Deklarasi Gerakan Rakyat Menentang IMF dan Bank Dunia : Kerjasama Pemerintah dengan WB – IMF Harus Dihentikan

Rudi HB Daman, Ketua Umum GSBI sedang berorasi

 INFO GSBI-Jakarta, 30/7/2018. Puluhan organisasi masyarakat sipil mendeklarasikan sikap menentang agenda Pertemuan Tahunan IMF dan World Bank pada bulan Oktober 2018 di Bali. Lebih jauh aliansi yang menamakan diri Gerakan Rakyat Menentang IMF dan Bank Dunia menuntut dihentikannya kerjasama pemerintahan RI dengan Bank Dunia dan IMF karena semakin memiskinkan rakyat serta merampas hak rakyat atas tanah, upah layak, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan hak menyampaikan pendapat.

Dalam pidatonya ketika deklarasi, perwakilan  Gerakan Rakyat Menentang IMF dan Bank Dunia dari GSBI, Rudi H.B Daman menyampaikan bahwa sudah selayaknya Bank Dunia dan IMF di enyahkan dari Indonesia dan dibubarkan. “Bank Dunia dan IMF adalah dalang dibalik politik Upah Murah sistem Kontrak dan Outsourcing yang menghisap buruh. Modal monopoli asing atau Imperialisme yang dipimpin Amerika Serikat melalui WB-IMF pula yang menjadi otak PP.78 tahun 2015 tentang pengupahan dan 16 paket kebijakan ekonomi Jokowi-JK yang membuat rakyat semakin miskin.” Tegas Rudi.

Meningkatnya ketimpangan ekonomi juga menjadi sorotan, liberalisasi ekonomi yang di desakkan oleh IMF dan Bank dunia dinilai meningkatkan perampasan tanah rakyat, penggusuran dan monopoli atas sumber hidup rakyat sehingga mengakibatkan kemiskinan, pengangguran dan tingginya angka kematian akibat kelaparan, kurang gizi ataupun tidak adanya pelayanan kesehatan yang memadai.
Perwakilan kaum tani dari Aliansi Gerakan Reforma Agraria, M. Ali, dalam orasinya menyampaikan bahwa kaum tani Indonesia adalah korban program Land Administration Project milik Bank Dunia yang mendorong pasar tanah, sehingga tanah dapat dimonopoli oleh korporasi asing dan tuan tanah besar. “Saat ini lebih dari 50 juta hektar tanah di Indonesia dikuasai korporasi asing, perusahaan Negara, taman nasional dan kuasa tambang serta hutan. Kaum tani terusir dari tanahnya sendiri. Iming-iming Jokowi dan Bank Dunia tentang Reforma Agraria adalah palsu, yang ada hanyalah program sertifikasi dan memetakan tanah rakyat untuk bisa di rampas” tegas Ali.

Pernyataan pemerintah bahwa pertemuan tahunan WB-IMF di Bali akan memberikan keuntungan besar bagi Indonesia juga mendapat kecaman dari seluruh organisasi yang tergabung dalam aliansi. “Bagaimana bisa membawa keuntungan jika sejak belum di mulai saja pertemuan WB-IMF, dana APBN yang diambil dari uang rakyat sudah dikuras hingga 6 Trilyun rupiah. Kenyataannya WB-IMF terus mendesakkan pemangkasan anggaran pendidikan, kesehatan, subsidi pupuk, subsidi BBM, Subsidi Listrik yang dananya dialihkan untuk membayar utang Luar Negeri, proyek infrastruktur serta mensubsidi perusahaan besar.” Ujar salah satu peserta aksi.

Kerjasama pemerintahan Jokowi-JK dengan Bank Dunia sejak lama mendapat kecaman termasuk kerjasama untuk proyek infrastruktur. Utang dari WB untuk pembangunan infrastruktur dan wilayah perkotaan seperti program National Slum Upgrading Project (NSUP) atau Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di 253 Kabupaten/Kota berkontibusi besar menyebabkan penggusuran, perampasan tanah, intimidasi, kekerasan, pelanggaran HAM, dan kerusakan lingkungan.

Dalam deklarasinya Gerakan Rakyat Menentang IMF dan Bank Dunia menyerukan Pembubaran IMF dan World Bank dan mendesak pemerintah Jokowi-JK menghentikan semua kesepakatan kerjasama dengan IMF dan WB. Secara khusus pulihan organisasi rakyat menuntut agar dihentikannya penggunaan APBN untuk mendanai pertemuan tahunan IMF-WB oktober 2018 di Bali. Massa juga menuntut dihentikannya proyek infrastruktur dan program reformasi agraria yang dibiayai oleh hutang dan investasi asing dengan melaksanakan pembangunan yang mengabdi pada kepentingan rakyat.

Tuntutan lain yang di suarakan adalah pemerintah Jokowi-JK harus mencabut aturan dan kebijakan yang memberangus kebebasan berkumpul, berpendapat, dan berorganisasi. Hentikan liberalisasi dan komersialisasi pendidikan dan kesehatan, berikan pendidikan dan kesehatan gratis bagi rakyat dan yang terakhir mendesak diwujudkannya  Reforma Agraria sejati dan bangun industri nasional yang kuat dan mandiri.

Sejak didirikan pada akhir Perang Dunia Kedua melalui Bretton Woods Conference, di Amerika Serikat (1944), WB-IMF bekerja sebagai institusi kapital keuangan internasional untuk memperkuat dominasi kapitalis monopoli (imperialisme) di bawah Amerika Serikat sebagai pemilik kekuatan terbesar pada kedua institusi ini, seperti dikutip dari rilis Gerakan Rakyat Menentang WB-IMF. WB-IMF mengimplementasikan Program Penyesuaian Struktural (Structural Adjustment Programmes/SAPs) yang telah mendorong lahirnya berbagai kebijakan pencabutan subsidi sosial dan pemotongan anggaran negara untuk kepentingan publik serta pelayanan sosial yang pengelolaannya diserahkan kepada sektor swasta.

IMF-WB juga di gunakan oleh Amerika Serikat untuk mendukung kebijakan rezim anti demokrasi di berbagai negeri. Prakteknya di indonesia, dengan dalih memberikan jaminan investasi dan kelancaran program pembangunan, pemerintah Indonesia semakin mengeluarkan aturan dan kebijakan yang justru memberangus demokrasi di Indonesia, seperti: UU Ormas, UU MD3, RKUHP, UU Anti Terorisme, UU ITE, Nota Kesepahaman antara TNI dan Polri dalam menghadapi gerakan massa di kawasan industri, kota dan perdesaan.

World Bank Group (2017) menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari 9 negara proyek pilot bersama Kamerun, Pantai Gading, Mesir, Irak, Jordania, Kenya, Nepal, dan Vietnam dalam program Memaksimalkan Pendanaan untuk Pembangunan (Maximizing Finance for Development). Program ini akan memaksimalkan utang Bank Dunia untuk sektor infrastruktur dan berbagai kegiatan lainnya. WB-IMF berperan strategis dalam mengintensifkan sirkulasi kapital uang melalui skema utang untuk memperkuat ketergantungan berbagai negara, pembuatan berbagai kebijakan di dalam negeri untuk memastikan akumulasi keuntungan bagi kapitalis monopoli internasional. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa eksistensi dan program WB-IMF menimbulkan banyak persoalan bagi rakyat, tidak menyelesaikan kemiskinan, dan justru memperbesar ketimpangan. (RED-2018)#