27 Pebuari 2020, GSBI Aksi Desak Kemnaker RI dan BPJS Kesehatan Pusat

INFO GSBI-Jakarta. Kamis, 27 Februari 2020 ratusan buruh yang tergabung dalam Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Sejabodetabek dan perwakilan GSBI Karawang menggelar aksi, didua tempat yakni Kementrian Ketenagakerjaan RI dan BPJS Kesehatan Pusat.

Di Kementrian Ketenagakerjaan RI selain sebagai bentuk solidaritas terhadap kasus buruh PT. Sulindafin–Kota Tangerang yang tergabung dalam PTP. SBGTS-GSBI dan PUK SBM juga untuk follow-up, tagih janji Kemnaker RI kepada GSBI pada 20 November 2019 yang lalu. 

Dalam aksi 20 November 2020, GSBI menyampaikan sikap dan pandangan GSBI atas rencana pemerintah melakukan revisi UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 dan menyampaikan pengaduan beberapa kasus buruh yang di alami anggota GSBI serta problem Ketenagakerjaan yang dinilai lamban dalam penegakan norma perburuhan. Atas pengaduan dan tuntutan GSBI tersebut pihak Kementerian Ketenagakerjaan RI berjanji akan tindaklanjuti dan lakukan beberapa langkah, salah satunya akan berkoordinasi dengan pengawasan di UPTD masing-masing daerah. Namun hingga 3 (tiga) bulan lebih sudah berlalu, apa di sampaikan GSBI tidak ada perkembangan yang signifikan atas kasus-kasus yang telah disampaikan.

Ini hasil pertemuan dengan pihak Kemnaker RI dan BPJS Kesehatan Pusat

Setelah berorasi bergantian di halaman kantor Kemnaker, perwakilan GSBIpun di terima untuk audensi dengan pihak Kemnaker. Perwakilan GSBI diterima oleh Kepala Seksi Norma Pengupahan, Pengawasan khusus BPJS Kesehatan, SUBID Pengawasan Kemnaker RI.

 Berikut ini rekomendasi hasil pertemuannya :

1. Untuk kasus di PT. Sulindafin, Kota Tanerang, Terkait upah yang tidak dibayarkan bulan Januari dan Februari 2020, Pengawas Ketenagakerjaan Pusat Kemnaker RI tidak bisa mengeluarkan Penetapan karena itu ranahnya mediator atas upah proses, ranahnya Pengawasan adalah kekurangan upah. Maka Pengawa Ketenagakerjaan Pusat (Kemnaker RI) akan membantu agar dikeluarkan Penetapan kekurangan upah bulan Desember 2019, namun akan dipelajari terlebih dahulu kasusnya. Sementara untuk masalah BPJS Kesehatan pihak Kemnaker RI masih akan diskusikan bagaimana memecahkan agar PT. Sulindafin bersedia membayar iuran BPJS Kesehatan 5%. Atas perkembangan kasus buruh PT. Sulindafin  tergabung dalam GSBI  dan atas hal-hal yang disampai, pihak Kemnaker RI menyatakan akan memberikan pada tanggal 03 Maret 2020.
2. Untuk kasus GSBI di Karawang  pengawasan akan segera berkoordinasi dengan pengawasan dalam hal ini ibu Catalina yang selama ini juga sudah berkordinasi dengan UPTD di wilayah melalui surat.
3. Untuk kasus di PT. SAP Cileunggsi- Bogor diminta untuk terus di kawal oleh serikat, serta melakukan komunikasi intensif dengan PPNS karena proses penyidikan waktunya tidak bisa ditentukan. Karena ketika sudah dilakukan BAP artinya sudah mulai berjalan penyidikan dan penyidikan itu sendiri melibatkan Kepolisian setempat. Jika benar perusahaan tidak merespon panggilan PPNS, maka seharusnya PPNS bisa segera berkordinasi ke pihak kepolisian untuk panggil paksa.
4. Untuk masalah BPJS Kesehatan PT SAP pihak serikat dan buruh diminta untuk buat laporan baru begitu juga dengan upah 2020.
5. Pihak Pengawasan Ketenagkerjaan Kemnaker RI akan tetap membantu untuk mengawal kasus tersebut.

Setelah setelah audensi di Kemnaker RI, massa aksi bergerak melanjutkan aksinya di kantor BPJS Kesehatan Pusat di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pukul 16.00 Wib aksi di kantor BPJS Kesehatan baru bisa dilakukan.

Selain berorasi, perwakilan massa aksi diterima audensi dengan pihak BPJS Kesehatan Pusat dan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cikokol Tangerang, yang menghasilkan beberapa hal :

1. Untuk pelanggaran mengenai iuran BPJS di PT. Sulindafin sudah dalam tahapan pengawasan. Sudah mengirimkan 2 kali surat teguran apabila tidak ada perbaikan akan segera diberi sangsi.
2. Bulan Maret 2020 ini BPJS akan meminta iuran sebersat 5% ( 4% pengusaha 1% buruh ) ke perusahaan, dimana saat ini perusahaanhanya bersedia bayar 4%.
3. Masalah kepesertaan yang ditangguhkan apabila perusahaan tidak membayar maka statusnya tetap ditanggukan  sampai perusahaan membayara kewajibannya.
4. Apabila ada yang sakit diminta untuk koordinasi dengan Pak Tri (BPJS Kesehatan Cikokol) akan dibantu untuk mendapat pelayanan kesehatan . [ky-20]#

x