Pidato Sekjend GSBI dalam Acara Webinar ILPS tentang Peringatan Paris Commune

INFO GSBI – Jakarta. Berikut ini adalah Pidato Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal GSBI, Emelia Yanti Siahaan, SH dalam acara webinar ILPS tentang Peringatan Paris Commune yang diselenggarakan pada tanggal 9 Mei 2021.

Pidato GSB ini di beri judul : Kondisi Kaum Buruh dan Perjuangan Serikat Buruh Sejati di Indonesia Di Tengah Pandemi Covid-19 : Pengalaman GSBI  (The condition of labor people and struggle of genuine trade union in Indonesia amidst Covod-19 Pandemic: the experience of GSBI)

Berikut ini adalah isi lengkap naskah pidatonya.

Kondisi Kaum Buruh dan Perjuangan Serikat Buruh Sejati di Indonesia Di Tengah Pandemi Covid-19 : Pengalaman GSBI

The condition of labor people and struggle of genuine trade union in Indonesia amidst Covod-19 Pandemic: the experience of GSBI 

Salam Demokrasi ..!!

Saya Emilia Yanti, Sekretaris Jenderal GSBI, menyampaikan terimakasih atas kesempatan yang diberikan pada kami untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman tentang kondisi rakyat Indonesia, khususnya kondisi kaum buruh, serta perjuangannya selama Covid-19 di Indonesia. 

I’m Emelia Yanti, the General Secretary of GSBI, deliver thanks for the chance given to us to share knowledge and experience on the condition of Indonesian people, especially condition of labor people, and their struggle during the pandemic in Indonesia. 

Adalah kehormatan luar biasa bagi kami bisa mengekspresikan aspirasi dan kepentingan di momentum Peringatan Komune Paris yang sangat bersejarah bagi kaum buruh di seluruh dunia. Istimewanya, peringatan ini dilakukan pada saat kita sama-sama menjadi saksi bahwa, dunia yang bisa diciptakan oleh kapitalis monopoli internasional pada akhirnya hanyalah DUNIA BERMASKER. Kemana-kemana kita harus pakai masker, dan mereka memaksa kita menyebut ini dunia yang NORMAL. Bila sistem ini terus berkuasa, bukan mustahil ke depan kita akan menemukan diri kita dijalan-jalan bahkan di rumah akan berpakaian ala ASTRONOUT lengkap dengan pesawat ala ruang angkasanya, untuk mencari jejak air dan oksigen di bumi, karena perubahan iklim sebentar lagi air dan oksigen di bumi di bawah imperialisme tinggal sejarah.  

It is a great honor for us to express aspiration and interest of people in the momentum of commemoration of the Paris Commune as a great historic for the labor of the world. The special thing is the commemoration held in the time when we are witnessing that the world created by the international monopoly of capitalism eventually just a “World of Face Mask”. We have to wear masks everywhere. We are forced to accept this situation as a NORMAL WORLD. If this such system continues to rule, we will probably find ourselves on the streets and even at home wearing ASTRONOUT outfit complete with space-style aircraft, looking for traces of water and oxygen on earth. The water and oxygen will soon disappear and remain as a historical matter due to climate change under the imperialism system.  

Untuk diketahui, Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) adalah Konfederasi Serikat Buruh dari berbagai jenis produksi secara nasional, konfederasi propinsional dan kabupaten serta berbagai serikat buruh perkebunan dan lokal yang ada di Indonesia. Saat ini sangat mendesak bagi GSBI untuk membangun dan memperluas organisasinya agar dapat merepresentasikan sebaik-baiknya karakter serikat buruh sejati dan militan di tengah dominasi serikat buruh kuning dan tradisional di Indonesia. Bagaimana pun, aspirasi dan kepentingan mendesak bagi kaum buruh Indonesia saat ini adalah memiliki serikat buruh militan dan sejati sebagai alat perjuangan untuk pemebebasan kaum buruh dari sistem kapitalis dan krisisnya. Kaum buruh, bahkan rakyat Indonesia membutuhkan serikat buruh sejati yang bisa memahami masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa dan seluruh rakyat Indonesia yaitu imperialisme, feodalisme dan kapitalisme birokrat. Serikat buruh yang sungguh paham dan bersedia berjuang untuk mengakhiri tiga masalah tersebut, yang telah menciptakan dan memelihara sistem setengah jajahan dan setengah feodal secara kekerasan berbasiskan pada penghisapan setengah feodal atas kaum tani di pedesaan. 

