Surat Terbuka Untuk Pak Presiden Jokowi dari Buruh PT Panarub Dwikarya (PDK)-Tangerang

Surat Terbuka Untuk Pak Presiden Jokowi
dari Buruh PT Panarub Dwikarya (PDK)-Tangerang


Pak Jokowi yang terhormat,
Beberapa waktu lalu media ramai memberitakan mengenai sepatu “Nike” yang bapak pakai. Tentu sepatu pilihan bapak bukan sepatu sembarangan, karena kita semua tahu kualitas sepatu brand-brand Internasional ini. Siapa yang tidak tahu sepatu Nike maupun Adidas, sepatu keren yang sebentar lagi akan kita lihat dipakai bintang-bintang Top sepakbola di World Cup 2018.

Pak Jokowi yang terhormat,
Saya tidak akan membahas sepatu Nike dan Adidas yang keren itu, tetapi saya akan menceritakan nasib dari tangan-tangan trampil pembuat sepatu-sepatu keren itu. Saya menceritakan ini agar siapapun yang memakai sepatu mahal itu paham bahwa dibalik sepatu keren yang anda pakai ada buruh yang tertindas dan terhisap.

Pak Jokowi yang terhormat,
Perkenalkan saya Kokom Komalawati, saya buruh di PT Panarub Dwikarya ( PT PDK ) dan juga Ketua Umum Serikat SBGTS GSBI. Juli 2012 sekitar 2000 buruh PT PDK melakukan aksi yang berlanjut dengan mogok kerja. Apa yang menjadi latar belakang buruh melakukan aksi adalah karena pengusaha:

1.    Tidak membayarkan upah sektoral
2.    Melakukan tindakan union busting
3.    Kondisi kerja buruk seperti buruh perempuan hamil masih harus kerja shift malam, sulit melakukan aktifitas lain seperti mengambil air minum, solat, ketoilet dll.
4.    Kekerasan verbal dan non verbal seperti apabila tidak masuk kerja dihukum berdiri didepan line
5.    Sulit mengambil hak cuti

Selain latar belakan yang saya sampaikan diatas, mogok yang kami lalukan adalah karena itu senjata kami sebagai buruh setelah kami paham bahwa Pengawasan Disnaker Kota Tangerang tidak menjalakan fungsinya. Sebelum mogok, dua kali kami berkirim surat meminta dilakukan pengawasan tetapi pengawasan disnaker tidak melakukan apapun.

Pak Jokowi yang terhormat,
Tindakan abai pengawasan disnaker Kota Tangerang membuat kami paham bahwa buruh tidak mendapat perlindungan. Hal ini diperjelas dengan balasan yang kami terima dari pengusaha, aksi yang kami lakukan dibalas dengan PHK terhadap 1300 buruh.

Pak Presiden yang terhormat,
PHK 1300 buruh pak, kalau 1 orang buruh menangung 2 orang maka 3900 buruh yang tidak jelas nasibnya. Dan bapak tahu apa dampak dari PHK itu ?

Pak Jokowi , delapan anak buruh tidak bisa melanjutkan sekolah, tiga orang buruh diusir dari kontrakannya karena tidak mampu lagi bayar sewa kamar, enam orang buruh perempuan diceraikan olah suaminya dan yang pasti adalah 1300 buruh tidak memiliki penghasilan untuk menopang hidupnya.

Pak Jokowi yang terhormat,
Tentu bapak bertanya apa hubungannya kasus ini dengan bapak, sedangkan kasus ini terjadi pada tahun 2012? Betul pak kasus ini terjadi dipertengahan masa kekuasaan pak SBY, dan sampai sekarang tahun 2018 kasus ini belum selesai. Dari bapak baru terpilih sampai masa jabatan bapak mau selesai kasus ini belum ada penyelesaian.

