GSBI : Putusan MA Terkait Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bersifat Final

INFO GSBI-Jakarta. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan judicial review terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam putusan nya Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020. Keputusan MA soal pembatalan kenaikan tarif iuran BPJS tersebut adalah putusan yang bersifat final, tidak bisa diganggu gugat.

Pembatalan kenaikan BPJS Kesehatan diumumkan setelah MA mengabulkan judicial review atau gugatan atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) ke MA. Adapun dalam amar putusan menyatakan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi Putusan MA tersebu, Rudi HB. Daman, Ketua Umum GSBI di tengah-tengah aksi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di DPR RI, Senin (9/3/2020), mengatakan, Putusan MAtersebut sudah benar dan tepat sesuai aspirasi, kehendak dan tuntutan rakyat termasuk buruh, untuk itu Pemerintah dan BPJS Kesehatan harus mentaati keputusan tersebut yang merupakan putusan bersifat final. “Putusan MA terkait  judicial review adalah putusan  final, tidak ada banding terhadap judicial review,” Tegas Rudi ,

"GSBI menegaskan Pemerintah dan BPJS Kesehatan tidak usah cari-cari alasan dan rumusan-rumusan lain yang membuat rakyat susah. Patuhi dan Jalankan saj putusan MA tersebut. Karena biasanya kalau sudah dibatalkan, tiba-tiba dicari-cari rumus lain untuk tetap menaikkan". Ungkap Rudi.  []

x