Dinas Tenagakerja Kota Tangerang Anjurkan PHK bagi 271 Buruh PT. Sulindafin

INFO GSBI- Kota Tangerang. Dinas Tenagakerja Kota Tangerang melalui Surat Anjuran Nomor 567.21/632 –HI/2020 tanggal 21 Februari 2020 atas perselisihan ketenaggakerjaan antara buruh PT Sulindafin- Shinta Group Kota Tangerang-Banten yang tergabung dalam PTP. SBGTS-GSBI dan SBM PT. Sulindafin  menganjurkan bahwa 271 buruh hubungan kerjanya dapat berakhir (dapat di PHK) dan diberikan kompensasi sesuai pasal 164 ayat (3) UUK Nomor 13 tahun 2003. yaitu : Pesangon sebanyak  2 kali ketentuan pasal 156 ayat (2), Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian Hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).

Anjuran tersebut berdasarkan salah satunya bahwa pihak Dinas Tenagakerja Kota Tangerang dalam hal ini Mediator Hubungan Industrial telah berupaya menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) antar PT. Sulindafin dengan pekerja baik secara Bipartit maupun Mediasi akan tetapi tidak tercapai kata sepakat yang pada prinsipnya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing  yakni pihak perusahaan tetap melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan memberikan uang pisah 705 dari 1 kali ketentuan pasal 156 UUK 13 tahun 2003 dari total karyawan sebanyak 1,084,  sebanyak 817 sudah menerima kompensasi sebesar 70% yang di tawarkan perusahaan.

Atas Isi anjuran tersebut langsung mendapat tanggapan dari Dedi Isnanto, Ketua PTP. SBGTS-GSBI PT Sulindafin. “ Bahwa pimpinan organisasi SBGTS-GSBI PT Sulindafin dan anggota yang saat ini bertahan menyatakan secara tegas menolak anjuran tersebut”.

“ Kami tidak bisa menerima isi anjuran semacam itu, tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta otentik lapangan, kami di anjurkan dapat untuk di PHK dan di berikan kompensasi sesuai ketentuan pasal 164 ayat (3) padahal kami menuntut untuk dipekerjakan kembali sejak dari awal (28 Nopember 2019) perusahaan menyatakan menghentikan proses produksi dalam jangka waktu yang belum di tentukan. Sedangkan saat ini (sejak 20 Januari 2020) perusahaan PT.Sulindafin  sudah menjalankan operasional baik produksi maupun Departemen penunjang lainnya, termasuk sudah menerima buruh baru dengan status magang”.

Lebih lanjut Dedi menjelaskan, Pemerintah Kota Tangerang dalam hal Disnaker Kota Tangerang melalui Mediator Hubungan industrial mengabaikan pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 “Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pemerintah, dengan Segala Upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)”.

“Ini hanya dengan dasar buruh-buruh lain sudah menerima kompensasi 70%  dari yang di tawarkan perusahaan, sudah tidak adanya hubungan harmonis lagi antara buruh dan pengusaha, kerugian perusahaan yang belum dibuktikan secara hukum dan masih menggunakan audit internal dijadikan pertimbangan putusan, ini kan gila namanya, ini jelas merugikan buruh, ini bertentangan dengan tujuan Jokowi yang ingin membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk menampung pengangguran yang melipah dan angkatan kerja yang membludak setiap tahunhnya di perkirakan 2 juta per tahun”.

“Kami menduga, ini ada permainan terselubung sejak awal yang menjerat kami”.

Penulisan masa kerja untuk beberapa buruh  tidak sesuai dengan kenyataan, kerja 2010 dianggap masuk 2014. BPJS Kesehatan kami di hentikan dan di duga kuat atas temuan kami ada campur tangan Disnaker Kota Tangerang. Perusahaan  saat ini sudah beroperasi dan berproduksi tidak dilihat padahal perusahaan sudah memanggil buruh-buruh yang sudah di PHK dengan menerima kompensasi 70% bekerja kembali dengan status kerja Kontrak, dan perusahaan juga sudah menerima buruh-buruh baru dengan status kerja magang.

Demi untuk mendapatkan keadilan, jelas kami akan melakukan perlawanan. Protes keras kepada Dinas Tenagakerja dan melakukan langkah-langkah hukum lain termasuk langkah politik dan gerakan massa akan kami lakukan. tegas Dedi. (rd-25-220)#

x