Ini Tuntutan Aksi Buruh Sawit PT. Patiware (Wilmar Group)

INFO GSBI-Bengkayang. Buruh PT Patiware yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Bengkayang dan DPC Hukatan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Bengkayang menggelar aksi mogok kerja serta aksi damai menyampaikan aspirasinya di depan Kantor PT Patiware, Desa Karimunting, Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Kalbar pada Kamis 11 Februari 2021 pagi kemarin.

Berbekal kertas karton berisikan tuntutan serta pengeras suara, para Buruh berapi-api menyampaikan aspirasinya kepada pihak Perusahaan tempat mereka bekerja, dengan dikawal jajaran TNI dan Polri.

Seketaris Umum DPC GSBI Kabupaten Bengkayang, Wahyu Setiawan mengatakan, tuntutan para buruh adalah kenaikan gaji berdasarkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kalbar melalui Surat Keputusan (SK) 886/DISNAKERTRANS/2020. 

Dimana pada SK tersebut, menyatakan untuk UMKS sektor perkebunan di Tahun 2021 sebesar Rp 2.930.000, lebih tinggi dari pada UMKS di tahun sebelumnya yaitu Rp 2.750.000.

"SK Ini yang pihak perusahaan tidak mau laksanakan," kata Wahyu Setiawan. Wahyu menegaskan, apabila belum ada keputusan dari pihak perusahaan untuk menaikan gaji sesuai dengan SK Gubernur tahun 2021, dia pastikan aksi mogok kerja akan terus dilakukan dan buruh siap berjuang sampai menang. 

"Saat ini buruh sudah tiga hari mogok," ungkap Wahyu menerangkan, namun pihak perusahaan PT Patiware yang tergabung dalam KPN Corp (grup) tidak bergeming, tidak mau memenuhi tuntutan buruh dengan tetap berdalih dengan adanya u

Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, pihak perusahaan tidak wajib melaksanakan UMSK dan UMSK harusnya sudah tidak ada.

Sikap KPN Corp ini dipertegas dengan keluarnya memorandum nomor 007/HCO-HO/Sirkuler/2021 tentang Perubahan penetapan upah karyawan 2021 Kalbar, yang diterbitkan langsung dari Jakarta (kantor Pusat).

"Dalam memo tersebut mengatakan untuk meninjau SK Gubernur Kalimantan Barat tentang UMSK yang ditetapkan, karena tidak terdapat dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law," terangnya.

Pihak KPN Corp , kata Wahyu, berdalih tidak dapat memenuhi UMSK Bengkayang, yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang telah mengambil Keputusan berdasarkan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan bersama.

"Maka dari situasi tersebut GSBI dan KSBSI-HUKATAN melakukan Penyampaian Aspirasi dan melakukan Mogok Kerja sampai adanya keputusan Perusahaan untuk menjalankan aturan yang telah ditetapkan Gubernur Kalbar tentang UMSK Bengkayang," jelasnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Humas PT Patiware, Darius mengatakan pihaknya sudah menanggapi aksi para buruh melalui notulen hasil mediasi bersama Dinas Ketenagakerjaan yang dikeluarkan pada Rabu 9 Februari 2021.

"Tanggapan managemen ada di notulen ini (hasil mediasi)," terang Darius.

Pada notulen tersebut, di poin kesimpulan nomor dua berbunyi pihak KPN Corp akan mendiskusikan dengan para Direksi terkait tuntutan SP/SB dan untuk sekarang tetap menjalankan Memo 007/ HCO-HO/Sirkuler/II/2021 terlebih dahulu, sampai mendapatkan keputusan dari dewan Direksi.

Sedangkan untuk upah pekerja akan disesuaikan dengan hasil keputusan, jika diterima maka kekurangan upah akan dibayarkan rapel.

Pada poin kesimpulan nomor empat, KPN Corp akan berusaha memberikan keputusan sebelum 7 hari kerja (tanggal 11 Februari 2021 sampai tanggal 19 Februari 2021)

"Sesuai isi notulen pihak Managemen masih melakukan tahapan diskusi ke tingkat Direksi dan seperti isi Kesimpulan di Notulen tersebut," terangnya. (*)#.

Sumber Berita. DPC GSBI Kabupaten Bengkayang dan Tribun Pontianak.Co.Id (Tribunnews.Com).