Ini Hasil Pertemuan Buruh PT. Sulindafin Kota Tangerang dengan DJSN

INFO GSBI-Jakarta. Rabu, 19 Februari 2020 bertempat di ruang pertemuan Kemenko PMK di Jl. Medan Merdeka Barat No. 3, Jakarta Pusat, dilaksanakan pertemuan membahas persoalan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan buruh PT Sulindafin-Kota Tangerang-Banten. Pertemuan ini diinisiasi atau atas undangan Dewan Jaminan Sosial Nasional ( DJSN ) yang pada bulan Januari 2020 mendapat pengaduan dari buruh dan Pimpinan SBGTS-GSBI dan SBM PT Sulindafin.
Pertemuan di pimpinan langsung oleh dua anggota DJSN yaitu Subiyanto, SH dan Ir. Untung Riyadi, SE. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan buruh dan pimpinan SBGTS-GSBI dan SBM PT. Sulindafin Kota Tangerang, DPP GSBI, BPJS Kesehatan Pusat, BPJS Kesehatan Cabang Cikokol, BPJS Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Disnaker Kota Tangerang, Pengawasan Provinsi Banten dan  Kemenaker RI.

Pihak perusahaan PT. Sulindafin tidak hadir, dan hanya menyampaikan surat yang di bacakan oleh Pimpinan Rapat Subiyanto, SH dari DJSN yang isinya bahwa ;”perusahaan sudah berkoordinasi dengan pihak pengawasan, kasus ini sedang menunggu anjuran dan meminta semua pihak agar menghargai, menghormati proses yang sedang berjalan dan menyampaikan bahwa kasus ini tidak bisa diselesaikan secara parsial”. 

Pertemuan di buka oleh Subiyanto, SH dari DJSN yang sekaligus sebagai pimpinan rapat yang dimulai denganmemperkenalkan siapa saja yang hadir sebagai peserta rapat, memaparkan duduk permasalahan , dilanjutkan dengan pemaparan dari pelapor dalam hal ini SBGTS-GSBI dan SBM PT. Sulindafin Kota Tangerang dan DPP GSBI, dilanjutkan dengan penjelasan dan klarifikasi dari berbagai instansi yang diminta oleh DJSN terakhir adalah kesimpulan rapat.

Dan, Berikut ini adalah kesimpulan atau hasil dari pertemuan dengan DJSN : 

1. Bahwa berdasarkan keterangan pelaporan yang didapat dari BPJS Kesehatan terdapat 1.152 PPU yang dinonaktifkand dari Edabu dari BPJS Kesehatan, dan dari BPJS Ketenagakerjaan  terdapat 1.077 dinonaktifkan dari SIPP BPJS Ketenagakerjaan.

2. Diduga telah terjadi kecurangan ( Fraud ) oleh badan usaha PT Sulindafin Tangerang :
a. Laporan upah dalam iuran JKN-KIS sebagai contoh pekerja atas nama Prasetyo bagian utility  jabatan section head 005/113/leverl 1 dengan potongan iuran BPJS Kesehatan (1%)  Rp. 40.100  dan iuran BPJS Ketenagakerjaan  (1%) Rp. 57.416 terdapat selisih antara iuran JKN-KIS dan iuran JP Rp. 17. 316,-.
b. Menonaktifkan 1.077 pekerja dari Edabu dengan alas an diluar ketentuan yang tertuang dalam aplikasi System Edabu BPJS Kesehatan, tidak ada rekomendasi dari instansi terkait ( Disnaker Kota Tangerang ) hanya berdasarkan surat dari PT Sulindafin.

3. Bahwa BPJS kesehatan telah melakukan pemeriksaan dan melakukan evaluasi terhadap tindakan PT Sulindafin dalam menonaktifkan PPU dari Edabu dan telah menerbitkan surat teguran tertulis -1 (satu ) pada tanggal 28 January 2020 dan telah menerbitkan Surat Teguran tertulis ke-2 pada tanggal 11 February 2020. Dengan isi surat meminta kepada PT Sulidanfin untuk  medaftarkan diri dan seluruh pekerja dan membayarkan  iuran sebesar 5%  dari upah. Dan juga ditemukan 75 orang PPU yang tidak didaftarkan dalam program JKN-KIS.

4. Bahwa diduga telah terjadi kecurangan ( Fraud ) oleh badan usaha PT Sulindafin dalam program Jamsosnaker BPJS Ketenakerjaan, dengan menonaktifkan 1.077 tenaga kerja berdasarkan surat direksi PT Sulindafin, tidak ada rekomendasi dari instansi terkait ( Disnaker Kota Tangerang).

