Jokowi-Ma harus serius tangani Corvid-19 serta jamin kesehatan, penghidupan klas buruh dan rakyat sepenuhnya!

Penyebaran Corona Virus (Corvid-19) terus meluas di 200 negara di dunia dengan 662.073 kasus  postif corvid-19 dengan jumlah kematian 27.417 orang, 133.426 dinyatakan sembuh. Pandemi corona di Indonesia  juga semakin meluas dengan kasus positif corona mencapai 1.528, angka kematian 122 orang, 75 sembuh. DKI Jakarta sebagai angka tertinggi 741 kasus orang positif Corvid-19, 84 orang meninggal, termasuk 61 tenaga medis positif corona (update corona.jakarta.go.id per 31 Maret 2020).

Untuk penanganan peyebaran dan penularan Corvid-19, pemerintah menerapkan pembatasan berininteraksi dengan menjaga jarak (Social Distancing) jangan berdekatan, dilarang berkumpul) dan perkembangannya diubah  menjaga jarak fisik (physical Distancing), sejak BNPB  Pusat mengeluarkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Corona virus yang diperpanjangan hingga 29 Mei 2020.

Selain itu Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menghentikan Layanan Bus Antar Kota antar Provinsi ( AKAP) dan Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP) dan Pariwisata dengan trayek asal-tujuan DKI Jakarta dan pariwisata berdomisili DKI Jakarta sejak  senin, 30 Maret 2020 pukul 18.00 wib dengan waktu yang belum ditentukan, sesuai surat No. 1588/-1.819.611 tertanggal 30 Maret 2020.

Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan menerapkan kerja dari rumah (work from home), perkantoran, kantor instansi pemeritahan, menghentikan aktifitas pendidikan  Sekolah Dasar hingga Perguruan tinggi, namun klas buruh dipaksa bekerja, tentu potensi penularan pandemi corvid-19 sangat tinggi. Driver Ojek Online (Ojol) pun demikian, dengan mobilitasnya yang tinggi dipaksa bekerja dalam ancaman virus mematikan corvid-19.

Pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3HK.04/III/2020, tidak sama sekali memberikan jaminan kompensasi (upah) yang harus diterima jika buruh tidak bekerja dan ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), justru membiarkan buruh untuk menegosiasikan upah dengan pegusaha.

Selain buruh dan klas pekerja lainnya,  para borjuasi kecil dan menengah (Pedangan kecil dan pengusaha menengah) tidak mendapatkan perlindungan kapitalnya dan terancam bangrut akibat dampak dari pembatasan aktifitas. Pemerintah hanya memberikan perlindungan kepada borjuasi besar komperador dan taun tanah di Indonesia dengan memberikan Stimulus ekonomi jilid-1 dan II yang berisi kebijakan fiskal dan nonfiskal, penundaan pengenaan PPH Pasal 22 impor dan pengurangan PPH Pasal 25 sebesar 30% yang berlaku pada industri Manufaktur selama 6 bulan mulai April 2020. Ini sangatlah tidak adil.

Jokowi mengerahkan militer TNI dan Polisi serta aparat keamanan lainnya untuk memastikan rakyat tunduk dengan dikeluarkannya Maklumat Kepala Kepolisian No.Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) pada 19 Maret lalu. Polisi mempunyai kuasa untuk membubarkan kerumunan massa, dan aktifitas rakyat yang melibatkan banyak orang seperti pertemuan, seminar, konser, olahraga, pasar malam, demontrasi,  bahkan acara resepsi keluarga yang dilakukan rakyat, dengan memberikan sanksi berlapis bagi pelanggar KUHP (pasal 212,216, dan 218) tentang aturan kerumunan di suatu tempat serta menerakpan jam malam bahkan rencana larangan untuk mudik.

Saat ini rakyat membutuhkan Tenaga Medis dan pelayanan kesehatan dikampung-kampung, pemukiman buruh bukan patroli polisi! Rakyat  menginginkan jaminan upah dan tersedianya bahan makanan pokok, jika rakyat dibatasi dan dilarang beraktifitas. Serta subsidi bagi pelajar dan mahasiswa yang belajar melaui jejaring Internet.

Penanganan penyebaran Corona Virus yang lambat dan tidak serius. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersikukuh membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja,  yang sangat terang memfasilitasi semangat tuan tanah dan borjuasi komperador melakukan ekploitasi klas buruh dan merampok sumber daya alam Indonesia.

Berdasarkan situasi dan kondisi tersebut, atas nama kemanusiaan dan keselamatan jutaan klas buruh dan seluruh rakyat Indonesia. Gabungan Serikat Buruh Indonesia memberikan kesimpulan  bahwa pemerintahan Jokowi, tidak cakap dalam menangani pademi virus mematikan corvid-19, dan tidak mampu memberikan keamanan, kesehatan dan pendidikan serta jaminan hidup rakyat. Selanjutnya GSBI memberikan maklumat kepada pemerintahan Jokowi untuk segera :

1.Memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan gratis hingga ke pedesaan, kampung, kawasan pemukiman, pabrik, kampus dan seluruh area dimana sudah ditemukan penyebaran Virus Corona!, dengan meyediakan dan mendistribusikan secara gratis masker, hand sanitizer, vitamin dan melakukan rapin test kepada seluruh rakyat
2.Berikan jaminan  ketersediaan pangan yang bergizi bagi rakyat dengan harga yang murah!
3.Segera meliburkan dan berikan jaminan atas upah dan hak-hak buruh tetap dibayarkan.
4.Berikan Alat Perlindung Diri (APD) yang memadai serta berikan insentif dan tunjangan kepada dokter, perawat dan tenaga medis sebagai garda terdepan dalam memerangi penyebaran virus Corona.
5.Menuntut kepada Presiden Jokowi dan DPR RI untuk segera mencabut dan membatalkan pembahasan Omnibus Law Ruu Cipta Kerja

Demikian sikap dan tuntutan GSBI kepada pemerintah menanggapi pandemi Corvid-19, GSBI juga menyampaikan hormat kepada para dokter dan perawat serta petugas medis yang hari ini menjadi garda terdepan memerangi virus corona serta menyerukan kepada seluruh klas buruh untuk memperkuat solidaritas diantara rakyat, untuk mempertinggi tuntutan kepada pemerintah Jokowi untuk serius menangani penyebaran virus corona di Indonesia.

Jakarta, 31 Maret 2020

Hormat Kami
Dewan Pimpinan Pusat
Gabungan Serikat Buruh Indonesia

Rudi Hb Daman
Ketua Umum

Emelia Yanti Siahaan
Sekretaris Jenderal