The Federation of Indonesian Trade Union (GSBI) is a national confederation of trade unions of various types of production, province and district confederations as well as various plantation and local trade unions in Indonesia. At present it is very urgent for the GSBI to build and expand its organization in order to represent the character of a genuine and militant trade union in the midst of the domination of the yellow and traditional trade unions in Indonesia. After all, the aspiration and urgent interest for the Indonesian workers today is to have a militant and genuine trade union as a means of struggle for the total liberation of the workers from the capitalist system and its crisis. The workers, even the Indonesian people, need a genuine trade union that really understand and willing to strive to end the main problems faced by the nation and all Indonesian people, namely imperialism, feudalism and bureaucratic capitalism. These three problems have created and maintained a semi-colonial and semi-feudal system by force based on the semi-feudal exploitation of the rural peasants.

Konsekuensinya, GSBI sebagai serikat buruh sejati berusaha terus tanpa lelah dan putus asa memberikan pemahaman bahwa syarat bagi pembebasan penuh kaum buruh dari sistem kapitalis di Indonesia, pertama-tama, harus mampu memobilisasi seluas-luasnya kaum buruh agar dapat memberikan kepemimpinan klas bagi kaum tani yang berjuang memebebaskan diri dari belenggu sewah tanah dan peribaan melalui land reform sejati di pedesaan.

As a consequence, the GSBI as a genuine trade union strives to continue tirelessly and desperately to provide an understanding that the conditions for the total liberation of the workers from the capitalist system in Indonesia, firstly, must be able to mobilize workers as widely as possible in order to provide clas leadership for the peasants. We noticed that the peasants are struggling to free from the shackles of land rent and usury through genuine land reform in the countryside.

Pada saat Pandemi Covid-19 seperti sekarang, negara dan pemerintah Indonesia, tidak hanya menunjukkan ketidak-mampuannya untuk memerintah akan tetapi juga memperlihatkan karakter sesungguhnya sebagai negara reaksioner dengan pemerintah boneka yang membebek pada imperialis. Meskipun jelas-jelas tidak berdaya menghadapi dan menangani Pandemi Covid-19 serta berbagai masalah ekonomi, politik dan kebudayaan yang menyertainya. Pemerintah Presiden Joko Widodo tetap bersikeras menunjukkan bahwa dia layak untuk berkuasa dan bisa menyelesaikan masalah rakyat Indonesia yang sangat berat.

In the recent of Covid-19 Pandemic, the state and government of Indonesia show their incapability to rule. They also show a true character as a reactionary state with a puppet government that turned to imperialism. They are clearly powerless to face and handle the Covid-19 Pandemic and the various economic, political and cultural problems along with it. However, President Joko Widodo's government continues to insist on demonstrating that it is worthy of power and can solve the very tough problems of the Indonesian people.

Selama Covid-19, Pemerintah Presiden Widodo kerjanya hanya menekan rakyat dengan peraturan dan aparatur negara bersenjata agar mengikuti semua kebijakan dan protokol kesehatan. Sistem pemeriksaan Covid-19 yang sangat meragukan secara ilmiah tetapi harus dibayar mahal, pembatasan mobilitas yang sangat menindas dan vaksinasi yang sangat kontroversial.    

During the Covid-19 pandemic, President Widodo's government only worked to supress the people with regulations and armed state apparatus to obey all policies and health protocols. A highly dubious scientifically but expensive of health checking system, extremely oppressive mobility restrictions and highly controversial vaccinations. 

Negara tidak bisa menjalankan tugas dan tanggungjawab untuk melindungi dan menangani kesehatan rakyat. Bertahun-tahun Indonesia hanyalah konsumen obat-obatan dan vaksin imperialis. Sekarang trilyunan rupiah dihabiskan untuk mengimpor vaksin Covid-19 dan masih sempat menepuk dada dengan mengatakan pada rakyat bahwa Indonesia adalah negeri yang sudah sukses memvaksin rakyatnya paling besar setelah China dan India. Utang baru yang diciptakan selama penanganan Pandemi Covid-19 membengkak sedemikian rupa, termasuk biaya yang dihabiskan untuk impor vaksin jadi dan bahan baku vaksin yang diproduksi di bawah lisensi di Indonesia.  

