GSBI Selenggarakan Diskusi Bulanan Bedah Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

INFO GSBI-Jakarta. Dalam rangka meningkatkan teori dan kesadaran pimpinan dan memahami serta membedah tentang isu panas mengenai Omnibus Law yang akan di keluarkan oleh Presiden Jokowi, Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Buruh Indonesia (DPP-GSBI) dalam agenda Diskusi Bulanannnya di Bulan Januari 2020 ini menyelenggarakan diskusi dengan tema “Menilik Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan UMKM serta Dampaknya Terhadap Perlindungan Hak-Hak Buruh”. 

Diskusi diselenggarakan pada Kamis, 16 Januari 2020 bertempat di Sekretariat Nasional GSBI di Jakarta. Diskusi ini diikuti oleh seluruh jajaran organisasi GSBI (DPD, DPC, PTP.SB Anggota GSBI) di wilayah Jabodetabek-Karawang dan Sukabumi serta DPP GSBI dengan menghadirkan Narasumber Arif Maulana, S.H, M.H selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta).

Dalam pemaparannya, Arif Maulana  menjelaskan, “Konsep ini (Omnibus Law) juga dikenal dengan omnibus bill yang sering digunakan di Negara yang menganut sistem common law seperti Amerika Serikat, Inggris dalam membuat regulasi. Regulasi dalam konsep ini adalah membuat satu UU baru untuk mengamandemen beberapa UU sekaligus.

Omnibus law dapat dianggap sebagai UU ‘sapu jagat’ yang dapat digunakan untuk mengganti beberapa norma hukum dalam beberapa UU. Mekanisme ini dianggap lebih efektif dan efisien dalam proses pembuatan dan revisi UU. Praktik omnibus law pernah dilakukan Irlandia untuk melakukan perampingan peraturan perundangan yang dilakukan hanya lewat satu UU omnibus menghapus sekitar 3.225 UU. (Rekor dunia praktik omnibus law).

Omnibus Law/Rancangan Omnibus adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang mengandung lebih dari satu muatan pengaturan. Dalam satu buah Omnibus Bill atau Act terdapat banyak pengaturan yang dimana bertujuan untuk menciptakan sebuah peraturan mandiri tanpa terikat (atau setidaknya dapat menegasikan) dengan peraturan lain.

Omnibus UU CILAKA,  Mengakomodasi 79 UU yang terdiri dari  1.194 pasal terkait investasi.RUU Cipta lapangan kerja menjad Program Legislasi Nasional Super Prioritas 2020 yang di dalamnya ada 11 Kluster : Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan dan Perlindungan UMKM, Kemudahan Berusaha, Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Kemudahan Proyek Pemerintah, Kawasan Ekonomi

Lebih lanjut Arief menjelaskan: Indonesia memang memiliki kondisi hiper-regulasi. Sebenarnya banyaknya jumlah tidak menjadi masalah asalkan tidak ada tumpang tindih, dibuat dan diterapkan secara konsisten sesuai UUD 1945. Untuk itu maka dibutuhkan harmonisasi peraturan perundang-undangan, menyederhanakan over legislasi yang bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berakibat pada ketidakpastian hukum, nir manfaat maupun ketidakadilan. Saat ini muncul omni bus law hanya sebagai solusi macetnya investasi di Indonesia. Semestinya untuk mengatasi over legislasi atau tumpang tindih regulasi yang bertentangan dengan Konstitusi dberbagai sektor baik pusat maupun daerah.

Menurut Arief, Omnibus Lawa bukan satu –satunya solusi untuk mengatasi over regulasi dan problem harmonisasi peraturan perundang-undangan. Omnibus Law belum memiliki dasar hukum di Indonesia Untuk melaksanakannya perlu revisi terhadap UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019  tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan. Omnibus Law disusun sebagai produk hukum yang selevel dengan UU oleh karenanya harus sesuai dengan prinsip dan  standar pembentukan UU (Sesuai dengan kebutuhan, Partisipatif, Transparan dan akuntabel), maka pembuatannya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak justru menimbulkan masalah baru : Mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat (buruh), tegasnya.

Ismet Inoni, Kepala Departemen Organisasi DPP GSBI selaku moderator dalam diskusi dalam penutup kegiatan menyampaikan: Pertama; Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja adalah produk perundang-undangan yang sepenuhnya diperuntukkan untuk melayani kepentingan invesasti untuk datang ke Indonesia. Kedua; Pembahasan Omnibus Law tidak melibatkan serikat-serikat buruh sebagai stakeholder, padahal perundangan tersebut membahas tentang hak dan kepentingan buruh di Indonesia. Ketiga; Omnibus Law juga berdampak pada sektor-sektor lain seperti sektor Agraria, yang mana aturan ini mengatur ijin-ijin Hak Guna Usaha (HGU), Jauh dari itu adanya Omnibus Law tidak terlepas pada rencana revisi undang-undang perburuhan agar lebih fleksibel lagi mengenai hubungan kerja dan sistemkerjanya.

Untuk itu GSBI sebagai salah satu serikat buruh di Indonesia akan mengambil sikap dan tindakan atas Omnibus Law, yaitu, mengeluarkan pernyataan sikap dan melakukan aksi-aksi termasuk lobi baik sendiri ataupun bersama-sama dengan berbagai serikat buruh dan ormas lainnya, kita tegas Menolak Omnibus Law yang hanya melayani kepentingan dan memberikan keuntungan pada Imperialisme. Tutup Ismet.

Diskusi berjalan dengan lancar dan hangat, peserta dengan serius mengikuti diskusi dan beberapa pertanyaan dilontarkan dari peserta memperdalam kajian dan bacaan tentang Omnibus Law.

Acara ditutup pada pukul 16.30 wib dengan foto-bersama dan penyerahan cendera mata (kenang-kenangan) kepada narasumber oleh Sekretaris Jenderal DPP. GSBI, Emelia Yanti MD Siahaan, SH. (SS-SI20).#

x