Masyarakat Sipil Indonesia Gelar Pertemuan Menentang Agenda IMF-WB

Suasana Pertemuan Masyarakat Sipil di Jakarta, 25 Juli 2018

INFO GSBI-Jakarta, 27 Juli 2018. Dalam rangka menyikapi Pertemuan Tahunan (Annual Meeting) International Monetary Fund (IMF)-World Bank (WB), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) dan Institute for National and Democracy Studies (INDIES) menyelenggarakan diskusi dengan berbagai organisasi masyarakat sipil pada tanggal 25 Juli 2018 di Hotel Sofyan, Jakarta. Diskusi ini fokus mengulas sikap dan kegiatan untuk menentang Pertemuan Tahunan IMF-WB. 

Pertemuan Tahunan IMF-WB pada 8 – 14 Oktober 2018 di Bali merupakan pertemuan terbesar dunia dalam bidang ekonomi dan keuangan yang diselenggarakan oleh Dewan Gubernur IMF dan World Bank dan dihadiri oleh Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan dari 189 negara anggota, termasuk Indonesia sebagai tuan rumah. Pertemuan ini akan menghasilkan kebijakan dan langkah-langkah strategis IMF-WB secara global dan menyasar seluruh negara anggota WB-IMF. Salah satu yang paling penting adalah kesepakatan dan kebijakan mengenai bantuan utang dan pengembangan program pembangunan bagi negara anggota.

Diskusi ini berhasil merangkum pandangan dan sikap dari berbagai organisasi rakyat dari sektor tani, buruh, perempuan, pemuda, mahasiswa, miskin perkotaan, dan organisasi  yang bergerak dalam isu HAM, demokrasi, dan pembangunan.

Dalam diskusi ini diungkapkan bahwa agenda dan peran WB-IMF mengalami peningkatan di berbagai sektor baik secara global dan di Indonesia secara khusus. Hal ini telah menimbulkan banyak persoalan bagi rakyat. Program dan agenda WB-IMF semakin memperluas monopoli dan perampasan tanah, memperkuat politik upah murah yang menyengsarakan klas buruh, tidak menyelesaikan persoalan kemiskinan, dan justru memperbesar ketimpangan.

Program WB telah mengakibatkan semakin sulitnya akses pelayanan kesehatan dan obat-obatan bagi rakyat. Di bawah skema WB, Indonesia semakin sulit mencapai kedaulatan di sektor kesehatan. WB juga berkontribusi besar menciptakan liberalisasi dan privatisasi sektor pendidikan yang membuat pelajar dan pemuda semakin sulit memperoleh pendidikan berkualitas, khususnya pada pendidikan tinggi. Dana WB untuk pembangunan infrastruktur dan wilayah perkotaan seperti program National Slum Upgrading Project (NSUP) atau Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di 253 Kabupaten/Kota juga berkontibusi besar menyebabkan penggusuran, perampasan tanah, dan kerusakan lingkungan. Secara keseluruhan, kondisi tersebut semakin memperburuk kehidupan kaum perempuan dan anak-anak baik di perkotaan ataupun di perdesaan.

Agenda WB-IMF merupakan wujud kerja institusi kapital finasial untuk memperkuat dikte dan dominasi imperialisme terutama Amerika Serikat di dunia. Program bantuan ataupun utang WB-IMF merupakan sirkulasi kekuatan kapital uang yang akan terus memperkuat ketergantungan berbagai negara, menghisap dan menindas rakyat untuk menciptakan keuntungan yang terakumulasi bagi kapitalis monopoli internasional.

Di sesi akhir, diskusi ini menyimpulkan sikap bahwa organisasi masyarakat sipil menentang seluruh agenda WB-IMF dan penyelenggaraan Pertemuan Tahunan WB-IMF di Bali, Oktober 2018. Sudah saatnya WB dan IMF dibubarkan demi terwujudnya keadilan bagi rakyat secara global, dan rakyat di Indonesia. Diskusi ini berhasil merumuskan beberapa rencana kegiatan mendesak untuk menentang pertemuan WB-IMF, yakni: kampanye dan launching sikap rakyat pada tanggal 30 Juli 2018 di Jakarta, menyiapkan pelaksanaan Konferensi Rakyat Global Menentang WB-IMF untuk dilaksanakan Bali (Oktober 2018), menyiapkan edukasi dan diskusi tematik, serta mobilisasi massa nasional dan internasional.

Diskusi ini dihadiri oleh 42 orang peserta dari puluhan organisasi, yakni: PP AGRA, GSBI Pusat, GSBI Tangerang, GSBI Bekasi, INDIES, IGJ, TuK Indonesia, Yappika, LIPS, GMNI Jakarta Selatan, GMNI Semarang, Aliansi Mahasiswa Banten, KMS 30 Banten, UMC Banten, NDP Banten, PP FMN, FMN UI, SERUNI, SERUNI Kapuk, JAPI, Pembaru Indonesia, Mineral7 (rd-2018)#