The state did not implement its duties and responsibilities to protect and handle people's health. Indonesia was only a consumer of imperialist medicines and vaccines for years. Nowadays trillions of rupiah are spent on importing the Covid-19 vaccines. But they are still having time to pat the chest telling the people that Indonesia is a succeeded country in vaccinating its people, the largest after China and India. The new debt created during the handling of the Covid-19 Pandemic has swelled to such an extent, including the costs spent on imports of vaccines and raw materials to produce vaccine under license in Indonesia.

Berkedok program integratif penanganan ekonomi selama Pandemi, pemerintah Presiden Joko Widodo mengucurkan dana sangat besar bagi rakyat untuk keperluan politik sendiri, untuk mencegah perjuangan klas, bukan untuk membebaskan rakyat dari kesulitan ekonomi dan politik. Mereka mengucurkan dana untuk loyalis politik dan melalui loyalis politiknya sendiri. Termasuk memperluas impor bahan keperluan hidup berkedok cadangan dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Dana yang diperoleh dari impor keperluan hidup selama Pandemi sangat besar. Kewajiban pemeriksaan kesehatan dengan biaya sendiri untuk pengguna Pesawat Terbang dan Kereta Api serta berbagai keperluan lainnya adalah cadangan dana politik besar bagi pemerintah yang berkuasa di tingkat pusat maupun lokal. 

Under the guise of an integrative program for handling the economy during the Pandemic, President Joko Widodo's government disbursed enormous funds for the people for their own political needs, to prevent class struggle, not to free the people from economic and political difficulties. They disburse funds to political loyalists and through their own political loyalists. This includes expanding imports of living necessities under the guise of reserves in the face of the pandemic impacts. Funds raised from imports of living necessities during the Pandemic were enormous. The mandatory to have medical examinations for Airplane and Train users as well as various other purposes is a large political fund reserve for the ruling government at the central and local levels.

Perhatian negara dan pemerintah Indonesia terhadap penghidupan rakyat yang sudah buruk sebelum Pandemi, semakin menjadi-jadi di era Pandemi. Tidak ada gunanya lagi berharap pada bantuan negara yang sangat terbatas, tendensius, bersyarat dan sangatt diskriminatif. Dari hari ke hari hanya peraturan pembatasan yang baru di tengah para aparatur sipil dan militer tinggi negara tidak mengenal dan terkena aturan pembatasan apapun. Rakyat harus ini, harus itu, sementara mereka tidak ada satu pun keharusan yang diberlakukan bagi dirinya.

The bad attention of the state and the Indonesian government to the people's livelihoods has become increasingly prevalent in the Pandemic era. It is useless to hope the state aid which is very limited, tendentious, conditional and discriminatory. Day by day the government issues new restrictive regulations for people while the high civilian and military apparatus of the state do not recognize and exclude from any restrictive rules. They don’t impose any obligation for their self while the people have to obey “to be this or that”. 

Akibat politik komoditas pertanian murah untuk ekspor yang semakin intensif, kaum tani penggarap di pedesaan semakin tidak mampu membayar sewa tanah dan tenggelam berkepanjangan dalam utang lama, terus menciptakan utang baru, hingga kehilangan tanah dan kebebasan sepenuhnya. Tani miskin dan buruh tani yang harus hidup dari menjual tenaga kerjanya secara harian, beban kerja semakin intensif, syarat hidup semakin lemah. Di tengah harga komoditas yang berubah-ubah dan cenderung menurun, tenaga kerja menumpuk tidak berharga.

As a result of the increasingly intensive politics of cheap agricultural commodities for export, the settler peasants in the countryside are increasingly unable to pay the land rent. They have been drowning for a long time in old debts, continuing to create new debts, until they lose their land and freedom completely. Poor peasants and agricultural laborers who live by selling their labor on a daily basis have to bear more intensive workload. Their living conditions are getting weaker. Amidst volatile and declining commodity prices, labor has accumulated worthless.

