Menyikapi COVID-19, Ini Sikap dan Seruan ILPS

INFO GSBI-Jakarta. Menyikapi perkembangan dan penyebaran virus Corona (Covid-19) yang semakin luas dan korban semakin meninggkat, ILPS mengeluarkan sikap dan tuntutannya dimana salah satunya ILPS menuntut agar pekerja yang terkena dampak harus memiliki jaminan pendapatan dan akses gratis ke pengujian dan perawatan. Pemerintah harus memprioritaskan masyarakat rentan. Mereka yang berkuasa harus dimintai pertanggungjawaban atas krisis kesehatan. Meskipun menjaga jarak sosial (social distancing) adalah sebuah cara untuk mengelola epidemi, itu tidak boleh digunakan untuk menghancurkan solidaritas sosial dan pengorganisasian dan tindakan politik.

Selain itu ILPS juga mengajak Rakyat di seluruh dunia untuk bersatu dan melakukan tindakan kolektif untuk perawatan kesehatan. Dan ILPS menyerukan anggotanya di seluruh dunia untuk mengatasi krisis kesehatan yang mendesak yang disebabkan oleh virus korona COVID-19. Sekarang ada lebih dari 167.000 kasus dari 150 negara dan teritori dengan lebih dari 6.000 kematian tragis pada 16 Maret 2020.

Dimana ILPS menegaskan masalah ini dan masalah-masalah lainnya yang diciptakan oleh kapitalisme hanya dapat diselesaikan dengan kepemilikan sosialis oleh rakyat pekerja di bidang produksi dan kekayaan, serta kontrol rakyat terhadap kesehatan dan layanan-layanan lain untuk rakyat, dengan menghilangkan produksi dan layanan demi keuntungan semata.

Untuk lebih lengkapnya, silahkan baca Pernyataan Sikap ILPS di bawah ini atau kunjungi https://ilps.info/en/2020/03/17/struggle-for-peoples-health-amid-covid-19-pandemic/

==============

Pernyataan Liga Perjuangan Rakyat Sedunia (ILPS)

“Perjuangan untuk Kesehatan Rakyat di tengah COVID-19”

17 Maret 2020

Perjuangan Liga Internasional untuk Perjuangan Rakyat (ILPS) menyerukan anggotanya di seluruh dunia untuk mengatasi krisis kesehatan yang mendesak yang disebabkan oleh virus korona COVID-19. Sekarang ada lebih dari 167.000 kasus dari 150 negara dan teritori dengan lebih dari 6.000 kematian tragis pada 16 Maret 2020.

Pandemi lebih lanjut menunjukkan kapasitas kapitalisme untuk melayani rakyat.

Yang paling rentan terhadap virus adalah massa pekerja yang memiliki upah atau pendapatan rendah dan akses yang buruk atas perawatan kesehatan dan fasilitas medis. Sistem perawatan kesehatan nasional, seperti yang ada di Eropa, dicabut dan diprivatisasi di bawah rezim neoliberal dan ini telah memperburuk pertumbuhan yang cepat dari krisis kesehatan hingga saat ini. Seiring dengan monopoli perusahaan transnasional raksasa Pharma untuk keuntungan pribadi, sistem kesehatan yang diprivatisasi sangat lemah dalam kampanye skala besar untuk pencegahan seperti pengujian, penelusuran, penahanan, dan layanan kuratif. Kepercayaan rakyat terhadap sistem kesehatan saat ini semakin terkikis.

Pemerintah (pihak yang berwenang) di banyak negara kapitalis berusaha mati-matian untuk merangsang ekonomi mereka yang gagal setelah krisis korona dan krisis ekonomi dan sedang berusaha untuk memompa miliaran dolar untuk ekonomi negara mereka di tengah upaya yang putus asa untuk mencegah bencana.

Tentu saja tugas itu bahkan lebih sulit bagi negara-negara kapitalis karena hutang mereka yang besar dan defisit anggaran, dan karena mereka telah mendorong suku bunga turun ke level yang terendah dalam sejarah tetapi tetap saja ekonomi mereka krisis.

Pandemi dan krisis ekonomi yang terjadi, sebagaimana diketahui secara luas, telah dikelola dengan buruk karena cengkraman ideologis neoliberalisme pada otoritas kapitalis di banyak negara, dan juga karena "Pengetatan (Austerity)" neo liberalisme lebih dari 40 tahun telah menyebabkan pemotongan layanan kesehatan yang tersedia dan layanan lainnya yang diperlukan oleh rakyat untuk menyelesaikan krisis kesehatan saat ini.

Meskipun tanggung jawab individu seperti mencuci tangan dan menjaga jarak dapat membantu, namun itu sangat tidak memadai dalam menangani ancaman skala besar. Banyak negara, seperti AS, terlalu bergantung pada perawatan kesehatan sekunder (pendukung) dan tersier (mewah) dan bukan pada perawatan kesehatan preventif primer (perawatan kesehatan pokok untuk pencegahan).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) butuh waktu lama menangani keprihatinan internasional dua bulan penuh sejak wabah mulai muncul dan sekarang sibuk mengumpulkan uang untuk Dana Respon Solidaritas (Solidarity Response Fund). Dengan sistem kapitalis monopoli dunia dalam krisis, sumber daya justru semakin diperketat. Pekerja menderita kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian.

Karena keputusasaan menahan virus, beberapa pemerintah telah memilih untuk mengisolasi wilayah (lockdown) dan mengandalkan tindakan militer daripada perhatian medis. Lockdown selama sebulan dipaksakan oleh pemerintah Filipina di bawah Presiden Duterte secara praktis adalah darurat militer. Pengaturan kerja yang fleksibel sedang diberlakukan, pertemuan massal dan hak-hak sipil lainnya sedang dibatasi.

ILPS menuntut agar pekerja yang terkena dampak harus memiliki jaminan pendapatan dan akses gratis ke pengujian dan perawatan. Pemerintah harus memprioritaskan masyarakat rentan. Mereka yang berkuasa harus dimintai pertanggungjawaban atas krisis kesehatan. Meskipun menjaga jarak sosial (social distancing) adalah sebuah cara untuk mengelola epidemi, itu tidak boleh digunakan untuk menghancurkan solidaritas sosial dan pengorganisasian dan tindakan politik. Rakyat harus bersatu dan melakukan tindakan kolektif mereka untuk perawatan kesehatan. Menegaskan kesehatan rakyat atas keserakahan korporasi dan kebijakan imperialis.

Masalah ini dan masalah-masalah lainnya yang diciptakan oleh kapitalisme hanya dapat diselesaikan dengan kepemilikan sosialis oleh rakyat pekerja di bidang produksi dan kekayaan, serta kontrol rakyat terhadap kesehatan dan layanan-layanan lain untuk rakyat, dengan menghilangkan produksi dan layanan demi keuntungan semata. []#

x