Pak Presiden yang terhormat,
Delapan rekomendasi dari sebelas instansi negara sudah kami dapatkan termasuk dari Komnasham. Dan bapak tahu tidak ada satupun yang dilaksanakan oleh managemen PT Panarub Dwikarya pak, bapak bisa bayangkan betapa hebat kekuasaan pemilik Panarub  ya pak, sampai sebelas instansi negara diabaikan semua.

Pak Jokowi, Nopember 2016 ILO mengeluarkan rekomendasi dimana salah satu isi dari rekomendasi adalah pemerintah harus memastikan pembayaran bagi buruh yang di PHK pada saat mogok. Tahun 2016 itu dimasa pemerintahan bapak tentunya dan bapak tahu sudah 22 kali kami aksi didepan Kemenaker juga kami sudah mengadukan kasus ini ke KSP karena kami tidak mungkin bisa langsung ketemu bapak.

Pak Jokowi yang terhormat,
Nopember 2016 sampai sekarang Mei 2018, apa yang dilakukan pihak kementrian? Hanya menfasilitasi pertemuan antara kami dengan pihak pengusaha. Yang hasilnya tetap pihak pengusaha hanya mau memberikan “ tali asih”. Tali asih pak yang dalam kamus ketenagakerjaan saja kita tidak pernah mendengar kata-kata itu.

Pak Jokowi, betul  bapak mendapat limpahan kasus ini dari pak SBY, tapi lima tahun bapak berkuasa dan kasus ini masih tidak selesai. Saya tidak tahu apakah pak Hanif Dhakiri masih memiliki muka untuk berpidato masalah ketenagakerjaan disidang-sidang ILO, sedangkan menjalankan rekomendasi ILO untuk menyelesaikan kasus satu pabrik saja tidak mampu bagaimana mau berbicara persoalan perburuhan secara luas.

Pak Jokowi yang terhormat,
Menurut kami tidak adanya keseriusan managemen Panarub Grup untuk menyelesaikan kasus ini adalah merupakan tindakan pelecehan pada instansi pemerintah. Panarub dimiliki oleh WNA pak, bagaimana dengan sikap dari brand Adidas? Yang saya tahu Adidas memiliki Code Of Conduct, memiliki FOA tetapi pelanggaran-pelanggaran normatif masih terjadi.  Jelas sekali tidak ada kontrol dari Adidas atas kesejahteraan dan kenyamanan buruh. Karena Adidas hanya mengontrol kualitas dari sepatunya, mengontrol keuntungan yang akan didapat.

Pak Jokowi yang baik,
Untuk kasus PDK Adidas tidak mau bertanggung jawab, padahal buruh PDK sudah memberikan keuntungan bagi Adidas. Sebagai presiden apakah bapak tidak merasa bahwa tindakan Adidas sudah melecehkan harga diri bangsa pak? Dan apakah bapak tidak merasa aneh dengan kinerja dari kemenaker yang tidak bisa menyelesaikan kasus selama 6 tahun?. Dan saya yakin hal ini tidak hanya terjadi pada kami buruh Adidas, kami tahu ada kasus AMT, ada kasus buruh Freeport dan banyak kasus lainnya.

Pak Jokowi yang terhormat, tolong beritahu kami dari mana kami meyakini bahwa ada Undang-undang yang melindungi buruh, dari mana kami harus meyakini bahwa ada yang namanya Hubungan Industrial Pancasila. Karena yang kami tahu ada sila kedua dan kelima yang harusnya melindungi kami. Tapi hari ini negara ikut adil memiskinkan kami, membuat anak-anak buruh tidak mampu bersekolah. Pak Jokowi bapak harusnya sepakat bahwa kasus PHK bukan kasus ketenagakerjaan semata tetapi juga ada kasus kemanusiaan didalamnya. Pertanyaannyanya apakah bapak akan diam dengan semua kasus ini?

Tangerang, 02 Juni 2018

Hormat saya,




Kokom Komalawati
(Buruh PT PDK dan Ketua Serikat PTP. SBGTS-GSBI PT PDK)