Dibandingkan dengan kaum tani, Kaum buruh tidak lebih baik kondisinya. Sejak awal Pandemi Covid-19 dan krisis karena Pandemi belum sedalam dan seluas sekarang, kaum buruh telah menjadi tumbal kaum kapitalis dan negara. Dia harus terus bekerja dengan kekhawatiran luar biasa atas Pandemi dan biaya-biaya yang muncul karena Pandemi dan karena pembatasan-pembatasan yang diberlakukan secara sepihak dan penuh paksaan. PHK terus berlangsung, pemutusan kontrak sepihak sementara dan permanen terus berlangsung. Pandemi Covid-19 memberikan alasan lebih kuat bagi kaum kapitalis untuk menentang tuntutan ekonomi kaum buruh. Tuntutan kenaikan upah “terlihat” tidak relevan dan tidak bisa dipahami di era Pandemi. Tuntutan Tunjangan Hari Raya (THR) nampak berlebihan. Karena tanpa Pandemi pun hanya sebagian kecil kaum kapitalis yang membayar THR berdasarkan peraturan yang berlaku. 

The condition of labors is no better compared to peasants. Labors have become victims of capitalists and the state since the beginning of the pandemic and the crisis due to the Pandemic. They must continue to work with the utmost concern over the Pandemic and the costs incurred by the Pandemic and because of the unilateral and coercive restrictions imposed. Layoffs continue as well as temporary and permanent termination of contracts unilaterally. The Covid-19 pandemic provides an even stronger reason for capitalists to oppose the economic demands of the workers. The demands for wage increases are "seen" irrelevant and incomprehensible in the Pandemic era. The demands for holiday allowances (THR) seemed as an excessive demand. It is because only a very few capitalists paid the allowances (THR) based on the applicable regulations, even before the pandemic.

Pandemi Covid-19 memberikan alasan tambahan bagi kaum kapitalis dan negara-nya untuk memberangus serikat buruh dan kebebasan untuk mendesakkan aspirasi dan kepentingan kaum buruh. Tuntutan ekonomi selalu berhadapan dengan halangan politik yang lebih berat dan kuat dari waktu ke waktu. Bahkan aksi kaum buruh harus berhadapan dengan berbagai bentuk tindakan kekerasan seperti pembubaran paksa dan penangkapan berdasar pelanggaran protokol kesehatan. Situasi ini memberikan keuntungan bagi klas yangg berkuasa dan kaum kapitalis secara umum. 

The Covid-19 pandemic provides an additional reason for capitalists and their States to suppress trade unions and the freedom to assert the aspirations and interests of the workers. Economic demands are always faced with heavier and stronger political obstacles from time to time. Even the actions of the workers must be faced with various forms of violence such as forced dispersal and arrests based on violations of health protocols. This situation benefits the ruling class and the capitalists in general.

Di satu sisi kaum buruh semakin sulit untuk mendesakkan aspirasi dan kepentingannya, imperialis dan pemerintah bonekanya di Indonesia memiliki keleluasaan istimewa tidak terikat oleh pembatasan apapun selama Pandemi. Mereka terus berusaha mempercepat implementasi neo-liberalisme dengan segala cara berkedok pemulihan ekonomi rakyat selama Pandemi. Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 salah-satu peraturan yang sukses ditetapkan untuk meraih utang dan investasi asing lebih besar di satu sisi, dan merampas hak dasar kaum buruh dan kaum tani serta pekerja lainnya di Indonesia.

On the one hand the workers more difficult to push their aspirations and interests, while at the other side, the imperialists and their puppet governments in Indonesia have special privileges not to be bound by any restrictions during the Pandemic. They continue to accelerate the implementation of neo-liberalism by all means under the guise of the people's economic recovery during the Pandemic. The Omnibus Act on Job Creation No.11 of 2020 is one of the regulations that has been successfully enacted to achieve greater foreign debt and investment on the one hand, and deprive rights of the labors, peasants and other workers in Indonesia.

Serial aksi dan kampanye dilancarkan oleh kaum buruh bersisian dengan gerakan demokratis lainnya menentang penetapan undang-undang tersebut. Hingga sekarang kaum buruh terus berusaha agar peraturan tersebut tidak bisa dijalankan dan tidak bisa dijadikan dasar untuk melahirkan peraturan baru karena pasti meningkatkan derajat penghisapan atas kaum buruh dan rakyat Indonesia. Agar aksi dan kampanye ini dapat terus berlanjut, serikat buruh jadi harus dapat menjadi tulang punggung aksi di perkotaan bersisian dengan kaum intelektual demokratis, serta kebangkitan kaum tani di pedesaan. Kebebasan politik dan kebudayaan meskipun terbatas sangat berharga bagi gerakan rakyat termasuk bagi serikat buruh sejati. Di tengah Pandemi, kebebasan politik harus terus dipertahankan dan diperluas agar kaum buruh dapat membangun dan mengembangkan kekuatannya secara berkelanjutan. Kaum buruh tidak boleh memberikan kesempatan kepada negara reaksi dan kaum kapitalis merampas kebebasan tersebut, agar aspirasi dan kepentingannya dapat diperjuangkan.

