Buruh PDK : Kemnaker RI Mengabaikan Rekomendasi ILO

Poto,DOk GSBI. Aksi GSBI di Kantor Adidas Office Jakarta -April 2018

INFO GSBI- Jakarta 2018. Pada bulan Juli mendatang, kasus perampasan hak berserikat dan hak atas pekerjaan buruh Panarub Dwikarya, genap 6 (enam) tahun. Para buruh sudah menempuh berbagai cara menyelesaikan kasus. Ratusan kali demonstrasi, petisi online, kampanye media sosial hingga menemui lembaga-lembaga pemerintah. Semuanya tidak berkutik berhadapan dengan pengusaha sekelas Panarub Grup.

Sebagaimana diketahui 12 Juli 2012, sebanyak 2000 buruh pembuat sepatu Adidas dan Mizuno di PT Panarub Dwikarya Benoa Tangerang Banten, mogok. Para buruh menuntut perbaikan kondisi kerja, pembayaran rapelan upah sektoral dan kebebasan berserikat. Pemogokan yang berlangsung lima hari tersebut mendapatkan kekerasan dari aparat kepolisian dan organisasi paramiliter. Ngerinya, pengusaha membalas tuntutan normatif dengan memecat 1300 buruh.

Per 2016, kasus buruh Panarub Dwikarya dibahas di Komite Kebebasan Berserikat Organisasi Perburuhan Internasional. Komite Kebebasan Berserikat mengeluarkan empat rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia.

Dari empat Rekomendasi tersebut, Pemerintah Indonesia diminta membentuk tim investigasi independen untuk mengusut dugaan kekerasan aparat kepolisian dan pasukan lainnya selama buruh melakukan pemogokan.

Dua tahun setelah keluarnya Rekomenasi ILO, tidak ada perkembangan sedikit pun dari Pemerintah  Indonesia. Para buruh tetap bertahan. Selain berdemonstrasi, buruh juga menempuh pelaporan kasus melalui mekanisme komplain OECD (Organition Economic Cooperation Development). Kasus kami sedang diproses oleh OECD.

Saat dengar pendapat di Kementrian Ketenagakerjaan, pada Februari dan April 2018, sikap Kementrian Ketenagakerjaan terungkap. “Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial (Jamsos) Haiyani Rumondang, pembentukan tim investigasi independen dalam rekomenasi ILO tidak ada dalam mekanisme peraturan perundangan di Indonesia. Saya juga mendengar langsung dari Kasubdit Pencegahan PHI, Ridwan Arwan. Ungkapannya sama,” jelas Kokom.

Sebagaimana diketahui, ILO merupakan organisasi internasional yang memantau pemenuhan standar inti perburuhan di berbagai negara. “Kalau begitu, Pemerintah Indonesia dengan sengaja mengingkari konvensi kebebasan berserikat dan berunding yang diratifikasi awal Reformasi. Berarti Pemerintah Indonesia memang tidak memiliki niatan melindungi dan menjamin kebebasan berserikat,” terang Kokom.

Buruh-buruh Panarub Dwikarya berharap bahwa Pemerintah Indonesia bersikap tegas kepada pengusaha. “Waktu enam tahun itu bukan sebentar. Pemerintah jangan cuma mengundang investasi. Tapi mesti melindungi hak-hak buruh juga. Jangan biarkan buruh terombang-ambing,” tutup Kokom.  (Kkom-red-Tng 2/6/2018)#