Peringati Hari Perempuan Internasional (HPI) 8 Maret 2022, GSBI Lakukan Aksi di Kantor Kemnaker RI

INFO GSBI-Jakarta.  Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) sebagai pusat perjuangan buruh dan serikat buruh yang berwatak independen, militan, patriotik dan demokratik hari ini Selasa 8 Maret 2022 dalam Peringatan Hari Perempuan Internasional atau International Womens Day (IWD) yang jatuh setiap tanggal 8 Maret, lakukan aksi di kantor Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta.

Menurut  Kokom Komalawati selaku kepala Departemen Perempuan dan Buruh Anak DPP GSBI, massa aksi GSBI berasal dari Jakarta, Bekasi dan Tanngerang. Selain di Jakarta dibeberapa daerah dimana GSBI berada juga melakukan aksi.

Dalam aksi ini GSBI mengangkat persoalan-persoalan yang di alami buruh perempuan di tempat, terutama masalah tindak kekerasan dan pelecehan di tempat kerja.  Seain itu GSBI juga mendesak Menaker RI Ida Fauziyah untuk Menabut dan memnatalkan secara Permanen Permenaker Nomor 02 Tahun 2022, mendesak segera di Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 190 Tahun 2019 Tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan Di Dunia Kerja. Sahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS ). Berikan Jaminan Sosial Sejati Bagi Buruh & Rakyat Indonesia dan Turunkan Harga Minyak Goreng dan Bahan Pokok Lainnya serta berikan jaminan ketersedian pasokannya bagi seluruh rakyat.

Emelia Yanti MD Siahaan, SH Sekretaris Jenderal DPP GSBI langsung dari depan kantor Kemnaker RI mengatakan, selain mengangkat isu dan masalah perempuan Indonesia khususnya buruh perempuan di tempat kerja, dalam momentum Peringatan Hari Perempuan Internasional, 8 Maret 2022, Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) juga memberikan perhatian dan menyatakan sikap atas krisis perang di Ukraina. GSBI menyatakan sikap menentang dan mengutuk semua tindakan provokasi USA-NATO, semua Imperialisme yang terlibat dalam provokasi, hasutan dan perang di Ukraina dengan dalih apapun yang telah membuat hubungan damai antara kedua rakyat, Ukraina dengan Rusia rusak. 

GSBI juga menentang dan mengecam semua perang imperialis dan fasisme yang menyengsarakan rakyat dan kaum perempuan dunia, utamanya yang saat ini bertahan dan berjuang di area perang Rusia – Ukraina. Perang Harus Dihentikan. Perdamaian semua pihak harus dilakukan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan prinsip-prinsip de-eskalasi, menghormati kedaulatan Ukraina, dan perdamaian di Eropa Timur dan dunia. Kepentingan kaum buruh dan rakyat dunia harus diprioritaskan di atas kepentingan kaum imperialis
Di tengah menajamnya pertentangan diantara kekuatan-keuatan Imperialisme, hasutan perang Imperialisme USA-NATO, maupun perang yang berkobar di Ukraina, dan penderitaan hidup rakyat di dalam negeri akibat krisis ekonomi dan krisis kesehatan, kita menyaksikan Pemerintahan Jokowi sebagai Ketua atau Presiden G-20, tidak berdaya menjalankan amanat Konstitusi Republik Indonesia untuk bersama-sama dengan rakyat dan bangsa di dunia mewujudkan perdamaian dunia serta mengatasi krisis ekonomi dan krisis kesehatan yang membawa kesengsaraan rakyat Indonesia berkepanjangan.

Lebih lanjut Yanti mengatakan, Padahal dalam situasi krisis, pandemic Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina, rakyat di Indonesia utamanya kaum perempuan di pedesaan dan perkotaan juga mengalami penderitaan hebat. Meski tidak dalam situasi perang agresi seperti di Ukraina, masalah kelangkaan dan melonjaknya harga minyak goreng, kedelai, dan harga kebutuhan pokok saat ini telah menjadi serangan telak yang memukul kehidupan kaum perempuan. Di saat yang sama harus menelan pahit dari rendahnya upah buruh industrial dan buruh tani, meningkatnya biaya kesehatan dan pendidikan di saat utang kaum tani semakin tinggi, harga komoditas pertanian semakin rendah, serta bencana gempa bumi, banjir, longsor, dan kekeringan di berbagai daerah telah membuat kaum perempuan Indonesia semakin tenggelam dalam penderitaan.   []