A series of actions and campaigns were launched by the workers side by side with other democratic movements against the enactment of the act. The workers continue to strive to stop implementation of the omnibus act. The struggle is also aimed to halt the generating of new regulations under the act because it certainly increases the exploitation degree to the workers and Indonesian people. In order to ensure the continuity of the campaigns, the trade unions must take role as the backbone of action in the cities alongside the democratic intellectuals, as well as the rise of the rural peasants. Political and cultural freedoms despite its limited, have a great value to the people movement including genuine trade unions. Therefore, it must be maintained and expanded to build and develop the sustainable strength of workers amidst the pandemic. The workers must not give opportunity to the reactionary State and the capitalists to deprive these freedoms, so that their aspirations and interests can be strived.

Perjuangan rakyat Myanmar di tengah krisis telah memberikan kekuatan dan inspirasi pada kami. Bagaimana mahal dan berharganya kebebasan politik, bahkan mereka harus rela tetap berjuang dan terus berlatih untuk merebut kembali hak demokratisnya di era Covid-19. Kebebasan politik yang telah ditangan tidak boleh dirampas dengan berbagai alasan, termasuk oleh pembatasan karena Pandemi Covid-19. Semangat perjuangan rakyat Myanmar memberikan inspirasi nyata bagaimana seharusnya gerakan serikat buruh sejati di Indonesia berjuang bahkan di era Pandemi yang ganas dan pembatasan Covid-19 dan tindasan Junta yang ganas. Indonesia pernah mengalami situasi yang sama selama rezim Suharto dan Orde Barunya. 

The struggle of the Myanmar people in the midst of a crisis has given us strength and inspiration. This show us on how expensive and valuable political freedom is, even they must keep fighting and training to reclaim their democratic rights in the Covid-19 era. Do not let the political freedom of people be deprived for various reasons, including by restrictions due to the Covid-19 Pandemic. The spirit of the struggle of Myanmar people provides real inspiration on how the genuine trade union movement in Indonesia should struggle even in the era of the ferocious pandemic and restrictions and the violent oppression of the Junta. Indonesia experienced a similar situation during the Suharto regime and his New Order.

Selama gerakan Mei 1998, Rakyat Indonesia pernah memperlihatkan kemampuannya bekerja sama menggalang kekuatan yang sangat luas dan besar untuk menggulingkan Suharto. Sayang, pada saat kebebasan politik di perkotaan tidak bisa lagi dipertahankan, kekuatan tani dan suku bangsa minoritas yang maju yang bisa membuka jalan untuk bentuk perjuangan yang lebih digdaya yang bisa menghilangkan halangan politik yang mustahil disingkirkan dengan perjuangan politik biasa lagi, belum eksis kala itu. Sehingga para aktivis habis-habisan bertarung di perkotaan dengan segala cara, bahkan hingga mengambil bentuk kekerasan karena kefrustrasian. Juga selama era tahun 1950-1965 yang lalu, gerakan buruh di Indonesia berkembang dengan pesat dan sukses menggalang seluruh golongan yang terkenal dengan Front Nasionalis, Komunis dan Agama (NASAKOM). Akan tetapi justru itulah awal mula kehancuran gerakan buruh secara umum, karena kekuatan perubahan sesungguhnya tidak bangkit yaitu kaum tani yang dipimpin oleh kaum buruh di pedesaan.

During the movement of May 1998, the Indonesian people demonstrated their ability to work together to mobilize a very broad and large force to overthrow Suharto. Unfortunately, once political freedom in the cities could no longer be sustained, the power of peasants and the advanced national minority did not exist yet. This power is actually could pave the way for a more powerful struggle to remove political obstacles that impossible to be removed by ordinary political struggle. So that the activists fight all out in the cities in every way, even taking the form of violence because of frustration. In the 1950-1965, the labor movement in Indonesia developed rapidly and successfully mobilized all groups known as the Nationalist, Communist and Religious Front (NASAKOM). But that is precisely the beginning of the general collapse of the labor movement because the real power of change did not arise, namely the peasants led by the workers in the countryside.

