Kasus Overchaging Semakin Meningkat, JBMI Lakukan Dialog dengan KJRI Hong Kong

Suasana Dialog JBMI dengan KJRI Hong Kong Kamis, 7 Juni 2018. Poto Dok JBMI

INFO GSBI-Hong Kong. Menyikapi peningkatan jumlah buruh migran Indonesia di Hong Kong yang mengadukan kasus pemungutan biaya penempatan melebihi ketentuan aturan Kepmen No 98/2012 atau (overcharging) dan belum adanya  kejelasan tahapan penanganan dari pemerintah Indonesia terhadap korban yang terus meningkat jumlahnya.  JBMI Hong Kong lakukan dialog dengan KJRI yang diadakan pada hari Kamis, 7 Juni 2018, bertempat di kantor KJRI di Causeway Bay-Hong Kong.

Dalam dialog tersebut, dari KJRI dihadiri oleh Bapak Didin (Atase Ketenagakerjaan), Bapak Erwin (Konsuler perlindungan WNI), dan Bapak Teguh (Staf pengaduan ketenagakerjaan). Sedangkan dari JBMI diwakili delapan orang pengurus.

Dalam pertemuan ini, JBMI menyampaikan terkait dengan beberapa masalah yang muncul dalam kasus Overcharging antara lain : Korban yang di teror karena berhenti membayar potongan; Korban yang di bayar secara sepihak oleh PJTKI melalui keluarga; Perwakilan PJTKI datang ke Hong Kong dan membayar uang damai dan meminta korban untuk menandatangani surat pernyataan penutupan kasus secara sepihak tanpa mediasi dari KJRI; dan Agen yang meneror majikan di Hong Kong dan melakukan berbagai ancaman pada korban (BMI).

“ Dalam dialog ini, utamanya JBMI hendak menanyakan kejelasan penanganan kasus overcharging  dari Pemerintah yang mengeluarkan kebijakan masalah Biaya Penempatan. Kami ingin jelas, Instansi mana? Departemen mana? yang paling bertanggung jawab. Karena selama ini jawaban yang diberikan oleh staff pengaduan Ketenagakerjaan selalu berbeda-beda kepada korban sehingga membuat korban bingung”.  Jelas Sringatin selaku Kordinator JBMI.

Lebih lanjut Sring mengatakan, JBMI juga meminta penjelasan dari KJRI terkait standart kurs yang di tetapkan oleh BNP2TKI sebesar 1 Hong Kong Dolar sama dengan 1500 rupiah. Ini dasarnya dari mana ?

Dihadapan perwakilan JBMI, KJRI menjelaskan bahwa penetapan BMI ini dilakukan oleh BNP2TKI. Menurut penjelasan yang diberikan KJRI bahwa selama ini pengaduan-pengaduan yang masuk di kirimkan ke BNP2TKI, KEMENAKERTRANS serta  KEMENLU dan BNP2TKI  yang bertanggung jawab untuk menghubungi PJTKI dan menindaklanjuti kasus. KJRI hanya menjembatani pengaduan, namun tidak berkuasa untuk menindaklanjuti dan hanya bisa menunggu keputusan dari BNP2TKI.

Penjelasan yang di sampaikan pihak KJRI sebenarnya tidak memuakan kami, tapi kami dapat mengertilah. Dan berangkat dari penjelasan tersebut  dalam  pertemuan ini kami dari JBMI mengajukan beberapa hal penting kepada KJRI yaitu : (1). KJRI untuk menstandarisasikan jawaban dibagian pengaduan sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman pada korban dan tambah membuat bingung korban. (2). KJRI untuk segera mengeluarkan surat resmi yang diberikan kepada korban jika korban mengadu secara resmi untuk di jadikan bukti dan menjelaskan kepada majikan. (3). KJRI untuk bisa menyelenggarakan Audensi atau pertemuan antara KEMENAKERTRANS, BNP2TKI , KEMENLU dan KJRI dengan JBMI untuk memperjelas mekanisme penuntutan Overcharging yang mudah baik bagi korban yang sedang berada di Hong Kong maupun yang sudah pulang ke Indonesia

Dalam dialog ini KJRI juga menyepakati untuk menetapkan Biaya penempatan bagi BMI Hong Kong sesuai dengan surat perjanjian hutang  antara BMI dan PJTKI yang diketahui dan disahkan oleh kepala BP3TKI adalah : HK$ 2079 x 6 bulan.

Jumlah biaya penempatan yang di sepakati antara PJTKI dan BMI ini sudah termasuk pembayaran kembali uang saku atau uang santunan keluarga sebesar 3.000.000 rupiah dan bunga pinjaman.

Jika ada BMI yang membayar melebihi jumlah ini maka itu yang berhak untuk di tuntut kembali.

“JBMI menghimbau agar buruh migran (BMI) yang merasa dirugikan oleh PJTKI terkait biaya penempatan ini untuk berani melaporkan kepada pemerintah melalui KJRI atau bisa mendatangi perwakilan organisasi JBMI yang membuka posko pengaduan setiap minggu di beberapa tempat di Causeway bay, Lapangan Rumput, Victoria Park” Himbau Sringatin.

Untuk memperkuat dan mempercepat proses dan pengawalan di Tanah air, dalam penanganan kasus ini JBMI bekerjasama dengan KABAR BUMI, yaitu serikat mantan BMI dan anggota keluarganya di Indonesia yang akan meneruskan laporan ke beberapa lembaga terkait dan menjadi perwakilan korban di Indonesia. (rd-Red2018)#.