bandung Eko Saputro (Sekretaris Jenderal pertama GSBI dan Ketua Umum GSBI periode 2001 -2006), Sugiarti (pendiri GSBI dan aktivis TBI) Tuti Suharyo (Pendiri GSBI dan aktivis TBI) serta berdoa untuk kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan rapat pleno ke 3 DPP GSBI KN 3 GSBI. Dan Mengheningkan Ciptapun berlangsung Khidmat.

Agenda utama Rapat Pleno ke 3 DPP GSBI di mulai dengan agenda penyampaian Laporan Analisis Perkembangan Situasi Internasional, Dalam Negeri serta Perkembangan situasi Klas Buruh Indonesia yang di sampaikan langsung oleh Ketua Umum GSBI yang di lanjutkan dengan diskusi mendalam oleh seluruh peserta atas pemaparan materi tersebut yang berlangsung seru hidup dan aktif. 

Tentang krisis masih menjadi sorotan utama, dimana krisis imperialisme yang tidak terbantahkan dan belum terkoreksi hingga sejauh ini. Di AS, paska Donald Trump terpilih sebagai presiden AS, perlawanan rakyat AS semakin meningkat. Hal ini dikarenakan berbagai kebijakan Trump yang anti rakyat. Rusia sebagai negeri imperialis, salah satu kekuatan pesaing AS di Eropa. Sedangkan China/Tiongkok sebagai negeri yang memiliki aspirasi menjadi salah satu kekuatan imperialis. Tiongkok terus membangun kekuatan militer, menginisiasi pembangunan lembaga finansial, menginisiasi kelompok ekonomi dsb. Namun yang harus dipahami adalah, dana pembangunan di China juga masih berasal dari AS. AS, sebagai kekuatan imperialis yang masih sangat dominan saat ini. Belum ada satupun kekuatan lain dinegeri ini sanggup mengimbangi kekuatan AS militer khususnya.

Di ulasan situasi dalam negeri, masalah paket kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi-JK menjadi sorotan utama. Melalui Paket Kebijakan ekonomi, Jokowi JK terus menggulirkan berbagai aturan yang mempermudah masuknya investasi asing ke Indonesia. Proses perijinan penguasaan lahan untuk pertambangan, perkebunan dan pertanian skala besar dipermudah, termasuk memberikan garansi kemudahan pembebasan lahan dalam berbagai macam proyek infrastruktur (jalan tol, bandara, pelabuhan, bendungan, dsb). Akibatnya, perampasan tanah di pedesaan meningkat intensitasnya, membuat kaum tani kehilangan tanah, lahan garapan sekaligus sumber utama penghidupannya.

Tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK tidak memberikan harapan yang lebih baik bagi klas buruh dan rakyat Indonesia. Sebaliknya, perampasan terhadap upah buruh terjadi semakin intensif melalui berbagai macam skema kebijakan. PP Nomor 78 tahun 2015 adalah salah satu kebijakan perampasan upah yang paling efektif saat ini. Secara ekonomi, melalui PP No.78 tahun 2015, pemerintah berhasil menghambat kenaikan upah buruh tidak lebih dari 10 persen, sementara kenaikan harga bahan kebutuhan pokok tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah. Akibatnya, buruh harus menanggung kekurangan upah yang semakin besar.

Berbagai kebijakan yang tidak berpihak kepada klas buruh juga dihadirkan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Untuk memenuhi aspirasi pengusaha, pemerintah melalui Menaker mendorong adanya revisi terhadap UUK 13/2003 agar bisa dirampungkan pada tahun ini. Meski tidak masuk dalam agenda Prolegnas, agenda revisi UUK yang syarat dengan kepentingan pengusaha ini diharapkan bisa selesai pada tahun ini, dan akan dibahas dilegislatif tahun depan. Sistem kerja pemagangan juga ditargetkan meningkat angkanya tahun ini, melengkapi sistem kerja kontrak dan outsourcing yang telah marak sebelumnya.

PP 78 tahun 2015, kemerosotan upaha buruh dan kesenjangan upah, reforma agraria Jokowi juga menjadi sorotan dan ulasan menjadalam. Program reforma agraria yang dijanjikan oleh pemerintahan Jokowi di uraikan dengan terang oleh Rudi HB Daman, bahwa Reforma Agraria Jokowi-JK sama sekali tidak menyentuh atau menghilangkan praktek monopoli tanah yang saat ini masih eksis di Indonesia. Reforma agraria sejati adalah program untuk membebaskan kaum tani dan rakyat Indonesia dari praktek monopoli atas tanah, bukan hanya sekedar memberikan atau membagikan tanah kepada kaum tani. Tidak ada artinya bagi rakyat Indonesia jika Jokowi memberikan 9 (sembilan) juta hektar kepada kaum tani, namun disisi yang lain memberikan 26 (dua puluh enam) juta hektar kepada perusahaan-perusahaan perkebunan sawit ataupun jutaan hektar lainnya untuk pertambangan skala besar. Pemerintahan Jokowi masih tetap memberikan kemudahan investasi untuk penguasaan lahan di Indonesia melalui paket kebijakan ekonomi, termasuk memberikan kemudahan dalam proses perijinannya.

