Pimpinan 67 Organisasi Sipil Bacakan Maklumat Perlawanan Protes Rakyat Indonesia

Pimpinan 67 Organisasi Bacakan Maklumat Protes Rakyat Indonesia

INFO GSBI-Jakarta. Bertempat di gedung YLBHI Jakarta Pusat di Jalan Diponegoro (Kamis, 9 Februari 2023) pimpinan 67 organisasi bacakan maklumat Protes Rakyat Indonesia dan serukan aksi protes nasional rakyat Indonesia pada 28 Februari 2023.

Kegiatan pembacaan maklumat dan seruan aksi ini di mulai dengan orasi dari perwakilan tiap organisasi yang tergabung dalam Aliansi Protes Rakyat Indonesia secara bergantian, menyampaikan kecaman, terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai sebagai pengkhianatan reformasi, terutama membongkar soal lahirnya Perppu Cipta Kerja yang jelas-jelas melanggar dan mengkudeta Konstitusi.

Orasi pertama di buka oleh Muhamad Isnur, Ketua Umum YLBHI selaku tuan rumah, dilanjutkan oleh Sunarti Ketua Umum SBSI92, Bagus Santoso dari GSBI, Daeng Wahidin dari KBMI, Moch Jumhur Hidayat dari KSPS, Khalisah Halid (GreenPeace Indonesia), Karel Sahetapi (KSPN), Adimas (BEM FT UMM), Ketua BEM UIN, Nurhidayat (FSPRI), Ahmad “Ais” Ismail (FPM), Unang Sunarno (KASBI) dan Andi Corawali Makmur (LBH DPP PPMI).

“Rezim Jokowi gagal mensejahterahkan rakyat, dan cenderung menggunakan hukum untuk melanggengkan kekuasaan. Negara dikelola semau-maunya, hukum dipakai untuk memperpanjang kekuasaan, sebagaimana kita dengar bahwa penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode masih saja terus di dengungkan. Bahwa Presiden Jokowi telah melanggar konstitusi dan menyalahgunakan kekuasaan dengan menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Rezim Jokowi nyata berkhidmat pada oligarki bukan kepada rakyat dan konstitusi UUD 1945 dan Pancasila". kata Bagus Santoso,  Kepala Departemen Diklat-Propaganda DPP GSBI dalam Orasinya.

Sementara Ketua Umum KSPSI Moh. Jumhur Hidayat menyatakan bangga karena acara ini tidak hanya dihadiri wakil buruh yang dirugikan oleh UU Ciptaker dan Perppu Ciptaker tapi juga dihadiri oleh aktivis lingkungan, aktivis HAM, Petani, Mahasiswa, BEM, Pemuda, aktivis perempuan, bahkan aktivis anti korupsi. Semua organisasi rakyat dari berbagai sektor dan golongan berkumpul disini, kita bersatu dalam aliansi protes rakyat Indonesia ."Dulu reformasi menumbangkan Orde Baru dimulai dari sini, di gedung YLBHI ini rapat-rapat di mulai, dan bisa jadi sekarang kita akan memulai perubahan kembali dari sini," tegas Jumhur. Untuk itu ia mengajak semua elemen masyarakat memperkuat persatuan dan bergerak bersama-sama melawan ketidakadilan di mana-mana. Situasi sekarang tidak baik-baik saja. KKN jauh dahsyat dan brutal di era sekarang. Ungkapnya.

Seusai bergantian orasi, pimpinan dari 67 organisasi, secara serempak membacakan "Maklumat Protes Rakyat Indonesia" mendengungkan seruan perlawanan yang di mulai dengan aksi besar-besaran pada tangal 28 Februari 2023.

Maklumat Protes Rakyat Indonesia secara garis besar menyoroti Perppu Ciptaker yang prosesnya melanggar konstitusi, Reformasi Dikorupsi, KKN yang semakin masif, pembatasan berekpresi dan ruang demokrasi khususnya rencana menunda pemilu dan masa jabatan Presiden 3 periode, ketimpangan ekonomi, hingga menguatnya oligarkhi yang menguasai sekaligus kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Maklumat Protes Rakyat Indonesia menuntut :

1. Hapuskan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui Penarikan UU KPK hasil revisi dan mengembalikan pada UU KPK sebelumnya dan sekaligus memperkuat kelembagaan KPK hingga ke daerah-daerah untuk pengawasan dan penindakan, serta beri hukuman seberat-beratnya bagi pelaku KKN tanpa pandang bulu.
2. Hentikan segala bentuk represi negara melalui aparat terhadap masyarakat sipil yang memperjuangkan hak-haknya serta bebaskan semua tahanan akibat pengadilan yang tidak adil (unfair trial), cabut dan ganti semua produk hukum yang menghambat partisipasi publik dalam demokrasi seperti UU CK beserta PERPU CK, UU KUHP, UU Pemilu termasuk ketentuan ambang batas 20% untuk Pilpres dan ambang batas 4% untuk parlemen, UU yang terkait dengan pengisian jabatan publik yang tidak adil serta menolak  gagasan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi 3 periode karena hal itu bertentangan dengan filosofi demokrasi yaitu menghindari penyalahgunaan kekuasaan dengan memastikan adanya sirkulasi kekuasaan dalam waktu terbatas.
3. Tingkatkan kesejahteraan rakyat dengan menghentikan kebijakan Proyek Strategis Nasional dan cabut aturan penghambat kesejahteraan itu sendiri - seperti UU/PERPPU Cipta Kerja, UU Minerba - yang mengijinkan pengerukan kekayaan negara untuk kepentingan pribadi atau oligarki. Serta batalkan Rancangan UU Pertanahan, kebijakan bank tanah, dan eksploitasi SDA yang semakin menjauhkan rakyat dari penguasaan atas tanah.
4. Singkirkan Kelompok Oligarki, elit politik, Intelektual yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat dan antek-anteknya yang telah menyebabkan semua kekacauan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta adili mereka atas kejahatan ekonomi yang telah dilakukannya selama ini. (rd-23)#.