Rakyat Myanmar sedang menghadapi situasi itu, mereka cukup beruntung memiliki banyak kekuatan cukup maju di pedesaan yang bersedia menampung para aktifis dari perkotaan pada saat represi junta seperti sekarang, dan bahkan bersedia melatih mereka secara militer untuk menghadapi junta.

The people of Myanmar are facing such situation. They are fortunate enough to have a lot of advanced forces in the countryside that are willing to accommodate activists from the cities during the current junta repression, and even willing to provide military training to face the junta.

Pada akhirnya, GSBI pun, semua kita harus belajar dan mengambil semangat Komune Paris sebaik-baiknya. Bahwa peranan kaum buruh sangat diperlukan tidak saja untuk memperbaiki keadaan hidup akan tetapi memiliki cita-cita lebih tinggi mengubah secara fundamental sistem kapitalis monopoli internasional yang berdominasi di seluruh dunia dengan memerosotkan kakinya di berbagai negeri, termasuk dengan mengalahkan sistem setengah jajahan dan setengah feodal, basis sosial bagi imperialisme di Indonesia. Kaum buruh harus memiliki cita-cita mengakhiri kekuasaan kaum borjuasi yang terbukti hanya memberikan keuntungan ekonomi bagi klasnya sendiri. Klas buruh harus terus belajar untuk berkuasa dan memerintah, dalam kasus Indonesia, dia harus belajar memerintah bersama-sama dengan kaum tani, berikutnya dengan klas lainnya yang terbangkitkan, yang sama-sama memiliki kehendak menghancurkan imperialisme, feodalisme dan kapitalis birokrat di Indonesia.  

Eventually, GSBI and all of us must learn and take the Paris Commune spirit as good as possible. It stated the role of the workers is indispensable not only to improve living conditions but to have higher aspirations to fundamentally change the international monopoly capitalist system by slumping its feet in various countries, including by defeating the semi-colonial and semi-feudal systems as a social basis for imperialism in Indonesia. The workers must aspire to end the power of the bourgeoisie which is only taking economic benefits for its own class. The working class must continue to learn to rule and govern. In the case of Indonesia, it must learn to rule together with the peasants, then with the other awakened classes, which share the same will to destroy imperialism, feudalism and bureaucratic capitalist in Indonesia.

Situasi tidak mudah, sekalipun kita harus tetap bersandar pada kemampuan sendiri dalam menuntaskan masalah nasional sebagai prinsip tidak tergantikan dalam gerakan buruh, tidak berarti gerakan saling membantu antar gerakan rakyat dan gerakan buruh secara regional dan internasional tidak diperlukan. Justru pada saat ini, di bawah imperialisme gerakan rakyat dari berbagai negeri harus memperkuat gerakan saling membantu tanpa batas, solidaritas internasional yang sebenar-benarnya dengan berbagai bentuk aktivitas dan lebih maju. Dengan jalan ini kita bisa memahami bahwa kemajuan gerakan di satu negeri sangat berarti bagi kemajuan gerakan di negeri yang lain. GSBI sangat konsen untuk memperluas kerjasama antar kaum buruh, antar gerakan buruh sejati secara regional dan internasional, dan sangat terbuka untuk belajar dari pengalaman yang maju dari berbagai gerakan buruh sejati, dari kemenangan dan kekalahan yang berharga dari berbagai negeri. []

The situation is not easy. We must rely on our own ability to solve national problems as an irreplaceable principle in the labor movement. However, the movement for mutual aid among the people's movement and the labor movement regionally and internationally are necessary. It is precisely at this time that, under imperialism, the movements of the people of various countries must strengthen mutual aid without limits, genuine international solidarity with various forms and more advanced of activities. In this way we can understand that the progress of a movement in one country means a lot to the progress of movements in another country. The GSBI is very concerned on expanding cooperation among workers and genuine labor movements regionally and internationally. We are also very open to learning from the advanced experiences of various genuine labor movements, of the valuable victories and defeats of various countries. []

 

Long live international solidarity!

Salam Solidaritas Internasional 

Jayalah Solidaritas Internasional

Tertanda :

Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Buruh Indonesia (DPP. GSBI)

Emelia Yanti MD Siahaan, SH (Sekretaris Jenderal GSBI)