Selain itu, program reforma agraria Jokowi sama sekali tidak menyentuh terhadap pemberian subsidi kepada kaum tani. Tidak menyediakan sarana produksi pertanian yang murah bagi kaum tani, termasuk memberikan perlindungan terhadap hasil produksi kaum tani. Tanpa memberikan subsidi dan perlindungan harga didalam program reforma agrarianya, pemerintahan Jokowi telah mengirim kaum tani kedalam beban penghidupan yang sangat berat. Belum lagi jika kaum tani dipedesaan harus menghadapi kenaikan harga bahan kebutuhan pokok sebagai akibat gagalnya pemerintah dalam melakukan kontrol terhadap harga bahan pokok.

Aspek lain yang menjadi dasar obyektif bagi organisasi kita untuk mengatakan bahwa program reforma agraria yang dijalankan oleh Jokowi adalah palsu atau bukan reforma agrarian sejati yaitu, tidak dilibatkannya kaum tani, atau organisasi-organisasi tani dalam menyusun program reforma agraria tersebut. Pemerintahan Jokowi-JK tidak pernah menanyakan kepada kaum tani, tidak juga melibatkan organisasi massa tani nasional didalam menetapkan program reforma agraria. Sehingga hasilnya, program reforma agraria tersebut tidak sama sekali mewakili kepentingan atau aspirasi kaum tani di Indonesia. Jika demikian, program reforma agraria Jokowi tidak memberikan syarat bagi terbangunnya industri nasional di Indonesia. Karena industrialisasi nasional hanya dapat dibangun apabila reforma agraria sejati dijalankan dinegeri ini.

“Bagi gerakan buruh, didalam masyarakat Indonesia yang setengah jajahan dan setengah feodal (SJSF) seperti diyakini oleh organisasi GSBI, monopoli atas tanah dan sumber daya alam di Indonesia adalah masalah utama bagi rakyat Indonesia, termasuk klas buruh didalamnya. Monopoli tersebut telah berhasil menguras seluruh sumber daya alam, menguasai bahan mentah dan digunakan oleh imperialisme untuk menghidupi seluruh industry mereka yang tersebar diseluruh penjuru dunia. Bahkan mereka (imperialisme) tidak akan takut kehilangan pabrik-pabrik manufaktur mereka yang ada di Indonesia, karena mereka punya ribuan pabrik manufaktur yang sama dinegara lainnya. Sejauh monopoli tanah masih dapat dilakukan di Indonesia, maka mereka dapat dengan mudah menyediakan bahan baku bagi industrinya dan mengeruk keuntungan berlipat dari produksi di industri mereka”. Kata Rudi

Inilah dasar obyektif bagi kita, bahwa reforma agraria sejati bukan hanya aspirasi bagi kaum tani, melainkan kepentingan yang sama bagi klas buruh di Indonesia. Penindasan dan penghisapan terhadap klas buruh melalui politik upah murah, sistem kerja kontrak dan outsourcing hingga pemberangusan serikat buruh dan jaminan sosial hanya akan dapat dihapuskan ketika negeri ini membangun industri nasionalnya. Sementara industrialisasi nasional hanya akan bisa diwujudkan apabila reforma agraria sejati berhasil dilaksanakan di Indonesia. Mustahil membangun industry nasional tanpa menjalankan reforma agraria yang sejati, karena hanya dengan reforma agraria sejati negeri ini memiliki syarat bagi pembangunan industry nasionalnya. Sehingga, pembebasan kaum tani atas problem utamanya yaitu monopoli dan perampasan tanah sesungguhnya merupakan perjuangan utama yang harus dilakukan oleh klas buruh di Indonesia jika ingin mendapatkan kemerdekaan sejatinya.

Setelah analisis perkembangan situasi internasional, dalam negeri dan perkembangan situasi klas buruh Indonesia di terima dan kesimpulan ditetapkan dan disetuju forum diskusi di tutup dan dilanjutkan dengan Sekretaris Jenderal GSBI tampil menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Penilaian Program kerja 1 tahun berjalan (periode Februari 2017 – Februari 2018) dan Bendahara memaparkan Laporan tentang masalah Keuangan Organisasi.

Dalam laporannya Sekjend menjelaskan, selama satu tahun pelaksanaan program kerja, berbagai capaian yang baik telah diraih oleh organisasi. Pekerjaan investigasi sosial dilevel organisasi paling rendah mulai dipahami sebagai pekerjaan utama didalam organisasi. Kerja-kerja investigasi telah dijalankan dengan beragam capaian, digunakan sebagai dasar didalam perumusan kerja kampanye dan perjuangan massa. Kerja-kerja pendidikan dan Propaganda organisasi, kampanye dan advokasi, hingga pekerjaan konsolidasi dan perluasan organisasi setahap demi setahap memperlihatkan hasilnya yang terus berkembang.