5. Bahwa pegawai Pengawasan  Provinsi Banten telah melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan nota pemeriksaan No. RS60/2814-DTKT/BINWAS/XII.2019 tertagal 20 Desember 2019 dengan isi ;
a. Kewajiban perusahaan untuk melaporkan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan
b. Kewajiban perusahaan untuk membayar sesuai kewajibannya sebesar 4 % dan kewajiban pekerja untuk membayar sesuai kewajibannya sebesar 1 %.

6. Bahwa pengawasan Disnaker provinsi Banten  tidak dapat membuat nota pemeriksaan atas dugaan kecurangan yang terjadi dalam sengeketa atas PHK  yang sedang berselisih, dikarenakan tidak ada peraturan pelaksana atas untuk menindaklanjuti permasalahan Jamsosnaker khususnya JKK, JHM, JKT dan JP.

7. Bahwa DJSN menghimbau kepada BPJS Kesehatan  untuk melakukan pengawsan dan pemeriksaan  serta menindaklanjuti kepada proses hukum terhadap fraud sebagaimana pada point 2 (dua ) diatas prioritas terhadap 277 orang  PPU.

8. Bahwa DJSN menghimbau kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan pengawasan dan pemerikasaan serta menindaklanjuti kepada proses hokum terhadap fraud sebagaimana pada point 4 (empat ) diatas, prioritas terhadap 277 orang PPU.

9. Bahwa DJSN menghimbau kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagekerjaan untuk memperbaiki system aplikasi kepesertaan terutama yang berhubungan dengan penonaktifan peserta terutama secara sepihak dan massal oleh badan usaha ( Pemberi Kerja ) terhadap PPU untuk kepastian hokum dan perlindungan social dalam proses hubungan industrial.

10. Bahwa sesuai peran dan fungsi DJSN untuk melakukan upaya agar 277 PPU dari PT Sulindafin dapat diaktifkan kembali dalam program JKN-KIS dan Jamsosnaker sesuai perundang yang berlaku.

PT. Sulindafin -Shinta Group, Kota Tangerang beroperasi produksi kembali

PT Sulindafin –Shinta Group sejak tanggal 28 Nopember 2019 secara sepihak melalui Pengumuman Direksimenyatakan menghentikan proses produsksi untuk jangka waktu yang tidak di tentukan. Dan atas putusan perusahaan tersebut perusahaan menawarkan untuk buruh menerima kompensasi (uang pesangon) sebesar 70% dari 1 kali ketentuan pasal 156 UUK Nomor 13 tahun 2003. Namun faktanya untuk bagian Gudang, Accunting, Security (Satpam) tetap operasional normal bekerja dan beberapa buruh yang sudah di PHK menerima kompensasi 70 % tetap bekerja menjaga mesin, merawat dan memanaskan mesin setiap hari.

Atas putusan tersebut, secara sepihak pula tanpa mengikuti prosedur yang ada sejak 30 Nopember 2019 manajemen PT Sulindafin menghentikan kepesertaan BPJS Kesehatan untuk seluruh buruh PT Sulindafin-Kota Tangerang, termasuk untuk ratusan buruh yang bertahan (ditenda perjuangan, yang tergabung dalam SBGTS-GSBI dan SBM) yang menolak di PHK dan kompensasi 70% tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan. Dampak nya sangat patal- banyak buruh di tolak rumah sakit ketika mau berobat dan dalam catatan SBGTS-GSBI PT Sulindafin sudah ada 2 orang buruh dan 2 orang anggota keluarga buruh meninggal dunia, beberapa orang harus cuci darah, kemoteraphy dllnya.

PT. Sulindafin Kota Tangerang kondisinya saat ini, sejak tanggal 20 Januari 2020 sudah kembali beroperasi dan berproduksi. Berdasarkan data wajib lapor ketenagakerjaan yang di sampaikan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Banten di pertemuan dengan DJSN per 4 Pebuari 2020 sudah ada 325 orang buruh yang bekerja, sedangkan menurut data Pimpinan SBGTS-GSBI saat ini (19 Pebuari 2020) diperkirakan sudah ada sekitar 500-an buruh yang sudah bekerja dengan status buruh kontrak, dan kesemuanya yang bekerja itu adalah buruh-buruh PT Sulindafin yang sebelumnya di PHK dan menerima kompensasi 70 %.

Berdasarkan pengamatan juga pada Senin 17 Pebnuari 2020 lalu PT. Sulindafin menerima buruh baru dengan status buruh magang. [kkm-rd2-20]#

x