Pimpinan Rapat Pleno ke 3 DPP GSBI KN 3 GSB

 Di Papua Barat, telah dibentuk DPD GSBI Papua Barat, DPC GSBI Manokwari dan DPC GSBI Teluk Bintuni dan saat ini sedang di persiapkan pembentukan dan pelantikan di kabupaten Sorong. Secara terukur, DPD dan DPC yang telah dibentuk mulai mengkonsentrasikan pekerjaan untuk membangun organisasi tingkat perusahaan, berdasarkan jenis industri sesuai dengan panduan pembangunan organisasi. Di Jawa Timur, pembangunan organisasi telah diarahkan di Surabaya sebagai pusat urban, dan kota/kabupaten yang merupakan daerah penyangga industri seperti Gresik, Pasuruan, Sidoarjo dan Mojokerto. Di Jawa Barat dan Banten, secara konsisten kerja kampanye dan perluasan organisasi terus dilakukan. Di Jakarta, organisasi telah berhasil memulai pekerjaan pembangunannya, dengan terkonsentrasi dikawasan-kawasan industri strategis. Di Sumatera Utara, DPC GSBI Deli Serdang telah dibentuk dan memulai pekerjaan politik dan organisasinya.

Deskripsi perkembangan organisasi tersebut, memberikan kepercayaan diri yang besar bagi organisasi untuk terus percaya dan yakin, bahwa usaha membangun gerakan buruh militant di Indonesia adalah nyata ketika organisasi mempunyai pemahaman yang baik dan konsisten didalam menjalankan program-program yang telah ditetapkan.

Namun demikian, berbagai capaian tentu tidak boleh membuat seluruh jajaran organisasi merasa besar kepala dan menganggap cukup apa yang telah diraih. Masih banyak pekerjaan rumah yang mesti dibereskan oleh organisasi agar dapat terus mencapai target-target yang ditetapkan. Pimpinan-pimpinan dalam organisasi memegang peranan penting untuk memastikan seluruh program berjalan sebagaimana rencana yang diputuskan. Karena masih banyak program yang belum terlaksana dan masih saja kita semua belum mencengkram kuat dan menjalankan program dan hasil-hasil Kongres- secara umum kita masih menjalankan cara kerja lama, padahal kita semua oleh organisasi diminta untuk melakukan kerja dengan cara kerja baru dan melakukan lompatan-lompatan kemajuan. Demikian Tegas Sekjend GSBI.

Rapat Pleno ke 3 DPP GSBI yang di Pimpinan oleh Dadeng Nazarudin sebagai Ketua sidang, Johan P Manurung sebagai Sekretaris dan Siti Fatimah sebagai Anggota berjalan lancar dan sukses melahirkan resolusi-resolusi penting organisasi seperti resolusi tentang Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2018,  Sikap Politik GSBI atas Pelaksanaan Pemilu Kada Serentak 2018, Resolusi tentang Masalah Keuangan Organisasi, Program kerja dan Rancana Anggaran Pendapatan Belanja Organisasi (RAPBO) untuk periode program Maret 2018 – Maret 2019. Pleno ke 3  juga menetapkan program kerja prioritas dan mendesak dalam satu tahun kedepan, yaitu GSBI harus segera membentuk dan mendeklarasikan 2 (dua) Federasi Serikat buruh tingkat nasional, yaitu untuk Federasi Serikat Buruh Garmen Tekstil dan Sepatu (FSBGTS) serta Federasi Serikat Buruh Makanan dan Minuman (FSBMM) termasuk mengintensifkan dan memasifkan kerja pendidikan di kalangan anggota dan kaum buruh.

Acara Pleno ke 3 DPP GSBI ditutup dengan acara peringatan 19 tahun GSBI (21 Maret 199 – 21 Maret 2018). Dimana 21 Maret (2018) ini GSBI genap berusia 19 tahun. Peringatan 19 thn hari jadi GSBI (21 Maret 2018) ini di peringati dengan tema, “19 tahun GSBI Membangun Gerakan Buruh Militan di Indonesia”. Acara peringatan Ultah GSBI berlangsung sederhana dan hidmat. Rangkaian acara di isi dengan acara Tiup Lilin dan Pemotongan Tumpeng oleh Ketua Umum GSBI, yang di lanjutkan dengan pesan solidaritas, ucapan dari jajaran organisasi GSBI serta organisasi sekawan.

Acara di tutup dengan penampilan dari band Mineral 7 yang membawakan lagu-lagu perjuangan dan perlawanan rakyat, Doa penutup di sampaikan oleh bung Hadi Purnomo anggota DPP GSBI dari Jombang Jawa Timur dan di akhiri dengan poto bersama. (SS-rd2018)#.